KPK Kembali Sita Aset yang Diduga Milik Andhi Pramono dalam Kasus TPPU

TEMPO.CO, Jakarta - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menyita beberapa aset bernilai ekonomis di Kepulauan Riau yang diduga milik mantan Kepala Kantor Bea dan Cukai Makassar, Sulawesi Selatan, Andhi Pramono. Andhi ditetapkan sebagai tersangka kasus penerima gratifikasi.

Andhi Pramono didakwa menerima gratifikasi dengan total sekitar Rp 58,9 miliar. Andhi Pramono juga ditetapkan sebagai tersangka tindak pidana pencucian uang (TPPU). "Tim penyidik pada Kamis, 22 Februari telah selesai melaksanakan penyitaan beberapa aset bernilai ekonomis lainnya yang diduga milik tersangka AP (Andhi Pramono), yang berlokasi di Kota Batam, Kepulauan Riau," kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Senin, 26 Februari 2024.

Aset-aset yang disita KPK berupa satu bidang tanah dan ruko. Satu bidang tanah beserta bangunan dengan luas 840 meter persegi yang berlokasi di Komplek Grand Summit at Southlinks, Kelurahan Tiban Indah, Kecamatan Sekupang, Kota Batam.

Lalu, satu bidang tanah beserta bangunan yang berlokasi di perumahan Center View Blok A No. 32 Kota Batam. Satu bidang tanah seluas 1.674 meter persegi yang berlokasi di Kelurahan Batu Besar Kecamatan Nongsa, Kota Batam.  Serta, 14 unit ruko yang berlokasi di Tanjung Pinang. 

Aset di atas akan segera dibawa ke persidangan untuk dibuktikan dari hasil kejahatan korupsi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU). “Sehingga, dapat dirampas dalam rangka asset recovery (pemulihan aset)," ujar Ali.