KILAS BALIK peristiwa 2004

Perbesar

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Sejumlah peristiwa, sejumlah momen bersejarah tertoreh di tahun ini, di negeri ini.

Ada peristiwa yang langsung menyumbangkan perbaikan dalam kehidupan berdemokrasi, seperti pemilihan umum secara langsung. Tapi ada pula peristiwa yang sering kali bisa menenggelamkan harapan orang ramai, seperti tragedi bom kuningan.

Dan Tempo mencatatnya.

Ekonomi & Bisnis

Berakhirnya Praktek Sang Dokter

Dokter krisis itu akhirnya ditutup akhir Februari tahun ini. Keputusan Presiden No. 15 Tahun 2004 menjadi gong yang menutup kiprah Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN). Kendati hanya berusia enam tahun, BPPN tak pelak akan tercatat sebagai lembaga yang pernah begitu berpengaruh ketika krisis menggulung Indonesia ke dalam lingkaran kesusahan tak berujung. Di saat tutup warung, BPPN masih mewariskan aset yang memiliki nilai buku Rp 250 triliun.

BPPN lahir karena krisis nilai tukar yang menghantam rupiah di pertengahan 1997. Di usia mudanya, BPPN ditugasi merawat bank-bank nasional yang kolaps karena terbebani kredit seret. Lembaga ini kemudian menjadi bandar yang menomboki kerugian bank-bank itu. Dimulai dengan mengambil alih kredit seret bank, lengan kekuasaan BPPN bergerak ke berbagai arah. BPPN turut cawe-cawe dalam merestrukturisasi utang, menagih utang bantuan likuiditas Bank Indonesia, hingga menjual aset-aset—baik aset kredit maupun aset yang disetor para mantan pemilik bank.

Pada acara penutupan di sore yang mendung akhir Februari itu, Ketua BPPN Syafruddin Temenggung menyebut sejumlah catatan plus tentang lembaga super itu. Sebagai dokter bank, BPPN disebut oleh Syafruddin berhasil karena jumlah bank yang bermasalah serta dana penjaminan yang terpakai berkurang. Syafruddin juga membanggakan tingkat pengembalian aset yang telah dapat dicetak BPPN: 28,5 persen. Di akhir penilaian yang serba indah itu, Syafruddin hakulyakin penjualan aset BPPN turut menyedot masuknya kembali modal asing ke Indonesia.

Klaim Syafruddin tak serta-merta ditelan para pengamat yang berada di luar BPPN. Mereka mencibir BPPN karena gagal menyehatkan industri perbankan. Indikasi yang digunakan adalah masih rendahnya tingkat pengucuran kredit di Indonesia. (Rata-rata rasio penyaluran kredit terhadap dana pihak ketiga di Indonesia sekitar 50-60 persen. Sementara itu, di negara-negara lain yang juga terkena krisis, rasio yang sama sudah di atas 100 persen.)

BPPN menuai kritik karena melakukan obral aset besar-besaran. "Kalau menghitung nilai waktu, tingkat pengembalian paling hanya tujuh persen," kata Eko Santoso Budianto, mantan Deputi Ketua Asset Management Investment (AMI) BPPN. Apalagi, kiprah BPPN dalam menjual aset kerap diwarnai oleh tuduhan pembelian kembali oleh debitor lama. Saat ditutup, BPPN masih menyisakan tumpukan aset yang tak terjual sekitar Rp 250 triliun dari sekitar Rp 650 triliun yang diserahkan kepadanya.

Kenangan tentang BPPN memang bergantung pada siapa yang berbicara. Yang pasti, beberapa transaksi penjualan aset di BPPN tengah ditelisik oleh penegak hukum. Salah satunya adalah penjualan aset kredit Manado Beach Hotel yang tengah diperiksa oleh Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara.

Ketika Nurdin Halid Tersangkut Gula

Enam bulan telah berlalu, timbunan gula itu masih menggunung di gudang Hobros dan Banda Gara Reksa (BGR), Jakarta Utara. Tak ada yang berani mendekati, apalagi memindahkannya ke tempat lain. Onggokan kristal manis sebanyak 56 ribu ton itu seakan menjadi prasasti peristiwa penyelundupan terheboh sepanjang tahun ini. Kisah terbongkarnya penyelundupan gula haram yang nilainya mencapai Rp 200 miliar itu sangat dramatis.

Adalah Menteri Perindustrian dan Perdagangan saat itu, Rini Soewandi, yang memergoki gula ilegal itu. Ketika melakukan inspeksi mendadak di suatu malam pada Juni silam, Menteri Rini mencurigai tumpukan gula di kawasan pergudangan itu. Dari hasil pengecekan kepada Sucofindo, Rini menemukan gula yang telah berhasil keluar dari kawasan pelabuhan itu ternyata masuk ke Indonesia setelah 30 April 2004. Sontak, alarm di kepala Rini berdering. Soalnya, tanggal itu merupakan batas akhir izin impor gula yang tak bisa diganggu gugat.

Dan lagi, Departemen Perindustrian dan Perdagangan tak memberikan dispensasi izin kepada siapa pun karena pada 1 Mei 2004 pabrik gula di dalam negeri mulai menggiling tebu milik petani. Bila gula impor tetap masuk di masa panen dan giling, harga gula lokal akan jatuh. "Saya sedih dan syok melihat gula ilegal sebanyak itu," kata Rini saat itu. Yang lebih mengejutkan, gula itu ternyata milik Inkud. Bos Inkud, Nurdin Halid, mengaku mengimpor gula atas nama PT Perkebunan Negara (PTPN) X, yang notabene merupakan importir terdaftar di Departemen Perindustrian dan Perdagangan.

Nurdin, yang ketika itu masih anggota DPR, berkilah Inkud memiliki perjanjian kerja sama dengan PTPN X. Inkud mendapat kuasa dari PTPN X melakukan seluruh proses impor. Sebagai imbalannya, PTPN X mendapat komisi Rp 110 per kilogram, termasuk Rp 25 per kilogram untuk dana revitalisasi tanaman tebu petani. Dokumen itu sekaligus membuka tabir bahwa PTPN X selama ini ternyata hanya menjadi "calo" dalam bisnis gula.

Penyelundupan gula memang penyakit kronis di jagat ekspor-impor Indonesia. Biasanya gula haram masuk lewat pelabuhan-pelabuhan kecil di pelosok negeri. Dari sana, kristal manis itu kemudian mengalir ke Jawa, pulau berpenduduk terpadat yang melahap 1,5 juta ton gula setiap tahun. Kini Nurdin sudah menjadi tersangka pemalsuan dokumen penyelundupan gula. Tapi, siapa yang bisa menjamin penyelundupan gula akan surut?

Beban, Bukan Berkah

Sepanjang tahun 2004, harga minyak mentah dunia bak pendaki gunung yang lupa turun. Pada awal tahun, pemerintah masih yakin harga minyak tetap berada dalam koridor OPEC, US$ 22-28 per barel. Harga patokan minyak dalam APBN 2004 pun ditetapkan US$ 22 per barel. Tapi, mulai Mei 2004, harga minyak tiba-tiba naik dan naik terus hingga mencapai puncaknya akhir September 2004. Ketika itu harga minyak mentah jenis light di bursa New York (NYMEX) menembus batas psikologis US$ 50 per barel.

Sejumlah penyebab membuat harga minyak tertinggi sejak Perang Irak tahun 1990, mulai dari krisis di Irak, pemberontakan di Nigeria, sampai badai di Teluk Meksiko. Harga minyak di pasar internasional yang sangat tinggi bukanlah berkah bagi Indonesia. Dampak buruknya jauh lebih dahsyat ketimbang keuntungan yang diperoleh Indonesia akibat kenaikan tersebut. Anggaran pemerintah sampai dua kali direvisi, terutama yang menyangkut patokan harga minyak, dari US$ 22 per barel menjadi US$ 36, dan terakhir US$ 37,63.

Akibatnya, subsidi bahan bakar minyak (BBM) membengkak hampir lima kali lipat dari Rp 14,5 triliun—yang dianggarkan dalam APBN 2004— menjadi mendekati Rp 70 triliun. Naiknya subsidi ini terjadi karena sebagian dari kebutuhan minyak mentah untuk kilang dalam negeri dipasok dari luar negeri—meskipun Indonesia dikenal sebagai eksportir minyak. Selain itu, sebagian BBM pun terpaksa diimpor karena konsumsi BBM terus melaju tanpa bisa dihambat.

Dalam jangka panjang, jika kebutuhan BBM dalam negeri tidak bisa ditekan, sementara harga BBM masih terus dikontrol pemerintah, masalah subsidi BBM akan tetap menjadi momok yang mengerikan. Sinyal masih tingginya harga minyak terlihat beberapa hari terakhir. Begitu OPEC mengumumkan pengurangan produksi, harga minyak kembali naik sampai di atas US$ 41 per barel, padahal harga patokan APBN 2005 hanya US$ 24.

Karaha Babak Baru

I pengadilan arbitrase internasional tingkat kasasi, 4 Oktober lalu, Karaha Bodas Company ”merobohkan” PT Pertamina. Lembaga hukum yang bermarkas di Jenewa, Swiss, itu memutuskan Pertamina harus membayar klaim US$ 299 juta ke Karaha—mengukuhkan keputusan tingkat pertama pada Desember 2000. Dana perusahaan berlogo kuda laut itu di 15 rekening pemerintah di Bank of New York dan Bank of America, US$ 29 juta, langsung disita pengadilan, dua hari setelah keputusan tingkat kasasi keluar.

Namun perseteruan Pertamina-Karaha belum berakhir. Kali ini pemerintah turun tangan. Pertengahan November lalu, Direktorat Jenderal Pajak mengeluarkan surat paksa badan (gijzeling) atas tiga mantan direksi Karaha. Ketiganya dianggap menunggak pajak dan diduga terlibat dalam pidana pajak. Satu di antaranya, Loedito Setiawan Poerbowasi, sempat bermalam di LP Cipinang.

Menurut Menteri Negara BUMN Sugiharto, temuan Direktorat Jenderal Pajak itu bisa menjadi bukti baru (novum) sengketa bisnis proyek pembangkit listrik tenaga panas bumi Karaha Bodas. Sengketa berawal dari penghentian sepihak proyek itu oleh pemerintah pada Januari 1999. Bila novum itu diterima pengadilan, ”Klaim yang dibayar pemerintah Indonesia sangat mungkin dikurangi,” kata Sugiharto.

Dengan novum itu, Menteri Keuangan Jusuf Anwar juga sudah mengirimkan nota keberatan (notice of appeal) kepada Mahkamah Agung Amerika Serikat, untuk menunda eksekusinya. Menteri Koordinator Perekonomian Aburizal Bakrie mengatakan, ”Tiap tunggakan pajak seharusnya kena denda 2 persen per bulan, sehingga bisa saja klaim Karaha itu sudah habis untuk membayar denda.”

Perpu Gergaji dari Senayan

Mirip gergaji mesin chainsaw, beleid baru dari Senayan, Jakarta, bakal jadi senjata pamungkas membabat kayu di 13 hutan lindung, dan mengubahnya menjadi areal pertambangan terbuka (open pit). Rapat paripurna DPR RI pada Juli lalu mengesahkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) No. 1/2004, yang mengizinkan 13 perusahaan pertambangan beroperasi di hutan lindung. Aroma bahwa peraturan itu gol gara-gara suap merebak. Beberapa anggota Dewan pun mengakui adanya penyuapan. Tapi, semua itu hanya jadi hiasan di halaman depan koran, tanpa ada yang bertindak.

Peraturan itu lahir setelah Undang-Undang Kehutanan No. 41/1999 dianggap menimbulkan ketidakpastian hukum terhadap para investor pertambangan. Menteri Kehutanan M. Prakosa pun mendukung pengesahan itu. ”Izin operasi itu tidak akan menimbulkan kerusakan lingkungan,” katanya.

Dengarkan pula argumentasi Made Astawa Rai, pejabat di kantor Menteri Negara Percepatan Pembangunan Kawasan Timur Indonesia: ”Indonesia Timur akan kehilangan investasi US$ 3,2 miliar (sekitar Rp 28,8 triliun) bila pertambangan dilarang.” Pemerintah berharap, dari 13 perusahaan yang diberi izin, bakal masuk investasi langsung US$ 2,9 miliar dan terserap 76,7 ribu orang tenaga kerja.

Jadi, kata Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Purnomo Yusgiantoro, dengan keluarnya peraturan itu berarti Indonesia menghargai hukum dan kesepakatan internasional, sekaligus menghindari kerugian proses litigasi kira-kira US$ 22,753 miliar.

Coba simak kajian ekonomi Greenomics Indonesia, sebuah lembaga swadaya masyarakat yang khusus menghitung kerugian lingkungan akibat keputusan itu. Sumbangan pertambangan kepada pemerintah tahun lalu cuma Rp 1,07 triliun. Tetapi, dari 925 ribu hektare hutan yang dijadikan konsesi ke-13 perusahaan, pertambangan menambah emisi karbon ke udara sebesar 251 juta ton. Plasma nutfah bakal hilang, terjadi rawan banjir, kekeringan, dan kehilangan sumber pendapatan masyarakat lokal di sekitar hutan. Total kerugian menurut Greenomics Rp 70 triliun. Dan dalam jangka panjang, gangguan kesehatan akibat pencemaran dan konflik sosial selalu menghantui eksploitasi tambang di seluruh Indonesia.

Akhirnya, Swasembada Beras

Penantian selama 20 tahun akhirnya berujung juga. Tahun ini Indonesia mampu berswasembada beras, mengulang sukses yang pernah dicapai tahun 1984. Maklum, selama ini Indonesia terpaksa mengimpor beras untuk mencukupi konsumsi nasionalnya, yang mencapai 30 juta ton setahun. Lebih melegakan, hingga akhir tahun ini Badan Pusat Statistik (BPS) memperkirakan produksi padi akan mencapai 54,34 juta ton gabah kering giling atau melampaui target 53 juta ton. Pasokan ini mencukupi kebutuhan konsumsi beras nasional. Tak salah jika pemerintah menutup keran impor beras sejak awal 2004 lalu.

Tercapainya swasembada beras akibat beberapa faktor. Antara lain, adanya peningkatan luas panen. Secara nasional, luas panen 2004 mencapai 11,97 juta hektare atau naik sekitar 4,2 persen dibandingkan dengan tahun lalu (11,49 juta hektare). Di Jawa, kenaikan luas panen—kembali menjadi normal—terutama terjadi karena iklim yang mendukung. Sedangkan produktivitas padi 2004 juga diprediksi meningkat 45,4 kuintal gabah kering giling per hektare atau naik sekitar 0,04 persen dibandingkan dengan produksi 2003. Sementara itu, lahan pertanian yang puso juga rendah.

Duduk Sama Tinggi

PEMERINTAH berencana rujuk dengan Dana Moneter Internasional (IMF), dengan catatan. "Kita tidak akan melapor, tapi bicara, karena kedudukan akan sama tinggi," kata Menteri Koordinator Perekonomian, Aburizal Bakrie, akhir Oktober lalu. Setelah berakhirnya program pengawasan pemulihan ekonomi oleh IMF, tahun lalu, pemerintah mengeluarkan Instruksi Presiden No. 5/2003 tentang Paket Kebijakan Ekonomi Pasca-IMF.

Ada 180 rencana aksi yang disepakati pemerintah dan IMF sebagai bagian dari berakhirnya kerja sama. Hingga akhir pemerintahan Megawati, sudah sekitar 130 rencana aksi diselesaikan. IMF mengaku keliru memberikan rekomendasi, sehingga sistem moneter Indonesia nyaris bangkrut. Tapi Mega menilai pengakuan lembaga itu belum cukup. Lembaga donor itu harus mengambil langkah meringankan beban utang Indonesia, setidaknya memprakarsai penjadwalan ulang cicilan utang.

Kerja sama Indonesia dengan IMF diputus pada akhir 2003, setelah lembaga itu dinilai gagal membantu Indonesia keluar dari krisis. Dalam pidato kenegaraan dan keterangan pemerintah tentang RAPBN 2005, Agustus lalu, Megawati Soekarnoputri mengkritik dan meminta IMF ikut bertanggung jawab atas kekeliruan rekomendasi yang disampaikan ke pemerintah pada 1997.

Mantan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Kwik Kian Gie, mengusulkan agar Indonesia meminta keringanan, termasuk kemudahan membayar utang Indonesia kepada IMF, yang nilainya US$ 9 miliar. Jika dikabulkan dan pemerintah membayarnya, Indonesia bisa keluar dari program pengawasan IMF. Pemerintah, misalnya, bisa menjadwalkan kembali utangnya lewat Paris Club. Fasilitas ini tertutup setelah Indonesia keluar dari lembaga donor itu.

Hubungan dengan IMF menjadi syarat bagi suatu negara untuk memperoleh fasilitas pembayaran utang lewat Paris Club. Dalam skema penjadwalan utang yang dikenal dengan nama Evian Approach itu, negara yang punya utang bisa mengajukan penjadwalan langsung kepada negara pemberi utang secara bilateral.

Hiburan

Tentang Para Idola itu

Inilah abad "Cellu-tainment". Ini istilah kami untuk dunia hiburan yang dikuasai oleh pijit-pijit telepon seluler, sebuah alat yang sudah sama pentingnya dengan jantung atau hati kita.

Syahdan, dunia panggung tarik suara di tahun 2004 diguncang oleh sebuah kontes nyanyi baru. Dunia kontes sendiri memang bukan sesuatu yang asing. Sudah sejak awal 1970-an masyarakat kita mengenal Pemilihan Bintang Radio dan Televisi, serta berjilid-jilid lomba dalam berbagai format. Bedanya, kontes nyanyi tahun 2004 steril dari dewan juri yang "tak bisa diganggu gugat". Para pengamat musik, penyanyi, dan musisi senior yang mengukur keterampilan kontestan tampil di panggung kini mendapat sebutan baru yang lebih netral: komentator. Mereka boleh menganalisis, tapi tak boleh memutuskan.

Fungsi juri beralih kepada masyarakat, yang menilai bukan dari isi kepala dan hati, melainkan kelincahan jemari memijit key pad telepon seluler. Ukurannya pun tak lagi berdasarkan pemahaman estetika, melainkan kekuatan pulsa dan kedahsyatan daya tarik atau pesona para kontestan. Kontestan yang memperoleh SMS (pesan pendek) paling sedikit akan tereliminasi. (Sorry, sebutan "gugur" terasa sangat 1980-an.) Sang juara adalah mereka yang mendulang pesan pendek terbanyak. Entah dia bernama Veri, Tia, atau Sutha dari Akademi Fantasi Indosiar (AFI), atau seorang penyanyi rohani yang sudah menelurkan 13 album bernama Joy Tobing dari Indonesian Idol. Lalu ada Delon, Nania, Kia, Micky, dan entah berapa belas nama lagi.

Masyarakat takjub dan terpukau: mereka bisa menentukan lahir-matinya seorang calon bintang hanya karena menyumbang sekian ribu rupiah? Wow. Bukankah itu hak istimewa yang hanya dimiliki seorang produser sebelumnya? Walhasil, gedung pertunjukan tempat peserta tampil selalu luber. Rating acara di televisi meroket. Iklan berlimpah-ruah. Kalau gejala itu masih dianggap biasa karena terjadi juga di Venezuela dan Amerika Serikat—negeri asal acara-acara itu lewat La Academia dan American Idol—percayalah, ada satu hal yang cuma terjadi di Indonesia: para calon presiden menyempatkan hadir, menyapa pemilih pemuda, bahkan bernyanyi di atas panggung!

Acara yang hebat? Belum, karena masih memerlukan banyak perbaikan. Spektakuler? Pasti. Hanya dalam hitungan pekan, para finalis AFI dan Indonesian Idol sudah bersepanggung dengan para diva musik pop seperti Titi D.J. atau Krisdayanti. Album rekaman para finalis itu laris seperti kacang goreng, menyodok "klub sejuta keping" yang dihuni oleh grup papan atas seperti Sheila on 7 atau Padi.

Selesai? Pekerjaan mereka masih bertumpuk, Bung. Dari model iklan, membintangi sinetron, didapuk sebagai pembaca acara di televisi, sampai konon kabarnya mesti berakting di layar lebar.

Tapi semoga masih ada yang ingat, terdapat dua kata dalam "kontes menyanyi". Popularitas anak-anak AFI dan Indonesian Idol (belakangan juga Kontes Dangdut Indonesia) itu barulah hasil dari sebuah kontes yang dikemas cantik dan menggiurkan. Sebab, jika abai pada kata "menyanyi", jejak mereka tak akan sepanjang Vina Panduwinata atau Harvey Malaiholo, "alumni" Bintang Radio dan Televisi yang bisa sangat merdu melantunkan dendang klasik ala Kingston Trio ini: where have all the singers gone….

Hukum

Koruptor dari Sabang sampai Merauke

Inilah tahun gelombang pengungkapan kasus korupsi. Sejumlah pejabat menjadi tersangka, mulai dari anggota DPRD, gubernur, sampai bupati dan bawahannya. Cara mereka menilap uang beragam: dengan alasan melakukan studi banding, dokumen fiktif perjalanan dinas, manipulasi pembelian, semuanya berujung pada menguapnya dana anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD).

Lihat, misalnya, yang terjadi di Lombok Barat. Empat anggota DPRD di sana mulai disidangkan di Pengadilan Negeri Mataram gara-gara manipulasi uang studi banding. Di Kendari, Sulawesi Tenggara, 22 anggota DPRD Kendari September lalu ditahan. Kasusnya, lagi-lagi penyimpangan anggaran. Kasus begini pula yang terjadi di Jawa Tengah, Jawa Timur, dan kota lainnya.

Bukan hanya anggota dewan yang harus menikmati hotel prodeo. Tuduhan serupa juga menimpa para gubernur. Inilah yang terjadi pada Gubernur Nusa Tenggara Barat Lalu Serinata dan Gubernur Banten Djoko Munandar. Serinata, saat masih Ketua DPRD, diduga mengkorupsi dana anggaran DPRD Rp 24 miliar. Sedangkan Djoko dituduh menyelewengkan dana APBD Rp 14 miliar untuk, antara lain, pembelian rumah bagi 75 anggota DPRD Banten. Kepala Kejaksaan Tinggi Banten juga menuduh Djoko memanipulasi Rp 14 miliar uang penanggulangan bencana alam—tuduhan yang sudah dibantah Djoko.

Di ujung barat negeri, kasus yang menimpa Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam, Abdullah Puteh, adalah cerita lain lagi. Dia diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas tuduhan korupsi dana pembelian helikopter jenis Mi-2 Rostov milik pemerintah Aceh. Dari pemeriksaan dan bukti yang terkumpul, KPK menyimpulkan negara mengalami kerugian Rp 4 miliar akibat perbuatan Puteh. Menurut KPK, Puteh telah menggelembungkan harga helikopter itu hingga Rp 12,5 miliar, dari harga yang semestinya sekitar Rp 8 miliar. Kini, setelah berbulan-bulan kasusnya menggantung, Puteh harus menerima nasib menjalani hari-harinya di tahanan Salemba, Jakarta.

Jerat tuduhan juga bakal menimpa bawahan para gubernur. Desember ini, presiden mengizinkan kejaksaan memeriksa empat bupati dan wali kota. Seperti para gubernur, mereka juga dituduh korupsi. Oktober lalu, ketika semua gubernur dipanggil ke Jakarta, Presiden telah mewanti-wanti, jangan sekali-sekali mereka terlibat KKN. ”Gubernur harus menjadi contoh pejabat yang bersih dari KKN,” kata Presiden Yudhoyono.

Tentu tak cukup hanya gubernur yang harus menjadi contoh. Atasan mereka, para menteri, presiden, juga anggota DPR pun harus bersih—sebuah impian yang entah kapan bakal terwujud.

Petak Umpet Para Koruptor

Bukan hanya pintar menilap uang, para koruptor ternyata mahir pula bermain petak umpet. Simak saja kisah Sudjiono Timan, yang telah divonis 15 tahun penjara oleh Mahkamah Agung, awal Desember. Hakim agung berkeyakinan perbuatan bekas Direktur PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia ini telah merugikan negara Rp 2,2 triliun karena menyelewengkan uang Bahana. Apa lacur, Yujin—nama kecil Sudjiono—yang sebelumnya divonis bebas oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ini keburu kabur.

Nah, begitu Yujin lenyap, para petugas pun saling lempar bola panas. Pihak polisi merasa Yujin bisa raib gara-gara keteledoran pihak imigrasi. Yang dituduh pun balik me—nuding. Dari sini, terkuak episode lanjutan, yaitu terlibatnya sejumlah perwira polisi dan petugas imigrasi meloloskan sang buron.

Cerita ini mirip perjalanan Adrian Herling Waworuntu. Ketika polisi hendak melimpahkan perkaranya ke kejaksaan, tersangka sudah raib. Belakangan, dia diketahui melenting sampai ke Amerika, Singapura, lalu balik ke Indonesia. Balik? Itu kata Adrian, yang mengaku menyerahkan diri dengan sukarela. Polisi sendiri mengaku inilah prestasi penangkapan mereka. Kini, Adrian sudah bisa digelandang sebagai salah seorang terdakwa penilep duit BNI Rp 1,7 triliun di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Sukarela atau ditangkap tidaklah penting. Yang lebih utama adalah menjawab pertanyaan mengapa begitu mudah para koruptor itu melenyapkan diri. Sekarang, kepintaran hamba hukum harus diuji untuk menggelandang Irawan Salim, Direktur Utama Bank Global, dan beberapa pejabat penting lainnya di bank yang diduga terbelit kasus reksadana fiktif. Kabarnya, kini Irawan diketahui ada di Amerika. "Dia sedang mencari investor di sana," kata Juan Felix Tampubolon, kuasa hukumnya. Ha…? Mencari investor?

Tentang Vonis itu…

Para penegak hukum memilih memproses sengketa antara pengusaha Tomy Winata dan Tempo dengan pasal-pasal Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Setelah sidang-sidang yang meletihkan selama satu tahun, kasus yang dipicu berita berjudul Ada Tomy di Tenabang? (Tempo, 9 Maret 2003) itu diputus, September lalu. Teuku Iskandar Ali dan Ahmad Taufik—dua jurnalis Tempo—dinyatakan bersalah, meski dibebaskan dari hukuman. Tanggung jawab dilimpahkan pada Bambang Harymurti—pemimpin redaksi—dan ia divonis satu tahun penjara.

Para hakim berdalih Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers tak secara jelas mengatur pidana pers. Bahkan undang-undang tersebut, dalam penjelasannya, menyerahkan kepada aturan yang berlaku bila muncul sengketa antara pers dan pihak yang merasa dirugikan karena pemberitaan.

Bagi kalangan pers, Undang-Undang No. 40 Tahun 1999—yang dibuat setelah masa kekangan sensor Orde Baru berlalu—belumlah sempurna. Namun, KUHP peninggalan kolonial juga bukan pilihan yang tepat. Sebabnya jelas: karena pasal-pasal tentang kejahatan menista lewat tulisan, atau penyebaran kebencian di muka umum dan kejahatan melalui barang cetakan yang diatur KUHP, tak dibuat untuk mengadili kebebasan pers yang bertumbuh dan menjadi napas demokrasi. Meski juga disadari tak mudah membuat KUHP baru versi Indonesia. Belanda sendiri membutuhkan waktu 73 tahun untuk membuat KUHP sendiri yang bebas dari pengaruh Code Napoleon, peninggalan penjajah Prancis.

Sebuah dilema, satu ujian bagi nurani dan tujuan hukum itu sendiri. Sang pengadil akhirnya memilih hukum positif. Pers pun berduka.

Internasional

Timur Tengah
Perkabungan di Atas Jazirah

Tarikh 2004 menyelubungi Timur Tengah dengan bau mesiu, ledakan bom bunuh diri, gemuruh mesin-mesin perang, dan dukacita anak-anak manusia. Sepanjang tahun, jazirah ini berpendar oleh api kematian yang lahir dari perseteruan dan perang. Di Irak, mantan presiden Saddam Hussein dicatatkan Amerika Serikat (AS) sebagai tawanan perang sebelum paruh pertama Januari. Reaksi dunia Arab terbelah. Saddam memang bukan sosok yang dicintai secara penuh oleh rakyatnya, apalagi para sheik dan emir. Namun, menatap Saddam di televisi dengan janggut, cambang, dan misai tak terurus, serta mata yang redup dan letih, bukan pula tontonan yang melegakan bagi mayoritas penghuni jazirah.

Dengan restu Amerika pula, Iyad Allawi, seorang dokter ahli saraf lulusan London yang dikenal sebagai tokoh Syiah moderat, menggantikan Saddam memimpin Irak. Dia naik ke kursi perdana menteri pada 28 Mei 2004. Allawi efektif berkuasa setelah pengalihan kedaulatan dari Amerika Serikat ke Irak pada 30 Juni 2004. Dia memimpin Pemerintahan Sementara Irak sembari menanti pemilu pada Januari 2005. Mingguan Newsweek menggelarinya sebagai Iraq's New S.O.B ("Anak Jadah Baru Irak"). Harian The New York Times menyebut peristiwa naiknya Allawi sebagai "tarian boneka" (dance of the marionettes). Ternyata, kondisi di Irak tak lebih baik di bawah kontrol Allawi. Sebagai presiden interim, ditunjuklah Ghazi al-Yawer, insinyur sipil lulusan Universitas Washington.

Timur Tengah larut dalam rasa kehilangan tatkala Presiden Palestina Yasser Arafat meninggal dunia pada usia 75 tahun di Rumah Sakit Militer Percy, Prancis, pada 11 November. Arafat dikebumikan di Mutaqa, dekat markas besar PLO, Organisasi Pembebasan Palestina. Wasiatnya agar ia dimakamkan di Yerusalem tak dikabulkan Israel. Sang Presiden meninggalkan kekosongan di tiga tempat sekaligus—Fatah, PLO, dan Presiden Otoritas Palestina.

Delapan bulan sebelum kematian Arafat, tangisan warga Palestina membaung dan merobek udara pagi 22 Maret yang hening. Ketika itu sepotong rudal jarak dekat Israel mencerai-beraikan tubuh pemimpin spiritual Hamas, Syeikh Ahmad Yassin. Kakek Yassin yang buta baru keluar dari masjid seusai salat subuh tatkala rudal melumatkan tubuh berikut kursi rodanya. Sekretaris Jenderal PBB Kofi Annan menyebut penyerangan itu sebagai pelanggaran atas hukum internasional dan tak menyumbang apa pun bagi proses perdamaian di Timur Tengah. Dan awan gelap belum juga menipis dari jazirah ketika hari-hari akhir tarikh 2004 luruh dari atas penanggalan.

Yang Layak diingat

17 April
Pemimpin Hamas, Abdul Aziz al-Rantissi, 57 tahun (pengganti Syeikh Ahmad Yassin), tewas dirudal Israel.

9 Juli
Mahkamah Internasional menyatakan sebagian "pagar raksasa" yang didirikan Israel di wilayah Palestina di Tepi Barat adalah ilegal dan harus dibongkar. Israel tidak peduli dan jalan terus.

5 Agustus
Perlawanan terhadap AS berkobar di Najaf—dan kemudian Bagdad— setelah ulama Syiah, Muqtada al-Sadr, menyerukan perang dari basis pertahanannya di kompleks makam Imam Ali Najaf, salah satu tempat suci bagi pemeluk Syiah.

Eropa
September Tidak Ceria

September 2004 melintasi Eropa dengan sejumlah tragedi dan kontroversi. Di Prancis, undang-undang yang melarang penggunaan simbol-simbol keagamaan, seperti jilbab bagi pemeluk Islam, kippa (topi) Yahudi, salib bagi pemeluk Kristen, hingga sorban Sikh, diberlakukan di seluruh sekolah negeri Prancis. Undang-undang baru itu tidak hanya melahirkan protes dari berbagai kelompok di masyarakat Prancis dan dunia, tapi juga "menyenggol" prinsip negara sekuler yang dianut Prancis: negara masuk ke ruang kebebasan praktek beragama. Pemerintah Presiden Jacques Chirac sendiri menganggap langkah itu dibutuhkan untuk mencegah perpecahan dan vandalisme karena agama. Tetapi banyak kalangan menilai ketentuan itu tidak lain adalah kemasan dari kekhawatiran berkembangnya radikalisme Islam.

Di Beslan, kota kecil di selatan Rusia, September dibuka dengan babak yang menyedihkan: sekelompok tentara separatis Chechnya menyandera 1.200 siswa dan orang tua mereka di suatu sekolah dasar Beslan. Drama berdarah itu—berakhir dengan penyerbuan pasukan elite Rusia—menewaskan 340 anak-anak tak berdosa, yang mendidihkan amarah dunia.

Darah juga memerahkan tanah Eropa, 10 bom menyobek-nyobek Madrid, ibu kota Spanyol, pada 11 Maret. Sedikitnya 191 warga tewas. Pengakuan yang muncul belakangan membuktikan Eropa ternyata tidak imun terhadap terorisme ala Al-Qaidah. Kelompok yang bertanggung jawab atas tragedi 11 September di Amerika Serikat dan telah malang-melintang di Asia dan Timur Tengah itu mengaku menghukum Spanyol karena terlibat dalam Perang Irak. Perdana Menteri Spanyol, Jose Luis Rodriguez Zapatero, segera menarik 1.300 anggota pasukan Spanyol dari Irak. Zapatero terpilih dalam pemilu yang dilangsungkan sekitar sepekan setelah Madrid berdarah. Spanyol adalah penyumbang pasukan terbesar ketiga dalam koalisi pendudukan di Irak. Keputusannya membikin gusar bukan main Amerika dan Inggris. Tapi Zapatero lebih memilih menepati janjinya kepada seluruh anak negeri Spanyol: sekali ditarik, tetap ditarik!

Yang Layak diingat

29 Maret
Bulgaria, Estonia, Latvia, Lithuania, Romania, Slovakia, dan Slovenia resmi bergabung ke dalam Pakta Pertahanan Atlantik Utara.

1 Mei
Siprus, Republik Cek, Estonia, Hongaria, Latvia, Lithuania, Malta, Polandia, Slovakia, dan Slovenia resmi bergabung dengan Uni Eropa.

Amerika Serikat
Setelah Aib, Datanglah Gaib

Irak dan terorisme bagai sepasang gurita raksasa yang meliliti tubuh Amerika Serikat (AS) sepanjang 2004. Bagi Presiden AS George W. Bush, kedua "gurita" ini melahirkan sejumlah aib dan cobaan, juga berkah. Aib tak terperikan meruap dari penjara Abu Ghraib, Bagdad, dan menampar muka Washington di tengah udara musim bunga di bulan Mei. Tayangan-tayangan televisi di berbagai penjuru bumi menyiarkan gambar tentara AS menyiksa tawanan Irak. Para tawanan ditelanjangi, diikat lehernya dengan tali seperti anjing, lalu dilecehkan secara seksual. Bush akhirnya memohon maaf. "Ini noda yang mengotori kehormatan dan reputasi Amerika," ujarnya pada 7 Mei. Para serdadu AS yang melakukan tindakan itu dipecat dan dipenjara.

Sebulan berlalu, Bush dilanda cobaan yang, lagi-lagi, berpangkal pada Irak dan terorisme—dua topik favorit Bush sepanjang 2004. Komisi 9/11—ini komisi independen yang dibentuk untuk menyelidiki kasus serangan 11 September 2001—mengumumkan Irak tak memiliki ataupun mengembangkan senjata pemusnah. Hasil investigasi yang diumumkan Komisi 9/11 pada 18 Juni 2004 juga menyebutkan Saddam Hussein tak punya kaitan dengan gerakan Al-Qaidah. Padahal, senjata pemusnah serta pertalian Saddam dengan Al-Qaidah adalah alasan AS menyerang Irak dan menumbangkan Saddam Hussein. Pengumuman Komisi itu ibarat nila bagi Bush, yang sedang berkampanye merebut kursi presiden untuk kedua kalinya.

Toh segala aib dan nila itu tak mengurangi laris-manisnya paket "Irak dan terorisme" sebagai dagangan utama Bush untuk memikat suara pemilih. Pada 2 November, dia terpilih kembali menjadi Presiden AS mengalahkan John Forbes Kerry dari Partai Demokrat. Seorang pendukung Kerry di Washington begitu marahnya sehingga mengejek kemenangan Bush sebagai hal "gaib" yang sulit dipercaya akal orang sehat.

Amerika Serikat menutup tahun ini dengan satu peristiwa penting pada pertengahan Desember: disahkannya Undang-undang Reformasi Intelijen. Undang-undang ini memungkinkan pembentukan lembaga intelijen nasional setara dengan sebuah departemen pemerintahan, dipimpin seorang direktur yang punya kuasa setara dengan menteri kabinet. Bila telah terbentuk, badan intelijen nasional ini otomatis akan memangkas sebagian anggaran Departemen Pertahanan AS, Pentagon—termasuk untuk Badan Intelijen Amerika, CIA. Sekadar contoh, sepanjang 2004, belanja Pentagon sekitar US$ 375 miliar—hampir setara dengan Rp 3.000 triliun!

Asia
Sehelai Sari Penanda Bakti

Sonia Gandhi mencengangkan latar politik India pada hari-hari bulan Mei. Terpilih dalam pemilu sebagai perdana menteri, dia memutuskan untuk menyerahkan kursinya kepada Manmohan Singh, mantan Menteri Keuangan yang juga dikenal sebagai reformis ekonomi India, pada 18 Mei. Sonia membuat keputusan itu setelah partai-partai ultranasionalis mengancam akan membikin rusuh bila India sampai dipimpin ”warga asing”—Sonia, janda Rajiv Gandhi dan menantu Indira Gandhi (keduanya bekas Perdana Menteri India) berdarah asli Italia. Sonia membalas ancaman itu dengan langkah cantik yang mempermalukan lawan-lawan politiknya sekaligus meneguhkan integritasnya: dengan besar hati ia mengembalikan kekuasaan yang sah demi baktinya pada persatuan tanah air.

Wajah Asia yang sempat dicerahkan oleh India digulung mendung hitam dari Thailand pada kalender bulan Oktober: 80 lebih warga muslim Thailand Selatan tewas saat bentrok dengan tentara. Insiden ini mengundang kutukan negara-negara muslim dari berbagai belahan dunia. Tragedi tersebut berawal dari demo warga di Provinsi Narathiwat yang menuntut pembebasan enam muslim Pattani. Mereka ditahan oleh militer Thailand dengan tuduhan menyuplai senjata bagi kaum gerilyawan. Pasukan tentara lantas membubarkan demo, lalu menjejalkan para pengunjuk rasa ke atas truk. Kematian menghampiri 80 lebih orang saat truk-truk itu melaju ke barak militer di Pattani.

Dari belahan Asia lainnya, Afganistan memilih presiden secara demokratis untuk pertama kalinya—pasca era Taliban—melalui pemilu. Hamid Karzai memenangi kursi presiden dan dilantik pada 7 Desember. Karzai berjanji menciptakan perdamaian di Afganistan setelah negeri itu tercabik-cabik perang dan mengakhiri perekonomian yang bergantung pada narkotik.

Yang Layak Diingat

3 September
Mantan Deputi Perdana Menteri Malaysia, Anwar Ibrahim, bebas dari penjara.

21 September
660 orang tewas akibat banjir besar di Haiti.

14 Oktober
Raja Kamboja Norodom Sihanouk turun takhta, digantikan putranya, Pangeran Sihamoni.

Afrika
Ada Terang di Kelam Afrika

Darfur menjadi tengara hitam bagi Afrika di tahun 2004. Buah dari konflik di wilayah barat Sudan ini pada Maret lalu dinobatkan PBB sebagai krisis kemanusiaan terburuk di muka bumi. Bahkan, pada 30 Juli lalu, PBB mengeluarkan resolusi yang menuntut pemerintah Sudan melucuti senjata milisi Janjawid beretnis Arab, yang diduga "predator" bikinan pemerintah.

Sayangnya, selain resolusi, PBB menyerahkan penanganan konflik tersebut kepada 300 tentara dari negara-negara anggota Organisasi Persatuan Afrika. Dengan jumlah penjaga perdamaian yang terbatas dan peralatan seadanya, kesengsaraan berlanjut di Darfur.

Mendekati akhir tahun ini, sudah 70 ribu orang tewas, 1,7 juta penduduk mengungsi, dan 250 perempuan diperkosa oleh pemberontak Janjawid. Korban umumnya datang dari suku minoritas Fur, Masalit, dan Zaghawa—etnis Afrika hitam—yang memberontak terhadap pemerintahan pusat yang pro-etnis Arab.

Derita akibat perang saudara tak hanya datang dari Darfur. Perseteruan antara suku Hutu dan Tutsi di Republik Demokratik Kongo (RDK) tak kunjung sirna. Meski perang secara resmi dinyatakan berakhir tahun 2002—dengan korban tewas tiga juta orang—bara perang berkobar lagi Desember ini. Akibatnya, 35 ribu penduduk beretnis Tutsi di Kanyabayonga, kota di bagian timur Kongo, mengungsi. Mereka menghindari konflik di Kanyabayonga, yang lepas dari tangan pasukan pemerintah Kinsasha, yang kini dikuasai pemberontak pro-Rwanda.

Selain Rwanda, tetangga Kongo lain yang terseret ke pusaran konflik adalah Burundi, karena pertalian etnis. Burundi punya minoritas Hutu yang berseteru dengan Tutsi, suku pemberontak di RDK. Lebih dari 150 orang, kebanyakan wanita, anak-anak, dan bahkan bayi Tutsi, dibantai di kamp pengungsi PBB pada 13 Agustus 2004.

Sudut kelam lain muncul dari Uganda Utara. Petualangan kelompok pemberontak LRA (Lord's Resistance Army) mengawetkan kebiadaban yang telah berjalan 18 tahun. Dua puluh ribu bocah belia terseret ke medan perang separatis lewat penculikan dari rumah ke rumah. Di antara mereka adalah anak-anak hasil pemerkosaan terhadap perempuan yang diculik.

Di tengah belantara konflik Afrika, tersibak mutiara perdamaian dari Kenya. Tanggal 10 Oktober, Wangari Maathai, 64 tahun, aktivis pencinta lingkungan hidup, dinobatkan sebagai pemenang Hadiah Nobel Perdamaian 2004. Ia menyisihkan 193 kandidat, termasuk Ketua Badan Tenaga Atom Internasional, Mohammed ElBaradei. Maathai menjadi perempuan Afrika pertama peraih hadiah bergengsi ini dan memberi terang buat Afrika.

20 September 2004: Presiden Amerika Serikat George W. Bush mencabut sejumlah embargo yang tersisa atas Libya. Inilah akhir permusuhan Amerika terhadap negeri di Afrika Utara itu, yang dimulai sejak era Presiden Ronald Reagan pada dekade 1980. Jalur penerbangan langsung antar-kedua negara pun dibuka.

Ilmu & Teknologi

Homo Kontroversialinsis

Dua peneliti University of New England, Australia, Mike Morwood dan Peter Brown, mengumumkan penemuan spesies manusia baru pada 7 September. Jejak spesies itu mereka temukan di situs Liang Bua, Kabupaten Manggarai, Flores, Nusa Tenggara Timur. Mike Morwood dan Peter Brown, dua peneliti itu, yakin bahwa temuan mereka adalah spesies baru genus homo: Homo floresiensis atau manusia dari Flores.

Dunia paleoantropologi pun geger. Inilah "homo" yang berbeda dibandingkan dengan berbagai temuan arkeologi sebelumnya. Sosok manusia Flores itu kecil, mirip Hobbit, tokoh rekaan karya J.R.R. Tolkien, dalam buku legendarisnya, The Lord of The Rings. Tubuhnya kira-kira setinggi anak-anak 5 tahun. Jika berdiri tegak, kerangka berjenis kelamin perempuan itu diperkirakan setinggi 1 meter dengan berat 25 kilogram. Saat meninggal sekitar 18 ribu tahun lalu, usianya ditaksir sekitar 25 tahun. Namun, dibandingkan dengan manusia modern, yang volume otaknya sekitar 1.300-1.500 sentimeter kubik, otak manusia Flores ini kira-kira sebesar jeruk bali atau 380 sentimeter kubik.

Sang "Hobbit" bahkan disebut-sebut sebagai jawaban dari missing link, rantai evolusi manusia. Benarkah? Klaim ini membuat Prof Dr Teuku Jacob, pakar paleoantropologi Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, meradang. Ia menuding klaim dua peneliti Australia itu cuma akal-akalan mencari popularitas. "Ini terorisme ilmiah," katanya.

Kata Jacob, temuan ini hanyalah manusia modern (Homo sapiens), seperti kita, yang hidup 1.300-1.800 tahun yang lalu namun berbadan kecil alias katai dengan kepala kecil (micro-cephali). Di wilayah Flores memang ada legenda mengenai orang kerdil yang disebut ebu gogo atau "nenek pemakan segala". Dalam legenda ini, ebu gogo digambarkan setinggi satu meteran dan menggunakan bahasa yang berbeda dengan penduduk setempat.

Jacob yakin, tengkorak ini berasal dari ras Australomelanesoid, ras yang mendiami hampir seluruh kepulauan di Indonesia dan sekitarnya kala itu. "Jadi, kalau disebut tengkorak di Flores ini sebagai fosil nenek moyang orang Indonesia, lupakan saja," katanya. Begitulah, Homo floresiensis itu menjadi "homo kontroversialinsis".

Kesehatan

Bangsa yang Terbuai Sikap Abai

Inilah sikap abai yang mematikan. Wabah demam berdarah adalah kisah tentang sikap abai yang begitu luas merasuk di dunia tropis. Masyarakat kita enggan menjaga lingkungannya agar bersih sehat. Nyamuk yang berseliweran nemplok dan menyedot darah hanya dianggap soal biasa. Kita tidak risau dan tidak peduli bahwa nyamuk-nyamuk itu bisa membawa kuman penyakit, termasuk virus demam berdarah.

Pemerintah pun doyan abai. Dengan rantai komando pusat yang melemah pada zaman deregulasi, pemerintah seolah kehilangan tenaga. Kampanye dan program pencegahan yang serius tidak digelar, meskipun sudah lama diketahui bahwa demam berdarah meledak dengan siklus lima tahunan.

Maka, terjadilah mimpi buruk itu. Tak sampai tiga bulan, pada awal 2004, ada 30 ribu orang yang tersebar di 25 provinsi jatuh gering terkena demam berdarah. Sejumlah 408 orang meninggal dunia. Sebagian kasus fatal terjadi karena korban terlalu lambat mendapat pertolongan, termasuk karena dokter keliru mendiagnosis pasien. Suhu badan penderita yang tinggi dianggap hanya lantaran demam biasa. Ketika akhirnya diketahui, kondisi pasien sudah parah dan nyawanya tak tertolong lagi.

Pemandangan horor pun muncul. Pasien membanjir hingga membikin pasukan medis kewalahan. Di berbagai rumah sakit, perawat tambahan mesti direkrut untuk mengimbangi aliran pasien. Tempat tidur rumah sakit tak lagi mencukupi. Akibatnya, koridor rumah sakit penuh sesak oleh kasur pasien. Suasana saat itu sungguh tragis. Indonesia hampir seperti sebuah negeri miskin yang hanya dikenal sebagai bangsa yang korup dan penuh penyakit.

Demam berdarah, sebuah lakon yang menyisakan pil pahit. Tentang sebuah bangsa yang terlalu lama terbuai dalam sikap abai.

Kibasan Sang Flu Burung

AYAM, biarpun tanpa dosa, sempat menjadi binatang yang dijauhi. Awal tahun ini, pedagang ayam di pasar-pasar kehilangan pembeli. Warung dan restoran pun kehilangan pelanggan. Sate ayam yang mak nyus, soto ayam yang yahud, juga ayam goreng yang garing-nikmat tidak lagi laris-manis.

Merebaknya virus flu burung menjadi pangkal mula fobia terhadap ayam tersebut. Masyarakat enggan menyantap daging ayam lantaran khawatir bisa ketularan virus flu burung.

Virus flu burung pertama kali dideteksi di Hong Kong, 1997. Tahun lalu, virus ini juga menghajar ternak unggas di Vietnam. Lalu, seperti tak terbendung, koloni sang virus hijrah ke Kamboja, Cina, Jepang, Laos, Korea Selatan, Taiwan, dan Thailand. Puluhan juta ayam gering dan dibantai demi mencegah meluasnya flu burung. Tercatat pula 11 orang yang tertular virus ini, 6 di antaranya meninggal.

Indonesia pun tak luput dari gebrakan flu burung—meskipun untungnya belum sampai menelan korban manusia. Sejak pertengahan 2003 sampai Januari 2004 tercatat 16 juta ekor ayam telah terinfeksi flu burung. Sayang, pemerintah menutup-nutupi informasi ini dan tidak segera mengambil tindakan darurat.

Pada Februari 2004, setelah masyarakat menyemburkan kritik kemarahan, pemerintah akhirnya mengumumkan wabah flu burung sebagai situasi darurat. Jutaan ayam yang dianggap telah terinfeksi virus dimusnahkan. Triliunan rupiah melayang akibat tindakan ini. Tapi, materi bukanlah soal berat. Akibat yang jauh lebih buruk menanti bila pemerintah terus saja menutup mata.

Dokter Juga Manusia

Rocker juga manusia," begitu kata kelompok musik Seurieus. Begitu pula dokter. Kelompok profesional yang punya keahlian medis ini adalah manusia. Wajar bila mereka pun tidak lepas dari kekeliruan dan alpa bertindak.

Tetapi kekeliruan medis—disebut malpraktek apabila sudah terbukti di hadapan pengadilan—itu menjadi tak wajar kalau terjadi begitu sering. Dr Irwanto, Direktur Lembaga Penelitian Universitas Katolik Atmajaya, misalnya, diduga menjadi lumpuh dari dada sampai kaki akibat kesalahan diagnosis tim dokter Rumah Sakit Internasional Bintaro (RSIB), Jakarta.

Lalu, ada Fellina Azzahra, bocah 16 bulan yang ususnya bocor setelah dioperasi di Rumah Sakit Karya Medika, Bekasi. Si upik malang kemudian dirawat di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM) untuk persiapan operasi pemulihan luka di usus. Apa daya, Fellina justru meninggal, pada 7 September 2004, karena tertular campak di RSCM.

Iwan Pahriawan, orang tua Fellina, akhirnya menggugat RSCM karena membiarkan Fellina, yang kondisinya lemah, berada di bangsal hingga membuatnya mudah terinfeksi kuman.

Masih teramat panjang daftar kasus yang diduga malpraktek. Sayang sekali, proses pengadilan belum juga bisa diandalkan untuk secara fair menguji apa dan bagaimana tindakan malpraktek itu. Masyarakat makin pesimistis menyaksikan kesaksian para ahli yang cenderung membela korps dokter.

Pada sisi lain, kalangan dokter juga teramat risau. Tidak sedikit dokter yang enggan mengambil tindakan darurat yang berisiko. Dokter lebih suka mengambil tindakan yang aman, meskipun itu tidak menyelesaikan masalah. "Khawatir dituding malpraktek," kata seorang dokter.

Situasi ini tentu tak bisa dibiarkan. Dr Kartono Mohamad, mantan Ketua Ikatan Dokter Indonesia (IDI), menyerukan pentingnya audit terhadap rumah sakit dan dokter kita. "Bukan cuma audit uang," kata Kartono, "tetapi juga mutu pelayanannya."

Kriminal

Ujung Kisah Gunawan Santosa

Petualangan Gunawan Santosa benar-benar tamat tahun ini. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara telah memvonis mati lelaki 41 tahun tersebut pada 24 Juni lalu. Pengusaha muda ini didakwa sebagai otak pembunuhan terhadap Boedyharto Angsono, bos PT Asaba, yang juga mertuanya sendiri.

Dalam persidangan, Gunawan dinyatakan terbukti membujuk empat pelaku untuk menembak korban. Keempatnya merupakan anggota marinir, yakni Kopral Dua Suud Rusli, Kopral Dua Fidel Husni, Letnan Dua Syam Ahmad Sanusi, dan Prajurit Satu Santoso Subianto. Penembakan dilakukan di gelanggang olahraga Pluit, Jakarta Utara, 19 Juli 2003. Pengawal pribadi Boedyharto, anggota Kopassus Sersan Dua Edy Siyep, juga tertembak sampai tewas.

Setelah pembunuhan, Gunawan menjadi buron. Dia sempat berganti wajah lewat operasi plastik, sebelum akhirnya polisi menangkapnya dua bulan kemudian. Dalam tahanan kejaksaan, Gunawan masih berupaya melarikan diri, akhir Maret lalu, ketika sedang dibawa ke pengadilan. Ia berhasil mengelabui petugas, lalu melompat dari mobil tahanan. Hanya, Gunawan kemudian jatuh pingsan sehingga dengan mudah bisa ditangkap lagi.

Tertangkap: Dodi Sumadi

PELARIAN Dodi Sumadi, buron yang muncul gagah dalam upacara pelantikan Kabinet Indonesia Bersatu, berakhir pada Ahad 12 Desember. Setelah dua tahun sukses menghindar dari tangkapan polisi, ia dibekuk di Cottage Pondok Putri Duyung, Blok Udang No. 68, Ancol, Jakarta Utara. Dodi diuber polisi dalam kasus penipuan terhadap Hutomo Mandala Putra atau Tommy Soeharto, senilai Rp 15 miliar.

Dalam kasus itu KH Abdullah Sidiq, alias Mbah Diq, pengasuh Pondok Pesantren At-Tauhid, Kediri, Jawa Timur, divonis tiga bulan penjara, April silam. Si Mbah ikut kebagian uang. Dodi menjanjikan bisa mengurus kasus Tommy yang terlibat korupsi tukar guling tanah Goro-Bulog. Namun uang hilang, Tommy terbuang….

Dalam keadaan buron pun, Dodi tetap "digdaya". Paling tidak lima pengusaha jadi korbannya, dengan modus menawarkan berbagai proyek fiktif, antara lain proyek pencetakan kertas suara di KPU. Dari David Koeswara ia menjaring Rp 1,325 miliar plus US$ 50 ribu, dari Ahmad Suyuni Rp 250 juta, dari Liga Bukra Rp 280 juta, dari Usamah Said Rp 425 juta, dari Farid Akbar Rp 350 juta. Siapa tahu kali ini pun Dodi masih bisa lolos….

Terkuaknya Sebuah Nestapa

Sebuah kisah menyedihkan mencuat dari kawasan Menteng Atas, Jakarta, akhir Mei lalu. Sejumlah anak-anak perempuan, sebagian besar berusia di bawah 17 tahun, diperdagangkan untuk memuaskan nafsu laki-laki nakal. Praktek ini terbongkar setelah tim Mabes Polri menangkap seorang germo bernama Arum, yang menjual mereka, dan sejumlah laki-laki yang pernah menikmati jasanya.

Belasan anak baru gede yang direkrut Arum umumnya masih bersekolah di SMP. Untuk melayani lelaki, mereka dibayar Rp 300 ribu hingga Rp 1 juta. Selain di Jakarta, kasus perdagangan anak perempuan di bawah umur terjadi juga di kota-kota besar lain seperti Bandung, Surabaya, Medan, dan Batam. Hanya, jarang yang terkuak lebar-lebar seperti kisah dari Menteng Atas.

Lingkungan

Berkaca Pada Buyat

Satu nyawa harus jadi tumbal untuk membongkar pencemaran. Inilah yang terjadi pada kasus di Teluk Buyat. Kasus ini sudah diperkarakan sejak perusahaan tambang emas PT Newmont Minahasa Raya menggelontor 2.000 ton per hari limbah penuh logam berat ke teluk yang jauh lebih indah ketimbang pantai Ancol itu. Tim pengusut independen dibentuk, namun hasilnya tak dipercayai dan akhirnya kasusnya dibiarkan mengendap sendiri pada 2001.

Kasus pencemaran di teluk yang terletak 110 kilometer dari Manado ini baru bisa membetot perhatian setelah bayi Andini Lensu meninggal dengan mengenaskan: sekujur tubuhnya bersisik. Andini menjadi martir yang menyulut kemarahan warga Buyat. Mereka pun ramai-ramai ke Jakarta menggugat perusahaan yang telah mengeruk 59 ton emas itu (Rp 7,7 triliun atau sepertiga anggaran pendidikan Indonesia).

Warga sudah lama memendam kesumat pada Newmont. Sejak ampas tambang emas mereka tumpahkan di kedalaman 82 meter di Teluk Buyat, banyak ikan mati. Nener-nener bandeng juga ikut raib. Selain menghilangnya sumber penghidupan, warga Buyat Pante mulai mengeluhkan aneka penyakit, dari gatal-gatal, pusing, hingga rasa panas, dan sekitar seperlima dari sekitar 264 orang di dusun itu benjol-benjol di sekujur tubuhnya.

Menurut Ketua Tim Teknis Kasus Buyat, Masnellyati Hilman, tim Kantor Menteri Lingkungan Hidup, kondisi di sana memang gawat. Kadar arsen di teluk itu pada sedimennya adalah 2,3 sampai 666 ppm (part per million). Padahal, angka normal adalah di bawah 50 ppm. Kadar arsen pada ikan, bila dihitung total yang telah ditelan warga Buyat selama delapan tahun, pun sudah melebihi standar US-EPA (Badan Pengawasan Lingkungan Amerika Serikat).

Newmont tentu saja menolak semua tuduhan, seraya menunjukkan hasil penelitian lain. ”Semuanya masih di bawah standar,” kata Richard Ness, Presiden Direktur PT Newmont Pacific Nusantara. Mereka juga berpikir untuk membawa kasus ini ke badan arbitrase internasional. Dan entah mengapa, Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral sepakat dengan Newmont, bahwa tak ada pencemaran.

Kasus ini sekarang masih terus bergulir. Pemerintah berencana menggugat Newmont atas tuduhan pencemaran.

Cendawan Pedih di Langit Gresik

Awal tahun bukan saat menyenangkan bagi warga Dusun Meduran, Desa Roomo, Gresik, Jawa Timur. Pada 20 Januari, sekitar pukul 16.00, tangki 2944 milik PT Petrowidada Gresik, produsen phthalic anhydride (PA) dan maleic anhydride (MA)—bahan plasticizer untuk pelemas plastik—meledak. Asap membubung bak cendawan. Tiga karyawan tewas, 44 luka bakar, 134 kendaraan roda dua dan 15 mobil hangus.

Tapi bencana sesungguhnya mengintip dari semburan kimia yang menjalar ke Dusun Meduran, 150 meter dari pabrik. Bau kecut mengambang pekat, membuat hidung sesak dan mata perih. Puluhan orang jadi korban maleic anhydride (C4H2O3), pemicu asma dan bronkitis. Belum lagi efek phthalic anhydride (C8H4O3) yang menggerus mata.

Tiga bulan kemudian, 9 April, pukul 23.30 malam, kembali terjadi ledakan. Kali ini tak ada korban. Inilah ledakan ketiga sejak tahun 2000. Pada tahun 2001 tangki amoniak milik PT Petrokimia meledak, mengakibatkan sekitar 40 warga di sekitar lingkungan pabrik dirawat di rumah sakit.

Karena Sampah, Bojong Bergolak

Jakarta menyemburkan sampah, orang lain ketiban sial. Bayangkan betapa hebatnya semburan itu: tiap hari, sampah dari Jakarta ada 6.250 ton alias 25 ribu meter kubik. Dari timbunan itu, sekitar 4.000 ton bisa dilego ke lahan 108 hektare di tempat pembuangan akhir (TPA) sampah Bantar Gebang. Sedikit yang lain bisa dibuang ke Duri Kosambi, Jakarta Barat, dan Cakung, Jakarta Utara.

Tapi, siapa yang mau terus-terusan wilayahnya jadi tempat parkir sampah? Awal Januari lalu, warga Bantar Gebang mengajukan protes. Sampah pun tak bisa diangkut ke sana. Sebagai gantinya, Gubernur Jakarta Sutiyoso memilih lokasi baru: Desa Bojong, Kecamatan Klapanunggal, Bogor. Tempat pembuangan sampah terpadu (TPST) di sini bakal menumpuk 1.500 ton. Tapi di sini setali tiga uang. Warga setempat memprotes. Puncaknya, 22 November terjadi perusakan lahan yang dikelola PT Wira Guna Sejahtera itu. Hasilnya, kerugian Rp 7 miliar, 5 orang tertembak, 35 orang diamankan, dan 6 polisi Resor Bogor dimutasi. Semua itu gara-gara sampah.

Nasional

Gelegar Kematian dari Kuningan

Ledakan itu bergemuruh dari Kuningan, lalu dengan kasar membenamkan sisa pagi sembilan September ke dalam bencah darah, kobaran api, dan gulungan asap, lalu menghitamkan langit Jakarta dengan tiba-tiba. Tragedi itu—kerap disebut sebagai "bom Kuningan"—adalah ledakan bom dari satu mobil boks Daihatsu yang tengah melaju di depan Kedutaan Besar Australia, di Jalan Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan.

Lolong kematian dan tangis duka cita adalah episode yang tiba beberapa menit setelah gelegar bom berlalu. Dan laknat bernama terorisme berhasil menuai sembilan nyawa dari ledakan tersebut. Puluhan korban cedera berat, entah berapa yang terluka ringan. Kerugian mencapai ratusan miliar rupiah: tegak dengan gagah di Jakarta Selatan, Kuningan adalah salah satu sentrum metro yang mendidih sepanjang pekan. Di sini, bisnis dan ekonomi, politik dan diplomasi, serta gaya hidup saling bersilang dengan riuh. Tapi siang itu, 9 September 2004, kegagahan Kuningan dihumbalangkan oleh dahsyatnya ledakan.

Gedung-gedung remuk dan bopeng. Namun yang lebih remuk adalah citra yang tengah dibangun kembali dengan susah payah sejak ledakan raksasa menggeletarkan Kuta, Bali, pada 12 Oktober 2002. Dan sejak bom meluluh-lantakkan Hotel JW Marriott di Jakarta Selatan pada 5 Agustus 2003. Lalu jutaan mata menyaksikan Kuningan yang berdarah di televisi. Dan tiba-tiba, terasa betapa teror bisa menerpa sedekat itu. Teror yang sama seakan meledek Kapolri Jenderal Polisi Da'i Bachtiar, yang tengah meyakinkan para anggota DPR RI tentang keamanan Jakarta yang "cukup terkendali" menjelang pemilu 20 September—ketika Kuningan sudah berasap.

Bom itu, kata polisi, diracik Dr. Azahari, "empu" bom dari Malaysia, dan Noordin M. Top. Buron paling "dicari" dalam setahun terakhir. Dikejar di Jawa Timur, dia berlari di Jawa Tengah. Diincar di Sukabumi, dia menghilang di Bandung. Jejak terakhir Azahari terendus di rumah petak sewaan di Cengkareng, Jakarta Barat.

Pelarian Azahari agaknya tak hanya melahirkan "juru bom" baru. Menurut polisi, dia juga mewariskan karya baru, dan memilih Kuningan sebagai gelanggang ledak nya pada 9 September lalu. Lalu di manakah Azahari? Kepalanya kini dihargai satu miliar rupiah. Tapi kelincahannya meraibkan diri masih terus membikin polisi gigit jari.

Pemilu Baru, Presiden Baru

Kedaulatan ada di tangan orang ramai: para lelaki, orang tua, wanita hamil, dan pemuda penganggur. Juga ibu-ibu, pejabat buncit atau penjual tahu goreng. Semuanya, 130 juta orang ber-KTP Indonesia, mencoblos 350 juta lembar kertas suara dalam tiga kali pemilihan umum tahun ini. Indonesia lalu melewati tahun paling kritis dalam sejarah politik.

April silam pemilu dilakukan untuk memilih 678 anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah. Pemilu langsung untuk memilih satu dari lima pasangan yang mencalonkan diri sebagai presiden dan wakil presiden dilakukan tiga bulan kemudian. Para kandidat itu adalah Amien Rais, Hamzah Haz, Wiranto, Megawati Soekarnoputri, dan Susilo Bambang Yudhoyono.

Suara terbanyak mengalir untuk dua kandidat, Yudhoyono dan Megawati. Dengan didampingi Jusuf Kalla, Yudhoyono akhirnya menang dalam pemilu presiden putaran kedua, pertengahan September lalu.

Pemilu ini dianggap paling demokratis dari sembilan pemilu yang pernah berlangsung di Indonesia. Jika dibuat peringkat, Pemilu 1955 hanya setingkat di bawahnya. Saat itu jumlah partai dan peserta perorangan mencapai 118 untuk anggota DPR, sedangkan untuk anggota Konstituante 91 orang. Wakil rakyat itu memilih presiden dan wakilnya.

Di bawahnya bolehlah disebut pemilu lima tahun lalu. Saat itu pesta demokrasi diikuti 48 partai. Tapi publik hanya memilih partai, bukan orang. Sebelum itu, di era Orde Baru, pemilu hanya cara untuk melegitimasi kekuasaan.

Perubahan berlangsung begitu cepat. Reformasi Mei 1998, yang diikuti pemilu bebas setahun kemudian, menjadi fondasi bagi tumbuhnya demokrasi. Pemilu langsung baru diperdebatkan wakil rakyat melalui amendemen Undang-Undang Dasar 1945, empat tahun lalu, yang kemudian disahkan pada 2002.

Kekhawatiran akan terjadi perselisihan, kerusuhan, dan bentrok di tingkat bawah ternyata tidak pernah terbukti. Hajatan besar yang menelan biaya sekitar Rp 6,5 triliun itu terbukti berlangsung aman dan lancar.

Pemilu Baru, Presiden Baru

Suara terbanyak mengalir untuk dua kandidat, Yudhoyono dan Megawati. Dengan didampingi Jusuf Kalla, Yudhoyono akhirnya menang dalam pemilu presiden putaran kedua, pertengahan September lalu.

RUU TNI

SETELAH "tegang" sejenak, DPR RI akhirnya mengesahkan Rancangan Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia menjadi undang-undang, 30 September lalu. Pengesahan RUU TNI itu boleh dibilang merupakan "kado" terakhir DPR periode 1999-2004 kepada TNI, yang bersama Polri mengakhiri kiprahnya di kancah politik di Senayan.

Draf RUU TNI yang diajukan pemerintah pada 2002 sebelumnya sempat mengalami "penolakan" sejumlah kalangan. Rasa trauma masyarakat terhadap RUU ini juga kembali mencuat pada saat pemerintah mengajukan draf RUU TNI yang kedua, pada 2004. Aksi demonstrasi yang dilakukan berbagai elemen masyarakat meluas di mana-mana. Namun pembahasan RUU yang begitu penting itu selesai hanya dalam sebulan.

Tuntutan masyarakat, seperti penghapusan komando teritorial, ternyata tinggal tuntutan. Begitu pula soal keberadaan panglima di bawah Menteri Pertahanan. Namun perlu juga dicatat, meski boleh dibilang masih jauh dari tuntutan masyarakat, UU TNI ini telah melarang TNI melakukan bisnis.

Darurat Sipil, Sekali Lagi

Masyarakat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam masih harus akrab dengan bau mesiu dan desing peluru. Pemerintah dan DPR belum rela melepas status darurat sipil yang melekat di provinsi ini. "Selama-lamanya enam bulan dan dievaluasi setiap bulan," kata Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan, Widodo A.S., saat mengumumkan perpanjangan darurat sipil, November lalu.

Status darurat militer di Aceh mulai diterapkan pada Mei 2003 selama enam bulan. Kondisi ini diperpanjang satu periode lagi hingga genap satu tahun. Penurunan status dari darurat militer menjadi darurat sipil terjadi pada 18 Mei lalu. Saat itu perlawanan dari Gerakan Aceh Merdeka (GAM) makin menyusut. Meski kondisi berangsur normal, pemerintah memutuskan untuk menerapkan darurat sipil seri kedua, sejak 18 November hingga enam bulan ke depan. Alasannya, perpanjangan ini untuk memberikan waktu kepada aparat keamanan menjaga kondisi aman.

Tapi perpanjangan itu menimbulkan ketidakpastian bagi masyarakat Aceh. Pengungsian dan pengusiran penduduk oleh TNI terjadi pada saat darurat sipil pertama. Di Desa Tanjong Beuridi, Peusangan, Bireuen, sedikitnya 40 jiwa mengungsi karena tidak sanggup menerima ancaman kekerasan yang dilakukan pasukan TNI yang berpos di Desa Blang Mane, Peusangan. "Mereka (TNI) selalu menuduh warga sebagai pemasok logistik GAM," kata seorang penduduk.

Serikat Pengacara Rakyat (SPR) Aceh mengajukan gugatan class action kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat karena keputusan memperpanjang darurat sipil. Kuasa hukum yang penggugat menyebut SBY telah mengingkari janji kampanyenya. Saat kampanye di Lhokseumawe, Aceh Utara, Yudhoyono berjanji menyelesaikan konflik Aceh secara damai. "Saat itu SBY berjanji di hadapan rakyat Aceh dan para ulama," kata Habiburokhman, juru bicara SPR, saat mendaftarkan gugatannya pada November lalu.

Menghitung Murka Alam

BANJIR, gempa bumi, tanah longsor, halimun asap, hingga wabah penyakit. Dari sekujur Tanah Air kabar musibah menghampiri kita sepanjang tahun. Di Riau, bah mara pada Ahad 12 Desember, melibas tujuh kabupaten dan kota. Dua orang tewas, sejumlah infrastruktur rusak parah. Dua hari kemudian, banjir merendam ratusan rumah dan lahan pertanian di Tanjungbalai, Sumatera Utara. Satu nyawa melayang.

Di Blitar, Jawa Timur, banjir menewaskan 13 orang. Beberapa desa terendam, infrastruktur rusak. Begitu juga di Kalimantan Selatan. Di Kabupaten Hulu Sungai Utara, ribuan rumah terendam hingga satu meter. Sedikitnya 36 gedung sekolah terendam, para muridnya terpaksa diliburkan.

Kalimantan Timur dilanda banjir pada Jumat 10 Desember. Sekitar 2.000 keluarga warga Kelurahan Loa Janan Ilir, Kecamatan Samarinda Seberang, Samarinda, Kalimantan Timur, terendam rumahnya. Dua orang tewas. Di Banyumas, Jawa Tengah, banjir merenggut tiga nyawa, 19 rumah hancur, 58 rumah dan fasilitas umum rusak, ladang binasa.

Tak cukup menanggungkan darurat sipil, Nanggroe Aceh Darussalam juga mendapat bagian darurat banjir. Sedikitnya 12 ribu hektare tanaman padi di Kecamatan Teunom, Kabupaten Aceh Jaya, lunglai akibat air bah selama sepekan terakhir. Belasan rumah hanyut.

Pada saat yang hampir bersamaan, bumi gonjang-ganjing. Di Mataram, akhir September, Gunung Baru Jari meletus. Serangan gelombang tsunami memorak-porandakan Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah, Februari lalu. Ombak setinggi tiga meter itu menggulung rumah penduduk, memaksa penghuninya mengungsi.

Gempa tektonik berkekuatan di atas 5 pada skala Richter mengguncang Kabupaten Alor, Nusa Tenggara Timur, September. Korban tewas 31 orang, infrastruktur berantakan. Pada akhir bulan yang sama, gempa mengguncang Nabire, Papua, berkekuatan 6,4 pada skala Richter, diikuti beberapa gempa susulan. Jatuh 13 korban tewas, infrastruktur rusak berat.

Halimun asap mengurung Palembang, Sumatera Selatan, dan Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Bandar Udara Cilik Riwut, Palangkaraya, sempat lumpuh total. Medan, Sumatera Utara, tak kebagian asap, tapi "dikunjungi" wabah demam berdarah (DBD). Di Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, 15 dari 24 kecamatan dilanda DBD. Dalam catatan Tempo, pada November-Desember wabah DBD menyita enam nyawa.

Kematian Berselimut Kabut

7 September 2004. Pejuang hak asasi manusia, Munir, tewas di lambung pesawat Garuda GA 974 rute Singapura ke Amsterdam. Jagat politik nasional heboh. Kecurigaan merebak setelah hasil otopsi Netherlands Forensic Institute memastikan Direktur Eksekutif Imparsial itu tewas akibat 460 miligram racun arsenik yang memenuhi lambungnya.

Munir tewas persis dua pekan menjelang babak akhir pemilihan presiden langsung. Saat itu, tinggal dua kandidat presiden siap bertarung, Megawati Soekarnoputri dan Susilo Bambang Yudhoyono.

Pemerintahan baru SBY-Kalla meminta Mabes Polri dan Kejaksaan Agung menyelidiki misteri pembunuhan itu.

Hampir seratus saksi diperiksa, termasuk kru dan pilot Garuda, tapi kasus itu masih gelap. Dia diduga korban pembunuhan politik. Keluarga Munir dan sejumlah tokoh masyarakat mendesak pemerintah membuat tim investigasi independen. SBY memang sempat memberi lampu hijau, tapi sampai menjelang tutup tahun, tim itu belum juga terbentuk.

Olahraga

Indonesia Raya Masih Berkumandang

Di tengah paceklik prestasi olahraga, lagu Indonesia Raya masih terus berkumandang di Olimpiade Athena, Agustus lalu. Pebulu tangkis Taufik Hidayat, 23 tahun, mampu merebut medali emas setelah mengalahkan pemain Korea Selatan, Shon Seung-mo, 15-8, 15-7.

Indonesia tak pernah kehilangan medali emas di ajang itu, sejak bulu tangkis resmi dipertandingkan pada 1992. Bagi Taufik, medali emas ini merupakan pencapaian prestasi tertinggi.

Taufik dikenal sebagai sosok kontroversial. Dicela karena longgar dalam hal disiplin, ulahnya yang temperamental di lapangan juga kerap jadi sorotan. Pemain yang masuk pemusatan latihan nasional (pelatnas) sejak 1996 ini dikenal pula berani mengkritik pengurus Persatuan Bulutangkis Seluruh Indonesia. Dia sempat memutuskan pindah ke Singapura pada 2002 karena tak betah dengan kondisi pelatnas. Tapi Ketua PBSI saat itu, Chairul Tanjung, berhasil membujuknya sehingga Taufik kembali ke pelatnas.

Di Olimpiade, ia berada di peringkat 48. Selain emas dari Taufik, ada tambahan medali perak yang dipersembahkan oleh lifter Raema Lisa Rumbewas dan dua perunggu dari pebulu tangkis Sonny Dwi Kuncoro serta pasangan ganda putra Flandy Limpele/Eng Hian.

Pesta Keluarga Nasution

INILAH perhelatan olahraga terakbar di Indonesia. Berlangsung di Palembang, 2-14 September lalu, Pekan Olahraga Nasional (PON) XVI cukup meriah. DKI Jakarta tampil sebagai juara umum dengan meraih 144 medali emas. Jawa Timur, yang jadi juara PON sebelumnya, harus puas di tempat kedua dengan 77 medali emas, disusul Jawa Barat dan Jawa Tengah.

Hanya, gelar peraih medali emas terbanyak diperoleh dua perenang dari Jambi. Mereka adalah kakak-beradik Elsa Manora Nasution, 27 tahun, dan M. Akbar Nasution, 21 tahun. Elsa, yang unggul di nomor gaya punggung, meraih delapan emas, dua perak, dan satu perunggu. Adapun Akbar, yang merajai nomor gaya dada, meraup delapan medali emas dan tiga perak.

Sayang, PON yang mestinya jadi ajang munculnya atlet muda itu masih didominasi atlet senior. Di deretan peraih medali emas masih muncul perenang Richard Sambera, 31 tahun, pesenam Jonathan Sianturi, 32 tahun, serta petenis senior Yayuk Basuki, 34 tahun.

Yang Bersinar dari Probolinggo

Tinju profesional Indonesia bersinar tahun ini. Selain Chrisjon yang meraih gelar juara dunia kelas bulu versi Asosiasi Tinju Dunia (WBA), ada lagi seorang petinju yang meraih gelar juara dunia. Dia adalah Muhammad Rachman Sawaludin, petinju asal Sasana Akas, Probolinggo, Jawa Timur. Lelaki 32 tahun ini merajai kelas terbang mini, 47,6 kilogram, versi Federasi Tinju Internasional (IBF), setelah berhasil mengalahkan petinju Kolombia, Daniel Reyes, di Jakarta, 14 September lalu.

Bertarung 12 ronde, Rachman keluar sebagai pemenang karena unggul angka, 113-116, 115-113, dan 116-112. Meski pihak Reyes sempat memprotes penilaian, Rachman tetap berhak menyandang gelar.

Pemuda kelahiran Papua itu mulai belajar tinju sejak usia 13 tahun di Sasana Rajawali, Merauke. Dikirim orang tuanya ke Surabaya untuk melanjutkan pendidikan, Rachman justru asyik bertinju dan tak pernah menyentuh bangku kuliah. Sempat pindah-pindah sasana, akhirnya ia mendapatkan tempat yang nyaman di Sasana Akas Probolinggo, diasuh pelatih bertangan dingin M. Yunus.

Diorbitkan oleh promotor Aseng Sugiarto yang meninggal Desember ini, Rachman merupakan petinju ketiga yang pernah jadi juara IBF setelah Elyas Pical (1985) dan Nico Thomas (1989).

Pendidikan

Munculnya Jago-jago Sains

Di tengah keterpurukan ekonomi, anak-anak Indonesia masih mampu berprestasi. Ini ditunjukkan dalam berbagai lomba fisika, matematika, dan astronomi tingkat internasional.

Terakhir, mereka memamerkan kecerdasannya dalam International Junior Science Olympiad (IJSO), yang digelar di Jakarta, 5-13 Desember lalu. Dalam Olimpiade sains antar-siswa SMP ini, hadir 181 siswa dari 30 negara. Indonesia diwakili 12 siswa yang digembleng oleh ahli fisika Yohanes Surya. Hasilnya, mereka menjadi juara umum dengan merebut 8 medali emas. Bahkan Stephanie Senna (SMPK Ipeka Tomang, Jakarta) meraih penghargaan khusus, the best experimental winner, dan Diptarama (SMP 252 Jakarta) memperoleh penghargaan absolute winner.

Pada saat yang hampir bersamaan di Jakarta juga digelar International Mathematics and Science Olympiad untuk tingkat SD. Indonesia berhasil merebut tiga medali emas. Ivan Kristanto, 11 tahun, mempersembahkan medali emas dari matematika. Dua emas lainnya disumbangkan oleh Aber Jonathan, 10 tahun, dan Fathia Prinastiti Sunarso, 11 tahun, di bidang ilmu pengetahuan alam.

Septinus George Saa bahkan mengukir prestasi yang lebih spektakuler April lalu. Pelajar SMUN 3 Jayapura, Papua, ini memenangi lomba fisika bernama First Step to Nobel Prize in Physics, di Polandia. Dia mampu menemukan cara menghitung hambatan antara dua titik rangkaian resistor tak hingga yang membentuk segi tiga dan heksagon.

Patut dicatat pula prestasi yang ditoreh oleh Yudistira Virgus dari SMA Xaverius Palembang, Juli lalu. Ia mendapat medali emas dalam Olimpiade Fisika Internasional XXXV yang digelar di Pohang, Korea Selatan, pada Juli lalu. Begitu juga Masyhur Aziz Hilmy dari SMA 1 Klaten yang mendapat medali emas dalam Olimpiade Astronomi Internasional di Ukraina, Oktober lalu.

Semua membuktikan bahwa negeri ini sebenarnya amat kaya calon-calon ilmuwan hebat.

SMP 56, Akhirnya Pindah

KASUS SMP 56 Melawai, Jakarta Selatan, berawal pada Desember 2000 dari perjanjian tukar guling (ruilslag) antara Pemerintah DKI Jakarta dan PT Tata Disantara milik Abdul Latief, mantan Menteri Tenaga Kerja, atas tanah dan bangunan sekolah itu.

Sejumlah orang tua murid, guru, dan lembaga advokasi pendidikan mengajukan gugatan pembatalan ruilslag ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Mereka mencurigai ketidaksesuaian nilai jual obyek pajak SMP 56 Melawai dengan dua lokasi tanah di Jeruk Purut dan Bintaro. Gugatan ditolak PN Jakarta Selatan, namun SMP 56 Melawai dinyatakan dalam keadaan status quo.

Sebagian siswa bersedia pindah ke SMP 56 Jeruk Purut yang ditunjuk Kepala Pendidikan Dasar DKI Jakarta. Pada April 2004, 300 petugas ketenteraman dan ketertiban menyegel sekolah ini. Sejak itu "sisa" murid SMP 56 Melawai bertahan belajar di tempat parkir pertokoan Melawai, di bawah bimbingan Nurlaila, guru yang dilaporkan telah menyelenggarakan kegiatan belajar secara ilegal oleh Pemerintah Daerah DKI Jakarta ke polisi, dan dijadikan tersangka. Para siswa yang tersisa di Melawai akhirnya bersedia pindah ke SMP 13 Tirtayasa, pada 20 Desember 2004.

Satu Buku, Lima Tahun

Nanti tiada lagi sindiran "ganti tahun (ajaran), ganti buku". Inilah hasil rapat koordinasi menteri bidang kesejahteraan rakyat pada Oktober lalu. Mereka memutuskan untuk memberlakukan buku pelajaran SD, SLTP, dan SLTA selama lima tahun. Keputusan ini akan dilaksanakan mulai Januari 2005.

Selama ini buku acuan siswa hampir setiap tahun diganti. Ini gara-gara penentuannya ditetapkan oleh pihak sekolah. Semakin sering buku pelajaran diganti, para guru akan semakin kerap mendapat keuntungan dari kerja sama dengan penerbit. Kelak, prosedur penentuan buku akan diperbaiki. Dan yang lebih penting lagi, perubahan buku pegangan siswa hanya bisa dilakukan setelah lima tahun.

Diharapkan, kebijakan itu akan memperingan beban orang tua karena buku yang pernah dipakai oleh si kakak masih bisa digunakan lagi oleh adiknya. Sekolah juga diwajibkan memiliki sedikitnya 10 eksemplar untuk tiap judul buku yang dijadikan pegangan siswa. Tujuannya? Tentu saja buat memberikan kesempatan kepada murid dari keluarga kurang mampu untuk meminjam, tak perlu membeli.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Berlangganan Tempo+ untuk membaca cerita lengkapnyaSudah Berlangganan? Masuk di sini

Akses edisi mingguan dari Tahun 1971
Akses penuh seluruh artikel Tempo+
Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan
Fitur baca cepat di edisi Mingguan
Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo

Lihat Benefit Lainnya