Tanda Tanya Penyidikan Korupsi Timah di Kejaksaan Agung

Kasus timah menjadi perhatian Komisi Kejaksaan karena potensi kerugian keuangan negara mencapai Rp 300 triliun. Kerugian ini bertambah dari perkiraan sebelumnya, yakni Rp 271 triliun. Nilai mutakhir itu mengacu pada hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. Angka itu bertambah setelah ditemukan kerugian penyewaan smelter senilai Rp 2,2 triliun dan penjualan bijih timah sebesar Rp 26 triliun. “Ternyata nilainya lumayan fantastis,” kata Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin.

Menteri Pemuda dan Olahraga Ario Bimo Nandito Ariotedjo bersiap memberi keterangan sebagai saksi dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi proyek pengadaan menara BTS 4G Kementerian Kominfo di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, 11 Oktober 2023./Tempo /Hilman Fathurrahman W

Sejak menangani kasus korupsi timah pada Oktober 2023, tim Jampidsus sudah menetapkan 22 tersangka. Mereka antara lain eks petinggi PT Timah, para pengusaha, serta pejabat pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Teranyar, Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral periode 2015-2022, Bambang Gatot Ariyono, juga menjadi tersangka.

Pihak swasta yang ikut terseret adalah direksi PT Refined Bangka Tin (RBT). Perusahaan produsen timah itu dituduh menerima keuntungan tidak sah sejak bekerja sama dengan PT Timah pada 2018. Kejaksaan Agung telah menetapkan mantan Direktur Utama dan Direktur Pengembangan Bisnis PT RBT, Suparta dan Reza Andriansyah, sebagai tersangka. Belakangan, kejaksaan memeriksa pengusaha Robert Bonosusatya sebagai saksi pada Rabu, 3 April 2024.

Robert ditengarai pernah mengirimkan dana ke rekening bank PT RBT. Dalam dokumen yang diterima Tempo, tercatat uang yang ditransfer Robert sebanyak Rp 59 miliar pada 2018 dan Rp 4,7 miliar dua tahun kemudian. PT RBT juga mentransfer Rp 29,7 miliar kepada Robert pada 2018. Kepada Tempo, Robert mengakui adanya pengiriman uang itu. “Tapi itu duit utang Suparta, tak ada urusan dengan bisnis timah,” tuturnya.

Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Febrie Adriansyah menjelaskan, pemeriksaan Robert Bonosusatya dilakukan untuk menggali sejumlah informasi. Hingga kini status Robert masih saksi. “Apakah dia tersangka atau tidak, nanti alat bukti akan bicara,” ujar Febrie. Sementara itu, belum ada tanda-tanda pihak swasta lain akan terseret kasus korupsi timah.

Tak hanya dalam korupsi timah, penyidikan tim Jampidsus juga kerap tak tuntas menangani kasus kakap lain. Indonesia Corruption Watch (ICW) mencontohkan pengusutan kasus proyek menara pemancar sinyal (BTS) 4G di Kementerian Komunikasi dan Informatika yang masih menggantung. Kejaksaan dianggap belum menyentuh aktor utama kasus ini.

Koordinator Kampanye Publik ICW, Tibiko Zabar Pradano, mengatakan penyidikan kasus BTS berhenti selepas kejaksaan menjerat mantan Menteri Komunikasi dan Informatika, Johnny Gerard Plate. “Padahal dalam persidangan terungkap ada aliran dana ke menteri lain,” ucapnya pada Jumat, 31 Mei 2024.

Saat memberikan kesaksian di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta pada Rabu, 11 Oktober 2023, dua terdakwa kasus BTS, Irwan Hermawan dan Windi Purnama, mengaku pernah menyiapkan uang untuk Ario Bimo Nandito Ariotedjo yang belakangan menjabat Menteri Pemuda dan Olahraga. Uang senilai Rp 27 miliar tersebut diserahkan dua kali di rumah Dito pada saat itu di kawasan Jalan Denpasar, Jakarta Selatan, pada 2022.

Jaksa sempat menghadirkan pria yang akrab disapa Dito Ariotedjo itu dalam persidangan pada Oktober 2023. Di hadapan majelis hakim, politikus Partai Golkar itu membantah jika disebut pernah menerima uang korupsi BTS. “Saya tidak pernah menerima bingkisan, apalagi melihat isinya,” tuturnya.

Nama Hapsoro Sukmonohadi alias Happy, suami Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Puan Maharani, juga mencuat dalam kasus korupsi BTS. Laporan majalah Tempo edisi 17-23 Juli 2023 berjudul “Bagaimana Suap Korupsi BTS Mengalir” menuliskan salah satu perusahaan Happy, PT Basis Utama Prima, diduga turut memasok panel surya dan baterai menara BTS.

Nama Hapsoro juga pernah diungkap mantan Direktur PT Basis Utama, Muhammad Yusrizki, dalam sidang pada akhir Januari 2024. Yusrizki sudah divonis bui dua tahun. Pengacara Happy, Yanuar Wasesa, membantah tuduhan kliennya terlibat proyek BTS. “Mas Happy enggak ikut proyek BTS,” katanya.

Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Kejaksaan Agung Kuntadi mengatakan pihaknya telah menyerahkan semua berkas korupsi BTS kepada jaksa penuntut umum. Ihwal perlu atau tidaknya pemeriksaan lanjutan terhadap Happy dan Dito, dia mengatakan itu bergantung pada kemampuan jaksa menggali fakta baru di ruang sidang. “Kami sudah menyerahkan semua fakta penyidikan ke jaksa penuntut umum,” ujarnya.