Lamat-lamat Ekosistem Riset

Lemahnya ekosistem penelitian di Indonesia menyebabkan banyak kebijakan publik tidak berdasarkan kajian yang matang dan menyeluruh. Saat ini para peneliti tak ubahnya kasta kelas dua di kementerian dan lembaga.

8 Agustus 2020 | 00.00 WIB

Perbesar

Peneliti mengamati ekstrak bahan alam di Laboratorium Pusat Penelitian Bioteknologi LIPI, Cibinong, Bogor, Jawa Barat, 17 Juli 2020./ANTARA /Aditya Pradana Putra

Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini

Ringkasan Berita

Terbitnya Undang Undang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi merupakan upaya pemerintah memperbaiki dunia riset dan inovasi Indonesia yang tertinggal dari negara tetangga.
Integrasi semua lembaga penelitian dan pengembangan serta pengkajian dan penerapan ke dalam Badan Riset dan Inovasi Nasional masih terhambat tarik-ulur kepentingan di kementerian.
Ekosistem riset dan inovasi yang baik akan menghasilkan output berupa kebijakan yang berbasis bukti, inovasi yang dapat dikomersilisasi, dan meningkatnya kapasitas negara.

Undang-Undang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang melahirkan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) diharapkan dapat memperjelas wujud ekosistem riset dan inovasi di Indonesia. Ketiadaan struktur organisasi dan tata kelola di Kementerian Riset dan Teknologi/BRIN membuat upaya integrasi lembaga penelitian dan pengembangan serta pengkajian dan penerapan belum dapat berjalan. Ekosistem kian tak terwujud lantaran tidak ada kerja sama antara dunia riset dan dunia usaha yang difasilitasi pemerintah.

***