Karena Politik, Tekanan Publik, dan Klenik

MINGGU yang cerah dijelang Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dua pekan lalu. Sembilan hole ia mainkan pagi itu di Padang Golf Halim, Jakarta Timur. Para sekondan mengelilinginya, antara lain Panglima Tentara Nasional Indonesia Marsekal Djoko Suyanto, Sekretaris Kabinet Sudi Silalahi, dan Sekretaris Militer Mayor Jenderal Bambang Tedjo.

Bermain golf adalah sinyal baik dari RI-1 bagi orang-orang di sekelilingnya. ”Itu artinya Pak SBY lagi fresh, tidak ada masalah yang sedang dipikirkan,” kata Heru Lelono, anggota staf khusus Presiden yang mengetahui kebiasaan Yudhoyono.

Satu masalah memang telah diselesaikan Yudhoyono sehari sebelumnya: membongkar sebagian Kabinet Indonesia Bersatu. Ia sudah menetapkan lima anggota baru kabinet, yaitu Andi Mattalata, Muhammad Nuh, Jusman Syafii Djamal, Lukman Edi, dan Hendarman Supandji. Ia pun memindahkan posisi dua menteri lama, yaitu Sofyan Djalil dan Hatta Rajasa. Tujuh orang itu dipanggil secara bergiliran ke rumah pribadi Yudhoyono, di Puri Cikeas, Bogor, Jawa Barat, sepanjang Sabtu.

Menurut Heru Lelono, komposisi terakhir kabinet telah selesai disusun Presiden pada Sabtu malam. ”Jika belum, Pak SBY tidak mungkin main golf Minggu paginya,” ujar anggota staf khusus bidang otonomi daerah itu.

DI pagi yang sama, kegusaran justru melanda markas Partai Bulan Bintang di kawasan Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Para politisi partai itu telah memperoleh kepastian bahwa Yusril Ihza Mahendra, ketua dewan syura mereka, dicopot dari jabatan Menteri-Sekretaris Negara.

Sudi Silalahi mengabarkan pencopotan itu pada Sabtu siang di ruang kerja Yusril. Kepada koleganya itu, Sudi menyatakan Presiden Yudhoyono menawarkan posisi baru sebagai duta besar di Malaysia. Tawaran itu kontan ditolak oleh Yusril (lihat ”Saling Potong di Ronde Terakhir”, Tempo, 13 Mei 2007).

Kabar itu lalu disampaikan Yusril kepada 10 kakak dan adiknya yang sedang berkumpul di rumah seorang kakak di kawasan Depok, Jawa Barat, Sabtu malam. Ibunda Yusril, Nurseha Sandon, 78 tahun, yang tinggal di Manggar, Belitung Timur, kebetulan sedang berada di situ. ”Yusril menyampaikan bahwa dia memang akan dicopot. Ibu bisa menerimanya,” kata Yusron Ihza, adik Yusril dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat.

Ahad pagi, pengurus harian Partai Bulan Bintang segera menggelar rapat. Mereka memutuskan mempertanyakan keputusan Presiden. Apalagi, pada saat yang sama, mereka mendengar bahwa Abdul Rahman Saleh, Jaksa Agung yang diajukan partai itu pada 2004, juga dicopot.

Sepucuk surat untuk Presiden segera dibuat dengan terburu-buru—ada banyak salah ketik pada surat dua lembar itu. Ditandatangani oleh Ketua Umum Malam Sabat Kaban dan Sekretaris Jenderal Sahar L. Hasan, surat itu menegaskan bahwa Partai Bulan Bintang adalah satu di antara tiga partai politik yang sejak awal mengajukan pasangan Yudhoyono-Jusuf Kalla pada pemilihan presiden 2004.

Dalam surat itu disebutkan bahwa kader Partai Bulan Bintang menjadi ”garda terdepan” untuk menepis berbagai rumor tentang Yudhoyono dan keluarganya. Misalnya desas-desus yang menyebutkan Kristiani Herawati, istri Presiden, beragama Katolik serta kedekatan Yudhoyono dengan dunia klenik dan Amerika Serikat.

Mereka juga mengungkit pernyataan Yudhoyono kepada tim sukses dulu bahwa pemegang saham utama pasangan itu adalah Partai Demokrat, Partai Bulan Bintang, serta Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia. Menurut partai itu, kinerja Yusril, Kaban, dan Abdul Rahman di kabinet pun tak mengecewakan.

”Oleh karena itu kami meminta kepada Bapak Presiden agar ketiga kader terbaik yang telah dititipkan kepada Bapak untuk tetap dipertahankan. Atau bila Bapak Presiden memiliki pertimbangan lain, kami berharap Bapak menempuh langkah reposisi atau substitusi,” demikian tertulis dalam surat berkategori istimewa itu.

Salinan surat itu lalu dibawa Kaban, Yusron, dan anggota DPR, Ali Mochtar Ngabalin, ke Wakil Presiden Jusuf Kalla. Mereka berharap Kalla bisa membantu mempertahankan posisi Yusril di kabinet. Ketua Umum Partai Golkar itu berjanji berusaha membantu. ”Tapi kami tidak banyak berharap, karena menurut Pak Jusuf, dia tidak banyak terlibat dalam penyusunan kabinet,” kata Yusron.

Menurut Sahar L. Hasan, surat untuk Yudhoyono dibawa Kaban yang dipanggil Presiden sebagai Menteri Kehutanan pada Ahad siang. Tapi usaha mempertahankan Yusril itu sia-sia. Bersamaan dengan keberangkatan Kaban ke Cikeas, ajudan Presiden telah sampai di rumah dinas Menteri-Sekretaris Negara. Sang kurir diminta mengantar tiga lembar surat pemecatan Yusril.

Melalui surat itu, menurut Yusron, Presiden menyatakan Yusril dicopot atas desakan publik. Guru besar hukum tata negara itu memang disorot karena dituding terlibat korupsi pengadaan alat pemindai sidik jari Departemen Kehakiman—posnya sebelum menjadi Menteri-Sekretaris Negara. Bersama Hamid Awaludin, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Yusril juga dikaitkan dengan skandal pencairan Rp 100 miliar duit Hutomo Mandala Putra dari Bank Paribas cabang London.

Di akhir suratnya kepada Yusril, Presiden berharap Partai Bulan Bintang tetap bekerja sama dengannya. Untuk itu, ia menawarkan pos duta besar untuk Yusron Ihza dan Zainul Bahar Noor, bekas Direktur Bank Muamalat yang kini aktif di partai itu. Selain itu, Presiden berjanji menempatkan Sahar L. Hasan pada ”pos yang tepat yang sedang dipikirkan”.

Sumber Tempo yang dekat dengan kalangan Istana menyebutkan desakan publik dalam pencopotan Yusril itu sekadar alasan formal belaka. Sebenarnya ada beberapa catatan negatif dari Presiden terhadap Yusril. Misalnya, kata sumber itu, selama ini banyak surat untuk Presiden yang nyangkut di kantor Sekretariat Negara.

Yusril juga dinilai Presiden tidak bisa bekerja dalam tim dengan para menteri lain. ”Yang dibutuhkan Presiden dari menteri kan tidak hanya kemampuan personal, tapi juga kerja sama tim,” kata sumber itu.

DEWAN Pertimbangan Presiden kabarnya juga berperan dalam pencopotan Yusril dan Hamid Awaludin. Para politisi PBB menyebut Adnan Buyung Nasution, Sjahrir, dan T.B. Silalahi sebagai anggota Dewan Pertimbangan yang paling gencar memberikan saran pencopotan itu.

Buyung dan Sjahrir menolak memberikan konfirmasi soal itu dengan alasan saran untuk Presiden bersifat rahasia. Adapun Subur Budhisantoso, anggota lainnya, mengakui bahwa Yusril dan Hamid sempat dibahas dalam pertemuan internal Dewan Pertimbangan Presiden. Tapi, ”Kalau Anda dengar cerita itu, berarti ada kebocoran di Dewan Pertimbangan,” kata mantan Ketua Umum Partai Demokrat itu.

Pos yang ditinggalkan Yusril kemudian diisi Hatta Rajasa. Jabatan baru untuk bekas Sekretaris Jenderal Partai Amanat Nasional (PAN) ini disampaikan Sudi Silalahi kepada Soetrisno Bachir, ketua umum partai itu, pada Sabtu petang. ”Mas Trisno, Mas Hatta sudah tidak bisa lagi duduk di Menteri Perhubungan karena banyak disorot masyarakat. Tapi Mas Bambang (Yudhoyono) menyelamatkannya ke Sekretaris Negara,” kata Sudi seperti dituturkan sumber Tempo di PAN.

Soetrisno, kata sumber itu, tidak mempertanyakan pergeseran ini kepada Sudi. Ia hanya minta dipertemukan dengan Presiden sebelum perombakan kabinet diumumkan. Pengusaha asal Pekalongan itu kabarnya hendak melobi Yudhoyono agar Hatta, jika tetap digeser, ditempatkan di Kementerian BUMN, yang dinilainya lebih penting bagi PAN daripada Sekretaris Negara.

Tapi pos yang diharapkan Soetrisno Bachir itu sudah mantap dipercayakan kepada Sofyan Djalil. Anggota staf ahli Menteri BUMN di masa Tanri Abeng itu dianggap bisa mempercepat penjualan perusahaan-perusahaan milik pemerintah. Sehari sebelum dilantik, mantan Menteri Komunikasi dan Informatika itu bahkan langsung berjanji akan mempercepat penswastaan BUMN.

Masalah privatisasi inilah yang rupanya menjadi pengganjal Sugiharto untuk tetap menjadi Menteri BUMN. Menurut seorang pejabat pemerintah, Sugiharto dicap selalu menentang penjualan perusahaan untung milik pemerintah. Ia kabarnya menolak hadir dalam rapat-rapat yang membahas masalah ini. ”Pak Sugiharto hanya mengirimkan wakilnya setiap kali ada rapat menteri ekonomi yang membahas privatisasi,” kata pejabat itu. ”Saya yakin ia diganti karena masalah ini.”

Sugiharto pun terpental. Partai Persatuan Pembangunan, partai yang dulu mengantarkannya ke kursi menteri, tak bisa menolong. Juga Partai Keadilan Sejahtera (PKS)—organisasi yang belakangan didekati Sugiharto. Sugi kabarnya ditawari menjadi duta besar untuk Inggris. Tapi, hingga akhir pekan lalu, Menteri Luar Negeri Nur Hassan Wirajuda membantah ada bekas menteri yang diplot jadi duta besar.

Wakil Sekretaris Jenderal PKS Fahri Hamzah-lah yang pagi-pagi sudah bersuara keras menentang rencana pencopotan Sugiharto. Menurut PKS, Sugi sudah bekerja keras. Partai itu juga mempertanyakan mengapa menteri ekonomi lainnya tak terdengar akan digeser—meski menurut PKS kinerja mereka amat buruk. Santer terdengar PKS mempersiapkan dua kadernya jika reshuffle tim ekonomi dilakukan. Keduanya adalah anggota DPR, Zulkieflimansyah dan Irwan Prayitno. Zulkieflimansyah adalah doktor ekonomi lulusan Inggris dan kandidat Gubernur Banten yang kalah dalam pemilihan kepala daerah di sana belum lama ini.

Namun desas-desus itu dibantah Sekretaris Jenderal PKS Anis Matta. ”Tidak, tidak ada nama, reshuffle sepenuhnya di tangan Presiden,” kata Anis. Irwan dan Zulkieflimansyah juga membantah. ”Tanyakan saja ke Presiden PKS, benar atau tidak berita itu,” kata Zul. Namun Anis tak membantah bahwa partainya memang geregetan dengan kinerja tim ekonomi. Terutama di sektor riil, ”Tim sekarang ini tidak memberi hasil apa-apa,” katanya.

Meski tak mendapat posisi di tim ekonomi, PKS bolehlah bersenang: tiga menterinya tak diganggu gugat dalam reshuffle kali ini. Mereka adalah Menteri Pertanian Anton Apriyantono, Menteri Negara Perumahan Rakyat Yusuf Asy’ari, serta Menteri Negara Pemuda dan Olahraga Adhyaksa Dault.

Sebelumnya, Jumat dua pekan lalu, mereka harap-harap cemas menunggu kepastian dari Presiden. Hingga hampir tengah malam delapan orang petinggi PKS berkumpul di rumah ketua dewan syura partai itu, Hilmy Aminudin, di bilangan Cipinang, Jakarta Timur. Pertemuan itu digelar untuk menyiapkan argumen jika Presiden Yudhoyono berkonsultasi soal perombakan kabinet. Ada kabar, malam itu Presiden akan menghubungi Hilmy. Namun, hingga malam larut, Presiden tak juga menelepon. Hilmy belakangan hanya dikontak sekretaris pribadi Presiden, Kurdi Mustafa, yang menyampaikan pesan Yudhoyono agar mereka sabar menunggu.

Belum mendapat kepastian soal reshuffle, esok harinya delapan pemimpin teras PKS itu kembali berkumpul di rumah Hilmy. Hari itu teka-teki terjawab. Melalui Kurdi, Yudhoyono menyampaikan bahwa tiga menteri PKS tidak dicopot.

Presiden tampaknya tetap memerlukan dukungan PKS di DPR. Selain itu, selama ini, petinggi partai tersebut rajin menyambangi Yudhoyono. Setidaknya, ”Sekali dua bulan kami bertemu,” kata Ketua Badan Humas PKS Suryama M. Sastra. Terakhir, sebulan sebelum pengumuman, mereka bertemu di kediaman pribadi Yudhoyono di Cikeas. Kata Suryama, Kristiani, istri Presiden, turut repot menyuguhkan makanan kecil bila petinggi PKS berkunjung.

POS yang sempat diwarnai sengketa adalah Kementerian Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal. Untuk mengganti Saifullah Yusuf, yang dicopot karena dianggap tak lagi memiliki basis politik, Partai Kebangkitan Bangsa menyorongkan dua nama, yaitu Ketua Umum Muhaimin Iskandar dan Sekretaris Jenderal Lukman Edi. Yudhoyono pun menunjuk Lukman—menjadikannya sebagai menteri termuda di kabinet ini (lihat ”Juragan Panci, Doktor Prancis”).

Penunjukan itu belakangan dipersoalkan Abdurrahman Wahid. Menurut Ketua Dewan Syura Partai Kebangkitan Bangsa itu, Lukman Edi tidak mewakili partainya. Kata Gus Dur, Muhaimin Iskandar tidak pernah berkonsultasi dengannya tentang penunjukan Lukman sebagai menteri.

Sehari sebelum pengumuman reshuffle kabinet, Lukman Edi sebenarnya telah menemui Abdurrahman di rumahnya, di kawasan Ciganjur, Depok, Jawa Barat. Dalam pertemuan hingga menjelang tengah malam itu, Lukman ditemani Gubernur Riau Rusli Zainal. Mantan presiden itu pun sudah memberi restu kepada Lukman untuk masuk kabinet.

Penunjukan Andi Mattalata, Muhammad Nuh, dan Jusman serta Hendarman Supandji relatif lebih mulus. Andi merupakan satu di antara sepuluh nama yang disorongkan Wakil Ketua Umum Partai Golkar Agung Laksono saat bertemu dengan Yudhoyono di Cikeas, akhir Oktober lalu. Menurut seorang sumber, Andi yang berasal dari Bugis itu pun dinilai pas untuk menggantikan Hamid, yang juga dari Sulawesi Selatan.

Meski begitu, tetap muncul ketidakpuasan dari Golkar. Pangkal soalnya, dari 10 nama yang diajukan Agung, hanya seorang yang ditunjuk. ”Itu artinya Presiden menganggap remeh kekuatan Golkar, partai yang memiliki kursi terbanyak di DPR,” kata Yuddy Chrisnandi, politisi muda yang namanya masuk daftar usulan Agung.

Dalam rapat pengurus pusat Partai Golkar, Selasa pekan lalu, Jusuf Kalla berusaha meredam kekecewaan partai itu. Ia meminta anggotanya bersyukur karena perwakilan Golkar di kabinet bertambah dengan masuknya Andi Mattalata. ”Lihat saja, partai-partai lain kan berkurang atau tetap,” katanya dalam rapat tertutup itu.

Jusuf Kalla mengakui dirinya tidak dilibatkan dalam perombakan kabinet kali ini. ”Terus terang, pertimbangan itu langsung dari Presiden. Saya tidak akan memberikan pertimbangan kalau tidak diminta,” kata mantan Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat itu.

Perombakan kabinet itu pada akhirnya diumumkan Presiden di Istana Negara, Senin sore pekan lalu. Menurut Yudhoyono, ada 25 nama yang diusulkan kepadanya oleh kalangan Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, gubernur, partai politik, dan profesional. ”Namun saya meminta maaf karena tidak dapat memenuhi permintaan itu,” kata Kepala Negara.

Yang menarik adalah Yudhoyono mempertahankan Menteri Dalam Negeri M. Ma’ruf, yang terserang stroke sejak akhir Maret lalu. ”Saya masih menunggu laporan akhir dari tim dokter kepresidenan yang bekerja sama dengan tim dokter yang merawat beliau di Singapura sekarang ini,” katanya.

Mantan ketua tim sukses pasangan Yudhoyono-Kalla itu dirawat di Royal Suite 2 Rumah Sakit Mount Elizabeth. Di sana, ia ditemani istrinya dan seorang ajudan. Menurut karib Ma’ruf, Imam Zakir, pekan lalu Menteri Dalam Negeri itu sudah bisa berjalan ke kamar mandi. Dalam sebulan ke depan, ia diperkirakan bisa pulih dan masuk kantor.

Selain akibat stroke ringan, menurut Imam, sakit Ma’ruf disebabkan oleh ”kiriman” orang. Ia menyebutkan, satu meter di dalam tanah di bawah meja makan rumah dinas Menteri Dalam Negeri di Kompleks Widya Chandra, Jakarta Selatan, ditemukan beberapa helai rambut, potongan tulang iga, dan rumput yang dibungkus dengan kain putih. Entah dari mana info tentang ”fosil bawah tanah” itu diperoleh. Juga tak jelas, bagaimana pula ”barang kiriman” itu kemudian dikeluarkan. Yang pasti, kata Imam, barang-barang itu sudah diambil ”orang pintar”. Diyakini dalam sebulan Ma’ruf bisa kinclong lagi. Itu sebabnya Presiden memberinya kesempatan bertahan di kabinet.

Budi Setyarso, Wahyu Dhyatmika, Sunariah, Wahyu Muryadi

Empat Hari Jantung Berdegup

Kamis 3 Mei 2007 SBY meminta semua menteri tidak meninggalkan Jakarta. Malamnya, tiga menteri koordinator dipanggil ke Cikeas.

Jumat 4 Mei 2007 Seusai salat Jumat, Presiden mengatakan sudah memperoleh laporan kesehatan semua menteri. Malam harinya, ia menggelar pertemuan dengan gubernur se-Indonesia.

Sabtu 5 Mei 2007

• Sekitar pukul 11.00 WIB, Sekretaris Kabinet Sudi Silalahi menemui Menteri-Sekretaris Negara Yusril Ihza Mahendra di kantornya untuk menawarinya pos duta besar di Malaysia.
• Sudi Silalahi menelepon Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Hamid Awaludin. Ketika itu Hamid tengah berada di acara akad nikah kerabatnya. Hamid makan siang dengan Jusuf Kalla dan melaporkan kabar pencopotan itu.
• Menteri BUMN Sugiharto, Menteri Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal Saifullah Yusuf, dan Jaksa Agung Abdul Rahman Saleh juga dihubungi Sudi.
• Sofyan Djalil, Hendarman Supandji, dan Andi Mattalata datang ke Cikeas. Juga Hatta Rajasa, Jusman Syafii Djamal, Muhammad Nuh, dan Lukman Edi. Lukman mengaku pada Sabtu sore ditawari jabatan menteri melalui Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar.

Minggu 6 Mei 2007 Menteri yang tidak dicopot dievaluasi Presiden. Lima belas menteri dan Kapolri silih berganti datang ke Cikeas, sementara Panglima TNI dan sembilan menteri lagi datang ke Istana Negara keesokan harinya.

Kurie Suditomo