Ekspor Janggal Sedari Awal

PAKET barang ekspor yang masuk di area kargo Bandar Udara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, Rabu, 17 Juni lalu, benar-benar merepotkan Finari Manan. Pesan dari perwakilan asosiasi pengusaha lobster bertalu-talu masuk ke telepon seluler Kepala Bea dan Cukai Bandara Soekarno-Hatta tersebut. Kepala Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM) Soekarno-Hatta Habrin Yake hingga anggota staf khusus Menteri Kelautan dan Perikanan, Andreau Misanta Pribadi, meneleponnya, menanyakan masalah yang sama.

Sore itu, kargo berisi benih lobster sebanyak 134.119 ekor sedianya terbang menuju Kota Ho Chi Minh, Vietnam. Pengirimnya tiga perusahaan, yakni PT Tania Asia Marina, PT Aquatic SSLautan Rejeki, dan PT Royal Samudera Nusantara. Namun, belakangan, pesawat sewaan batal mengangkutnya ketika lepas landas pada pukul 16.00. Finari dan timnya pun menjadi bulan-bulanan, dituding sebagai penyebab kegagalan ekspor tersebut. “Mereka ketinggalan pesawat. Sampai pukul 15.30, dokumen kelengkapan ekspor dari eksportir belum selesai di-submit ke sistem,” kata Finari, Selasa, 30 Juni lalu.

Sehari sebelum bertemu dengan Tempo, Finari kembali didatangi perwakilan pengusaha yang mempertanyakan gagalnya ekspor benur dari perairan Banyuwangi dan Sukabumi tersebut. “Saya tunjukkan saja sistem, karena data berbicara,” ucap Finari, ogah disalahkan.

Setelah empat tahun dilarang, ekspor benih lobster kini dilegalkan. Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo membuka keran ekspor benur dengan menerbitkan Peraturan Menteri Nomor 12 Tahun 2020 yang berlaku mulai 5 Mei lalu. Kebijakan anyar ini membatalkan larangan penangkapan dan perdagangan benih lobster yang diterapkan menteri sebelumnya, Susi Pudjiastuti, lewat Peraturan Menteri Nomor 56 Tahun 2016.

Pembukaan keran ekspor ini langsung diikuti oleh sejumlah aturan petunjuk teknis setingkat keputusan direktorat jenderal sepekan kemudian. Pada saat yang sama, seleksi calon eksportir benih lobster digelar. Tiga perusahaan yang hendak mengekspor benur ke Vietnam pada 17 Juni lalu termasuk yang telah mengantongi lisensi dari Kementerian Kelautan. Hingga Jumat, 3 Juni lalu, Kementerian Kelautan telah menetapkan 30 perusahaan sebagai eksportir.

Seorang pejabat di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai mengungkapkan, pengiriman 17 Juni sebenarnya bukan ekspor benur perdana. Lima hari sebelumnya, Jumat, 12 Juni, ekspor telah dimulai oleh Tania Asia dan Aquatic SSLautan. Masalahnya, menurut sumber Tempo tersebut, otoritas kepabeanan mengecek ulang barang pengiriman kedua. Biasanya, urusan ini kelar di BKIPM. Pemeriksaan ulang tersebut dipicu oleh pungutan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) yang sudah terendus sejak ekspor pertama.

Dua pejabat Kementerian Kelautan dan Perikanan mengungkapkan, dua pengiriman benur pada pertengahan Juni lalu membikin geger lingkup internal kementerian. Pejabat pertama menyebutnya sebagai skandal lantaran ada dugaan pengiriman pertama pada 12 Juni sama sekali tak dikenai PNBP. Pejabat kedua yang memberikan keterangan secara terpisah menegaskan bahwa ekspor benur tersebut tak melibatkan Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap (DJPT).

Dalam petunjuk teknis pelaksanaan ekspor, semestinya DJPT yang berwenang mengurus permohonan penetapan waktu pengeluaran benih lobster. Eksportir mengajukannya dengan melampirkan rekomendasi dari Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya. Penetapan waktu pengeluaran DJPT ini semestinya menjadi syarat untuk memulai tahap berikutnya di BKIPM. “Semuanya diterabas,” tuturnya.

Sejumlah pejabat eselon I Kementerian Kelautan enggan mengomentari persoalan ini. Begitu pula Andreau Misanta, ketua tim uji tuntas bentukan Menteri Edhy, yang dikabarkan menghubungi Finari ketika ekspor pertengahan Juni lalu terhambat. Dihubungi Tempo, Andreau beralasan tidak dapat diwawancarai karena sedang berada di luar kota. Dia meminta pertanyaan dikirim lewat pesan WhatsApp. Namun sejumlah pertanyaan konfirmasi tak ia balas hingga Sabtu, 4 Juli lalu.