Daripada Menyelundup, Lebih Baik Didata

Kebijakan Kementerian Kelautan dan Perikanan membuka keran ekspor benih lobster menuai kontroversi. Sejumlah eksportir, yang semestinya wajib membudidayakan sebelum mengekspor, sudah mengirimkan benur ketika peraturan baru berlaku sebulan. Penelusuran Tempo menemukan banyak nama politikus hingga bekas penyelundup benur di jajaran pemegang saham dan pengurus perusahaan yang mengantongi lisensi ekspor.

4 Juli 2020 | 00.00 WIB

Perbesar

Politikus Partai Gerindra, Edhy Prabowo tiba, di komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin 21 Oktober 2019. Menjelang pengumuman kabinet, sejumlah tokoh hari ini dipanggil Presiden Joko Widodo atau Jokowi./TEMPO/Subekti

Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini

KEBIJAKAN Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo membuka keran ekspor benih bening lobster alias benur menuai kontroversi. Tiga perusahaan yang ditetapkan sebagai eksportir sudah bergerak mengirimkan benur ke Vietnam ketika peraturan menteri baru berlaku sebulan. Rencana ekspor ini pun terhambat di Bandar Udara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, Rabu, 17 Juni lalu. Otoritas Bea dan Cukai menduga pengiriman bermasalah lantaran tak memenuhi ketentuan pungutan pendapatan negara bukan pajak dan pelanggaran sejumlah syarat ekspor lain.

Hasil penelusuran Tempo terhadap 30 perusahaan yang telah ditetapkan sebagai calon eksportir menguak fakta lain. Sejumlah politikus hingga mantan terpidana penyelundupan benih lobster terafiliasi sebagai pemegang saham dan pengurus perusahaan. Kader Partai Gerakan Indonesia Raya, partai asal Menteri Edhy Prabowo, yang terbanyak. Kepada Tempo, lewat jawaban tertulis yang dilanjutkan dengan sambungan telepon pada 2 dan 3 Juni lalu, Edhy mengklaim seluruh perizinan ekspor benur telah dilakukan secara terbuka.