Karena wali kota kasihan

WALIKOTA Banjarmasin Siddik Susanto belum juga mencabut keputusannya tentang penunjukan CV Murahman Sayuti sebagai kolektor retribusi pasar harian. Padahal dengan suratnya No. 199-ITWILDA/11/77 tanggal 14 Januari 1977, Gubernur Kalimantan Selatan Subardjo telah menginstruksikan pencabutannya pada tanggal instruksi itu juga dan dengan ketentuan, "melaporkan segera". Tak jelas apa sebabnya. Pihak walikota tak bersedia menerangkan. Tapi sampai awal Pebruari lalu para kolektor retribusi yang swasta itu masih sibuk memunguti haknya sesuai penunjukan Walikota tanggal 7 Desember 1976. Lagiula menurut sementara sumber TEMPO alasan penunjukan walikota hanyalah, "Walikota merasa iba kepada CV tersebut yang tak punya pekerjaan". Juga bab jumlah setoran yang cuma Rp 100.000 sehari dinilai oleh banyak pemborong sebagai "amat murah". "Kalau walikota benar-benar berniat mengadakan peningkatan pendapatan daerah, kami berani menyetor Rp 200. 000", ujar seorang pemborong. Tantangan ini agaknya layak. Sebab dalam wilayah Kodya Banjarmasin memang terdapat sedikitnya 20 pasar besar. Belum lagi yang disebut "pasar lingkungan". Terhadap semua itu, walikota memberi hak memungut retribusi yang tak sama: antara Rp 10 sampai Rp 60. "Paling tidak kolektor bisa mengumpulkan duit sekurang-kurangnya Rp 300. 000 sehari", tutur seorang pqabat di Dinas Pendapatan Daerah Tingkat I Kalsel. Belum terdengar bagaimana langkah Gubernur Subardjo selanjutnya. Di masyarakat ramai sudah timbul bisik-bisik: "Kok, gubernur diam saja? Padahal instruksinya tak digubris walikota?". Pers daerah pun meramaikannya pula. Tapi harian Gawi Manuntung dan Media Masyarakat yang menyediakan kolom-kolomnya buat pemberitaan kasus tersebut, didatangi oknum ABRI dari Kodam X/Lambung Mangkurat yang minta agar kasus tersebut tak usah diberitakan lagi. Dan suara-suara di DPRD, terutama dari Fraksi Partai Persatuan, yang tak sependapat dengan kebijaksanaan Walikota itu, kini tak terdengar lagi. Kabarnya karena ada apa-apa.