Mengapa Kepercayaan Investor Rendah dalam 100 Hari Kabinet Prabowo

Ekonom Universitas Paramadina Wijayanto Samirin melihat gejala yang sama pada bunga pasar surat utang negara (SUN) bertenor 1 tahun. Menurut dia, SUN Indonesia relatif lebih tinggi daripada surat utang negara lain yang peringkat investasinya setara. Wijayanto memberi contoh, tingkat bunga pasar nominal SUN tenor 1 tahun Indonesia yang sebesar 6,99 persen di atas Filipina yang mencapai 5,6 persen, Malaysia (3,46 persen), Thailand (1,97 persen), dan Vietnam (3,13 persen).

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati (tengah) bersama Wamen Keuangan Suahasil Nazara (kiri) dan Thomas Djiwandono (kanan) bersiap untuk melakukan konferensi pers APBN Kita di Kemenkeu, Jakarta, 6 Januari 2025. Antara/Hafidz Mubarak A

Jika angka nominal itu disesuaikan dengan inflasi untuk menjadi angka riil, tingkat bunga SUN bertenor 1 tahun Indonesia jauh lebih tinggi. Wijayanto melihat hal tersebut sebagai sinyal bahwa Indonesia dipersepsikan sebagai negara berisiko tinggi oleh investor. “Meskipun peringkat investasi kita cukup bagus, BBB, investor sangat berhati-hati dengan situasi ekonomi Indonesia,” ucapnya.

Menurut Wijayanto, ada sejumlah faktor di luar parameter pemeringkatan yang mempengaruhi keyakinan investor, dari ketidakpastian hukum, dominasi peran oligarki, masih maraknya korupsi dan nepotisme, buruknya strategi penerbitan utang, hingga tata cara komunikasi pemerintah yang tak meyakinkan. Karena itu, dia melanjutkan, pemerintah harus mengatasi masalah tersebut untuk menjaga kepercayaan investor. 

Senada dengan pendapat para ekonom, lembaga pemeringkat Fitch Ratings Indonesia menyebutkan sejumlah kebijakan yang menunjukkan ketidakpastian regulasi di awal pemerintahan Prabowo Subianto. Salah satunya batalnya kenaikan tarif pajak pertambahan nilai atau PPN untuk transaksi umum. “Ini menggarisbawahi ketidakpastian regulasi di Indonesia,” tutur Direktur Fitch Ratings Indonesia Olly Prayudi.

Presiden Prabowo Subianto didampingi Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman meninjau lahan pertanian di Desa Telaga Sari, Distrik Kurik, Kabupaten Merauke, Papua Selatan, 3 November 2024. Antara/Galih Pradipta

Direktur Eksekutif CSIS Yose Rizal Damuri berpendapat persoalan yang terjadi saat ini memang tak bisa dilepaskan dari kebijakan pemerintah sebelumnya. Tapi, dalam situasi yang menantang, dia melanjutkan, publik menanti terobosan Prabowo. Persoalannya, "Dalam seratus hari ini belum bisa kita baca, masih tebak-tebakan,” tuturnya.

Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan Suminto menepis anggapan bahwa ketidakpercayaan investor menjadi penyebab utama kenaikan imbal hasil SBN, yang berisiko menggelembungkan anggaran pembayaran utang. “Kenaikan yield SBN lebih disebabkan oleh dinamika global,” katanya. Menurut Suminto, hal itu tecermin dari kenaikan yield surat utang Amerika Serikat atau US Treasury yang cukup besar. Dia memberi contoh, pada akhir September 2024, imbal hasil US Treasury 3,78 persen dan pada 22 Januari 2025 sebesar 4,57 persen.

Perbedaan imbal hasil SUN 10 tahun dengan US Treasury 10 tahun, menurut Suminto, terjaga pada kisaran 260 basis point. Kendati demikian, Suminto menambahkan, pemerintah bakal terus menjaga kekondusifan dan stabilitas pasar keuangan domestik, termasuk pasar SBN. “Secara makro, pengelolaan dan kinerja makroekonomi dan fiskal yang sehat dan kuat akan mendukung pasar keuangan yang suportif serta kepercayaan investor.”

•••

SERATUS hari pemerintahan sudah dilewati Prabowo Subianto bersama Kabinet Merah Putih. Sebagian program yang termaktub dalam Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) atau quick win sudah berjalan, seperti makan bergizi gratis, cetak sawah untuk swasembada pangan, serta penghapusan utang usaha mikro, kecil, dan menengah. Persoalannya, program-program ini belum mendapat ponten tinggi di mata para pemerhati kebijakan publik.

Siswa menyantap makanan bergizi gratis di SMP Negeri 2 Tasikmalaya, Kota Tasikmalaya, Jawa Barat, 6 Januari 2025. Antara/Adeng Bustomi

Hal ini terekam dalam serangkaian diskusi yang digelar Tempo pada pertengahan Januari 2025. Lembaga penelitian dan advokasi kebijakan The Prakarsa, misalnya, memberi nilai B- untuk 100 hari pemerintahan Prabowo. “Skornya maksimum 6,5 dari skala 1-10,” ujar Direktur Eksekutif The Prakarsa Ah Maftuchan pada Selasa, 14 Januari 2025. 

Sejauh ini Maftuchan melihat Prabowo sudah berupaya memenuhi janji kampanye yang ia umbar, seperti proyek makan bergizi gratis, ketahanan pangan, dan pelindungan sosial. Dia menilai program-program ini prorakyat, tapi menelan anggaran besar. Dalam catatan The Prakarsa, semua PHTC Prabowo mendapat bujet Rp 121 triliun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2025. Yang paling besar adalah makan bergizi gratis dengan jatah anggaran Rp 71 triliun. Belakangan, Prabowo berencana menambah anggaran makan bergizi seiring dengan tambahan target penerima.

Di sisi lain, strategi Prabowo mengerek penerimaan belum terlihat. Selain membatalkan kenaikan pajak pertambahan nilai, Prabowo belum membentuk badan penerimaan negara dan meningkatkan rasio penerimaan negara terhadap produk domestik bruto, yang sebenarnya masuk daftar PHTC. Bahkan, kata Wijayanto Samirin, pemerintah malah melanjutkan pemberian stimulus ekonomi yang awalnya disediakan untuk mengurangi dampak kenaikan PPN. Walhasil, pengeluaran terus bertambah, sementara penerimaan macet. 

Karena itu, analis Oxford Economics, Sunny Liu, menyoroti masalah anggaran sebagai salah satu aspek krusial dalam 100 hari pemerintahan Prabowo. Meski APBN 2025 menjanjikan disiplin fiskal, Liu melihat ada risiko belanja berlebihan untuk mewujudkan janji-janji yang dibuat Prabowo semasa kampanye. 

Menyitir data Bank Dunia, Liu mengatakan implementasi proyek makan bergizi gratis yang digabung dengan rencana peningkatan belanja sosial lain dapat mengerek belanja hingga 3 persen dari produk domestik bruto pada tahun pertama dan 2 persen pada tahun-tahun berikutnya. Membengkaknya jumlah instansi pemerintah juga berpotensi meningkatkan belanja. “Angka-angka telah memicu kekhawatiran investor terhadap kapasitas pembayaran utang pemerintah,” ucapnya.

Presiden Prabowo Subiantoberjabat tangan dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani usai menyampaikan keterangan pers terkait kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai/PPN 12 persen di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, 31 Desember 2024. Antara/Aprillio Akbar

Di tengah kondisi ini, Prabowo menerbitkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 yang isinya mengatur penghematan belanja. Aturan yang terbit pada 22 Januari 2025 itu membidik penghematan hingga Rp 306,6 triliun yang terdiri atas anggaran kementerian/lembaga Rp 256,1 triliun dan transfer ke daerah Rp 50,5 triliun. Prabowo juga meminta pemerintah daerah berhemat, antara lain dengan memangkas anggaran perjalanan dinas hingga 50 persen.

Dalam keterangannya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan instruksi presiden itu terbit setelah Prabowo melihat beberapa dokumen anggaran tahun 2025 dari sejumlah kementerian dan lembaga negara. Prabowo, menurut Sri, melihat indikasi perlunya peninjauan kembali efisiensi dan ketepatan sasaran APBN. Karena itu, penggunaan anggaran akan berfokus pada program yang manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat, seperti proyek makan bergizi gratis serta swasembada pangan dan energi, juga perbaikan sektor kesehatan. "Langkah-langkah agar masyarakat bisa menjadi sumber daya yang makin unggul,” kata Sri.

•••

BUKAN hanya masalah dalam kebijakan, kondisi ekonomi dunia yang tak bersahabat juga mempengaruhi 100 hari pemerintahan Prabowo Subianto. Ada risiko dan persoalan yang harus diselesaikan, seperti dampak melambatnya pertumbuhan ekonomi Cina yang selama ini menjadi pasar utama komoditas ekspor Indonesia. “Tantangan untuk mengimplementasikan kebijakan-kebijakan Prabowo menjadi signifikan,” ucap analis Oxford Economics, Sunny Liu.

Liu juga melihat adanya tantangan setelah Donald Trump terpilih sebagai Presiden Amerika Serikat. Sikap Trump yang proteksionis dikhawatirkan memicu perang dagang dan ketidakpastian kebijakan perdagangan, yang lagi-lagi akan berpengaruh pada pendapatan Indonesia dari ekspor.  

Karena itu, Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede mengatakan, upaya menjaga stabilitas nilai tukar rupiah menjadi tantangan yang dihadapi pemerintah Prabowo bersama Bank Indonesia. Di tengah kondisi ini, dia menambahkan, pemerintah perlu memastikan peluncuran kebijakan strategis yang tepat waktu dan konsisten untuk meningkatkan kepercayaan investor.

Presiden Prabowo Subianto (tengah) didampingi sejumlah menteri/wakil menteri Kabinet Merah-Putih menyampaikan keterangan pers tentang Penghapusan Piutang Macet kepada UMKM di Istana Merdeka, Jakarta, 5 November 2024.Selasa (5/11/2024). Antara/Afra Augesti

Josua memberi contoh, investor menantikan kepastian pembentukan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau BPI Danantara. Danantara adalah lembaga yang dibentuk untuk mengelola investasi di luar APBN, termasuk memanfaatkan badan usaha milik negara sebagai aset. Prabowo telah menunjuk eks Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan, Muliaman Darmansyah Hadad, sebagai Kepala BP Danantara. Namun lembaga ini tak kunjung beroperasi. "Padahal kepastian kebijakan semacam ini dapat membantu menciptakan keyakinan di kalangan investor,” tutur Josua. 

Di tengah berbagai persoalan, Direktur Eksekutif CSIS Yose Rizal Damuri menegaskan pentingnya arah kebijakan pemerintah yang jelas. Salah satu caranya adalah segera menerbitkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 yang akan menjadi dokumen teknis berbagai kebijakan pemerintah. Menurut Yose, pada masa transisi pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ke Joko Widodo, publik bisa membaca RPJMN sejak awal Januari 2014. RPJMN, dia menambahkan, semestinya bisa memperjelas arah kebijakan pemerintah dalam upaya mencapai Asta Cita yang berisi delapan misi pemerintahan Prabowo.  

Ekonom Universitas Paramadina Wijayanto Samirin mengingatkan bahwa Indonesia akan menghadapi titik kritis pada 2025 dan 2026. Pada periode ini, kata dia, ada titik temu penerimaan yang berpotensi turun dengan belanja yang melejit dan utang jatuh tempo Rp 1.600 triliun di tengah dinamika ekonomi global. Kinerja pemerintah pun diuji untuk memastikan Indonesia akan naik kelas menjadi negara maju atau terperosok dalam jebakan pendapatan kelas menengah. “Prabowo memimpin di era make or break, sukses bukan opsi, melainkan keharusan.” ●