Membangun kampung tanpa hutang

SETENGAH hari saja keluar-masuk kampung Gubernur Jawa Timur, Soenandar Priyosudarmo, mengeluarkan pujian buat Walikota Malang, Kolonel R. Soegijono. Bahkan apa yang dilihatnya di Malang hari itu, kata Gubernur, akan dipakai sebagai pola perbaikan kampung di kota-kota Jawa Timur lainnya. Hasil perbaikan kampung itu sendiri sebenarnya tidak terlalu istimewa. Tapi bahwa perbaikan itu dibiayai oleh swadaya masyarakat itulah yang menarik perhatian Gubernur. "Kalau memang bisa dibiayai dengan swadaya mengapa harus pinjam ke Bank Dunia segala?" katanya. Karena itulah Soenandar mengambil keputusan hendak meninjau kembali penggunaan pinjaman Bank Dunia untuk perbaikan kampung di Jatim. "Saya memang ditawari pinjaman dari Bank Dunia itu, tapi saya menolak" ujar Walikota Soegijono pada TEMPO. "Sebab kita sudah mulai melaksanakan perbaikan kampung melalui program Malang Kota Indah" tambahnya. Caranya? Soegijono sendiri mengakui tidak mampu menyediakan dana untuk perbaikan 36 kampung yang ada di Malang. Karena itu Pemda Kotamadya hanya menyediakan dana perangsang bagi RT/RW yang akan melaksanakan perbaikan lingkungannya sendiri. "Paling-paling kita hanya menyediakan biaya kurang dari 25%," katanya. Hanya yang jelas, dengan cara demikian biaya perbaikan kampung jatuhnya jauh lebih murah dibandingkan seandainya dikerjakan lewat proyek pemerintah," ujar Soegijono bangga. Untuk memperbaiki gang dan selokan utama di RW, misalnya, hanya menghabiskan Rp 1.289.000. "Padahal menurut taksiran Kepala DPU Malang, kalau ditangani pemerintah paling tidak akan menelan biaya Rp 3 juta," ujar Noor Mohamad Tamamy ketua RW 16 di Jalan Gereja. Terbungkus Plastik Gang-gang model Malang Kota Indah terbuat dari beton. Mengapa? Di samping lebih murah, memperbaikinya juga mudah. Rusak sedikit RT atau RW bisa segera memperbaiki. Coba kalau jalan aspal. "Sulit, karena tidak bisa beli aspal secara ketengan," ujar Tamamy yang sehari-hari guru SMAN 11 Malang itu. Lucunya, karena menghindari sejauh mungkin memotong bangunan milik penduduk, akibatnya lebar gang tidak seragam. Bahkan di beberapa gang sempit, terpaksa hanya dilebarkan sedikit dengan memindahkan selokan dari pinggir ke bawah permukaan gang. Untuk semuanya itu, mengumpulkan biaya yang tak sedikit memang harus kerja keras. "Tetapi umumnya tidak ada yang keberatan ditarik biaya," seperti kata Tamamy. Mereka rela patungan mulai dari Rp 25.000, sampai Rp 1000 -- bisa diangsur selama 4 bulan. Mula-mula memang ada penduduk yang keberatan diajak memikul proyek bersama itu. "Tapi karena diberitahu oleh kepala kampung bahwa Pemda tidak mungkin bisa segera memperbaiki seluruh kampung yang ada, kami pun tergugah untuk berswadaya," kata Mustaffa dari RW 5 Lingkungan (kampung) II. Nah, hasilnya kini sudah mulai dapat dirasakan. Di RW-nya Tamamy misalnya, sekarang ini, katanya hampir tiap rumah sudah punya WC. "Dulu semua hajat itu dilepaskan di sepanjang sungai sana," ujar Tamamy. "Bahkan sering penduduk mengadu ada kotoran manusia terbungkus plastik yang dilemparkan ke pekarangannya."