Kriminalisasi Setelah Bersaksi di Pengadilan

PT JJP merasa dirugikan atas pernyataan ini. Sebab, keterangan kebakaran di lahan seluas 1.000 hektare digunakan sebagai dasar hakim untuk memutus perkara. Pengadilan Negeri Jakarta Utara memutuskan PT JJP terbukti melakukan tindak pidana lingkungan hidup karena membuka lahan dengan cara membakar di area seluas 1.000 hektare. Perusahaan lalu diperintahkan melaksanakan pemulihan lingkungan hidup serta membayar ganti rugi pemulihan lingkungan sekitar Rp 500 miliar.

Masih dari gugatan PT JJP, Bambang dianggap melakukan perbuatan melawan hukum karena kurang hati-hati atau alpa saat memberikan keterangan di pengadilan. Perusahaan menuntut Bambang mengklarifikasi kesaksiannya dengan mengakui keterangan bahwa luas lahan yang terbakar hanya 120 hektare. Bambang juga digugat dengan diminta membayar denda Rp 500 miliar.

Adapun Bambang menolak tuduhan itu. Dia mengatakan tidak mengakui kebakaran hutan dan lahan seluas 120 hektare. Dia menyebutkan luas 120 hektare itu hanya klaim perusahaan PT JJP. Penyebutan itu sebagai pembanding bahwa dirinya justru menemukan ada 1.000 hektare lahan yang terbakar. “Kok ditarik-tarik bahwa saya harus mengakui 120 hektare?” ujar Bambang.

Dia menjelaskan, perhitungan luas kebakaran lahan 1.000 hektare itu berdasarkan informasi dari hotspot, satelit, dan fakta lapangan. Dia menegaskan bahwa keterangan di pengadilan adalah independen. Lagi pula, perhitungan 1.000 hektare itu sudah dinyatakan berkekuatan hukum tetap atau inkrah dalam putusan pidana dan gugatan perdata. “Sidang tahap banding, kasasi, hingga peninjauan kembali atau PK tetap dipakai 1.000 hektare,” ucap Bambang.

Gugatan ini merupakan yang kedua dilayangkan PT JJP. Gugatan pertama dilayangkan pada 17 September 2018 ke Pengadilan Negeri Cibinong. Posisi Bambang masih sebagai saksi ahli dalam kasus yang sama. PT JJP dalam petitum gugatan meminta Pengadilan Negeri Cibinong menyatakan Bambang Hero melakukan perbuatan melawan hukum, menyatakan surat keterangan ahli kebakaran dan lahan yang disusunnya cacat hukum, tidak memiliki kekuatan pembuktian, serta keterangannya batal demi hukum.

PT JJP juga meminta Bambang Hero dihukum membayar kerugian materiil berupa biaya operasional pengurusan masalah lingkungan hidup, biaya akomodasi, dan biaya lainnya sebesar Rp 10 miliar. Adapun untuk kerugian moril, PT JJP meminta sebesar Rp 500 miliar. Tapi, pada 17 Oktober 2018, PT JJP mencabut gugatan tersebut. Alasannya, berkas gugatan belum lengkap. Majelis hakim menyetujui pencabutan berkas gugatan tersebut pada 24 Oktober 2018.

Bambang menolak tuduhan gugatan pertama. Menurut dia, perhitungan luas kebakaran hutan berdasarkan metode ilmiah. Perhitungan kebakaran 1.000 hektare berdasarkan informasi dari hotspot, satelit, dan fakta lapangan. “Mereka mempermasalahkan akreditasi. Padahal akreditasi kami adalah perguruan tinggi terakreditasi nasional dan internasional,” kata Bambang.

Tempo menghubungi juru bicara PN Cibinong, Zulkarnain, untuk meminta konfirmasi soal pengajuan gugatan pertama tersebut. Namun Zulkarnain belum merespons hingga berita ini ditulis.

Seorang warga berada di semak belukar kering pada lahan yang terbakar di Rokan Hilir, Riau, 2019. ANTARA/Aswaddy Hamid

Putusan Pengadilan Soal Pemulihan Lahan yang Terbakar

Bambang mengatakan, baik pidana maupun perdata, sudah ada putusan pengadilan yang menyebutkan bahwa perusahaan harus melakukan pemulihan atas lahan yang terbakar. Pemulihan dilakukan dengan memperbaiki kondisi hutan seperti semula. Namun, kata Bambang, hingga sampai saat ini pemulihan tersebut tidak dilakukan. “Mereka belum bertanggung jawab,” ucapnya.

Menurut Bambang, pembiaran itu akan memperparah kondisi hutan dan lahan di area bekas kebakaran PT JJP. Dia mengatakan, kebakaran di area seluas 1.000 hektare mengakibatkan negara rugi hingga Rp 500 miliar. Perhitungannya karena dasar gambut di lahan yang terbakar rata-rata 10 sentimeter dalam satu tahun.

Bila terus dibiarkan tanpa pemulihan, gambut akan turun terus. Bila tiap tahun turun 3 cm, dalam 10 tahun bisa mencapai 30 cm. Artinya, kerusakan gambut tidak lagi menjadi 10 cm, tapi bisa mencapai 40 cm. “Kerugiannya juga bukan Rp 500 miliar lagi, tapi bisa tiga kali lipat,” ujarnya.

Staf Kampanye dan Advokasi Jikalahari, Aldo, menduga pencabutan gugatan pertama terhadap Bambang karena adanya kecaman dari berbagai kalangan. Dari akademikus, Kementerian, hingga masyarakat mengecam gugatan tersebut. Bahkan, menurut dia, petisi menolak gugatan di laman Change.org, situs web petisi, mencapai 165 ribu.

Aldo juga menduga PT JJP belum melakukan pemulihan karena bisnis perusahaan sedang tidak bagus. Kondisi ini semakin diperparah dengan denda yang begitu besar. Apalagi, pada 2022, PT JJP merupakan salah satu perusahaan sawit yang izin konsesi kawasan hutannya dicabut pemerintah. Tidak hanya itu, masa izin hak guna usaha PT JJP akan habis pada 2024.

Profil Perusahaan Versi Pegiat 

Direktur Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Riau, Boy Jerry Even Sembiring, mengatakan PT JJP merupakan perusahaan perkebunan kelapa sawit yang beraktivitas di Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau. Menurut pegiat lingkungan ini, PT JJP memperoleh hak guna usaha (HGU) melalui Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Nomor 7/HGU/BPN/2005 tentang Pemberian Hak Guna Usaha atas Tanah Terletak di Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, pada 18 Februari 2005.

Lokasi HGU berada di Kecamatan Bangko dan Kubu, Kabupaten Rokan Hilir, dengan luas 8.200 hektare. Luasan itu terdiri atas 7 hektare untuk kawasan pabrik dan 8.193 hektare untuk perkebunan. Masa HGU untuk jangka waktu 35 tahun. PT JJP juga tercatat sebagai anggota Roundtable Sustainable Palm Oil, asosiasi yang terdiri atas berbagai organisasi dan sektor industri kelapa sawit yang bertujuan mengembangkan dan mengimplementasikan standar global produksi minyak sawit. Identifikasi perusahaan terafiliasi dengan GAMA Plantation.

Berdasarkan temuan Walhi Riau, sejak 2010 sampai 2013, perusahaan ini ditengarai terlibat dalam proses pembukaan lahan yang menyebabkan kebakaran. Selain itu, perusahaan ini tercatat bersengketa dengan masyarakat sehubungan dengan kepemilikan lahan. Pelanggarannya disebut-sebut berupa kebakaran hutan dan lahan serta konflik agraria.

Dari penelitian lapangan pada 2022, Boy mengatakan, ditemukan tanaman kelapa sawit PT JJP yang berada di luar Izin HGU. Tanaman ini berbatasan langsung dengan sawit masyarakat Desa Teluk Benoa. Tidak hanya itu, kata Boy, ditemukan sarana dan prasaran PT JJP tidak lengkap.

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup menyebutkan adanya aturan standar menara pantau, seperti ketinggian 15 meter, dan kesediaan papan informasi di sekitar menara pantau. Hasil pantauan lapangan menunjukkan menara pantau di area PT JJP hanya memenuhi standar tinggi, tapi tidak memenuhi standar yang ditentukan peraturan Menteri Lingkungan Hidup.

Adapun Christian Immanuel, pengacara JJP, saat dihubungi untuk dimintai konfirmasi dan tanggapannya, mengatakan belum berkenan untuk memberi penjelasan lewat telepon. Dia mengajak Tempo bertemu. Namun Christian saat ini berada di luar Kota Jakarta. “Minggu depan akan saya jelaskan,” ujar Christian, kemarin.

Tempo juga sudah berupaya menghubungi Direktur Jenderal Penegakan Hukum Kementerian LHK Rasio Ridho Sani, Sekretaris Jenderal KLHK Bambang Hendroyono, dan juru bicara KLHK Nunu Anugrah. Namun ketiganya belum merespons hingga berita ini diturunkan.

HENDRIK YAPUTRA