Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Logo Tempo
Arsip
Penjelasan Pemerintah tentang Kisruh Revisi UU TNI Kegembiraan Anak Yatim Piatu Belanja Baju Lebaran Ribuan Pemudik Padati Pelabuhan Tanjung Emas pada H-6 Lebaran Vonis Seumur Hidup Pelaku Pembunuhan Bos Rental Mobil
Arsip

Berita Tempo Plus

Jakarta tanpa Label Ibu Kota

Pemerintah Provinsi Jakarta tak akan lagi mendapat bantuan dari pemerintah pusat saat kehilangan status ibu kota negara. Program dan proyek besar di wilayah Jakarta akan dikerjakan mandiri dan menggunakan APBD.

16 Desember 2021 | 00.00 WIB

Pekerja memasang alat penyangga di Monumen Selamat Datang, Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta, 24 Maret 2016. TEMPO/Imam Sukamto
Perbesar
Pekerja memasang alat penyangga di Monumen Selamat Datang, Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta, 24 Maret 2016. TEMPO/Imam Sukamto

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Ringkasan Berita

  • Sejumlah jalan di wilayah Jakarta menjadi tanggung jawab Kementerian PUPR.

  • Revisi UU DKI menjadi materi saat pembahasan pasal peralihan dan penutup RUU IKN.

  • DKI mengajukan diri sebagai daerah otonomi khusus sektor ekonomi.

JAKARTA – Jakarta akan kehilangan sejumlah pendapatan bila tak lagi menyandang status sebagai daerah khusus ibu kota. Sebaliknya, Jakarta akan mendapat tambahan beban anggaran akibat boyongnya pusat pemerintahan ke ibu kota baru di Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur.

Image of Tempo
Image of Tempo
Berlangganan Tempo+ untuk membaca cerita lengkapnyaSudah Berlangganan? Masuk di sini
  • Akses edisi mingguan dari Tahun 1971
  • Akses penuh seluruh artikel Tempo+
  • Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan
  • Fitur baca cepat di edisi Mingguan
  • Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo
Lihat Benefit Lainnya

Edisi 23 Maret 2025

Satu komando, Satu Perkawanan

Satu komando, Satu Perkawanan

Aktor, Modus, dan Motif Revisi Undang-Undang TNIParadoks Prabowo dan IlusinyaRevisi UU TNI: Setelah Prabowo Menegur Sjafrie SjamsoeddinMotif Pemerintah dan DPR Memperpanjang Usia Pensiun TNIMengapa Gerakan Masyarakat Sipil Gagal Mencegah Revisi UU TNI
slot-iklan300x250

PODCAST REKOMENDASI TEMPO

  • Podcast Terkait
  • Podcast Terbaru
Arsip
Penjelasan Pemerintah tentang Kisruh Revisi UU TNI

Penjelasan Pemerintah tentang Kisruh Revisi UU TNI

Kegembiraan Anak Yatim Piatu Belanja Baju Lebaran

Ribuan Pemudik Padati Pelabuhan Tanjung Emas pada H-6 Lebaran

Vonis Seumur Hidup Pelaku Pembunuhan Bos Rental Mobil

Lihat Indeks Artikel
close

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Logo Tempo
Unduh aplikasi Tempo
download tempo from appstoredownload tempo from playstore
Ikuti Media Sosial Kami
Tentang KamiPedoman Penggunaan Konten Terhadap AIKetentuan LayananBeriklanPedoman Media SiberKode Etik dan Pedoman Jurnalistik
© 2024 Tempo - Hak Cipta Dilindungi Hukum
Beranda Harian Mingguan Tempo Plus