Scroll ke bawah untuk membaca berita

Logo
Arsip

Korupsi Pengadaan Tanah, BP BUMD Evaluasi Pembelian Lahan PT Sarana Jaya

Badan Pembinaan BUMD DKI Jakarta menyatakan bakal mengevaluasi seluruh pembelian lahan yang dilakukan PT Pembangunan Sarana Jaya.

16 Maret 2021 | 22.30 WIB

Warga melintas di depan lahan yang diduga akan dijadikan lokasi pembangunan DP 0 persen di Jalan Sapi Perah, RT 05/RW 05 Kelurahan Pondok Ranggon, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur, 10 Maret 2021. KPK menetapkan tiga tersangka dalam kasus ini. Mereka adalah Direktur Utama Sarana Jaya Yoory C. Pinontoan, serta Direktur PT Adonara Anja Runtuwene dan Tommy Adrian. TEMPO/Hilman Fathurrahman W
Perbesar
Warga melintas di depan lahan yang diduga akan dijadikan lokasi pembangunan DP 0 persen di Jalan Sapi Perah, RT 05/RW 05 Kelurahan Pondok Ranggon, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur, 10 Maret 2021. KPK menetapkan tiga tersangka dalam kasus ini. Mereka adalah Direktur Utama Sarana Jaya Yoory C. Pinontoan, serta Direktur PT Adonara Anja Runtuwene dan Tommy Adrian. TEMPO/Hilman Fathurrahman W

Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini

Logo

TEMPO.CO, Jakarta - Badan Pembinaan BUMD DKI Jakarta menyatakan bakal mengevaluasi seluruh pembelian lahan yang dilakukan PT Pembangunan Sarana Jaya.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini

Logo

"Evaluasi itu untuk mencari potensi masalah. Kalau ada kami akan atasai jangan sampai ada celah kerugiannya," kata Plt Kepala BP BUMD DKI, Riyadi di kantornya, Selasa, 16 Maret 2021.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Riyadi mengatakan evaluasi dilakukan setelah terungkap kasus dugaan korupsi pengadaan tanah yang melibatkan Yoory C. Pinontoan, Direktur Utama PT Pembangunan Sarana Jaya.

Gubernur DKI Anies Baswedan telah menonaktifkan Yoory dari jabatannya setelah ditetapkan menjadi tersangka kasus korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Yoory ditetapkan menjadi tersangka kasus korupsi pengadaan tanah seluas 4,2 hektare di kawasan Munjul dan Pondok Ranggon, Jakarta Timur pada 2019 lalu.

Salah satu yang akan menjadi fokus evaluasi BUMD adalah pembelian lahan hingga 70 hektare yang dilakukan Sarana Jaya. "Itu kami perlu cek dan evaluasi. Apakah ada potensi masalah juga atau tidak."

Selain itu, Riyadi menuturkan BP BUMD juga akan mengevaluasi seluruh pembelian lahan seluruh perusahaan milik Pemerintah DKI. "Jadi bukan cuma Sarana Jaya saja."


IMAM HAMDI

Imam Hamdi

Bergabung dengan Tempo sejak 2017, setelah dua tahun sebelumnya menjadi kontributor Tempo di Depok, Jawa Barat. Lulusan UPN Veteran Jakarta ini lama ditugaskan di Balai Kota DKI Jakarta dan mendalami isu-isu human interest.

close

Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini

Logo
Logo Tempo
Unduh aplikasi Tempo
download tempo from appstoredownload tempo from playstore
Ikuti Media Sosial Kami
© 2024 Tempo - Hak Cipta Dilindungi Hukum
Beranda Harian Mingguan Tempo Plus