Menyerap Pekerja Lewat Proyek Strategis Negara

Perbesar

Pembangunan Bendungan Cipanas yang merupakan proyek strategis nasional di Ujung Jaya, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat,21 Juli 2020. ANTARA/Raisan Al Farisi

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Ringkasan Berita

Isu ketenagakerjaan tercantum dalam salah satu kriteria proyek strategis nasional.
Penyerapan pekerja bisa dimaksimalkan pada program padat karya.
Ratusan proyek srategis negara membutuhkan lebih dari 5,6 juta tenaga kerja.

JAKARTA – Pemerintah tengah menyiapkan berbagai proyek berskala nasional yang nantinya bisa menjadi lahan penyerapan tenaga kerja lokal. Koordinator Kepala Project Management Office Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP), Yudi Adhi Purnama, mengatakan aspek ketenagakerjaan kini menjadi salah satu kriteria terpenting dalam penyaringan usulan proyek strategis nasional (PSN).

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

“Tak ada parameter khusus berapa banyak yang harus diserap, tapi kita mendorong agar masyarakat lokal di sekitar lokasi PSN bisa ikut dapat manfaat,” ucapnya kepada Tempo, kemarin.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Hingga saat ini, pemerintah sudah merampungkan 92 dari total 223 PSN yang dikerjakan sejak periode pertama pemerintahan Presiden Joko Widodo. Selagi menggenjot penyelesaian 131 PSN yang sudah ada, yang sedang berada di tahap konstruksi maupun transaksi, KPPIP menjaring ratusan usul baru yang datang dari lintas kementerian dan lembaga, badan usaha milik negara, pemerintah daerah, hingga swasta.

Menurut Yudi, PSN baru harus bisa memenuhi tiga kluster persyaratan, dari kriteria dasar seperti kelayakan tata ruang dan kesesuaian dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) terbaru, kriteria operasional yang mengharuskan nilai proyek lebih dari Rp 500 miliar, hingga harus selesai paling lambat pada 2024, serta kriteria strategis yang menguji efek PSN terhadap ekonomi dan sosial. Isu ketenagakerjaan tercantum dalam kriteria strategis.

“Setidaknya pekerja bisa ikut dalam program padat karya di sekitar proyek yang ada,” ucapnya.

Kepala Pusat Komunikasi Publik Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Endra Saleh Atmawidjaja mengatakan konstruksi utama infrastruktur, baik PSN maupun proyek biasa, tak bisa menyerap banyak pekerja karena besarnya porsi penggunaan alat daripada tenaga manusia. Pekerjaan kompleks, seperti struktur jalan tol layang atau waduk, hanya bisa dipegang pekerja bersertifikat. Namun, kata dia, penyerapan pekerja bisa dimaksimalkan pada program padat karya yang risiko pembangunannya lebih ringan.

“Ada 15 kegiatan padat karya pada proyek Kementerian PUPR tahun ini yang dibiayai hingga Rp 11,3 triliun,” ucapnya. Alokasi tunai itu ditargetkan bisa menyasar hampir 620 ribu pekerja di berbagai lokasi proyek.

Porsi terbesar dari jumlah tersebut, sebesar Rp 4 triliun, dialokasikan untuk padat karya sektor perumahan. Kegiatannya beragam, dari bedah rumah hingga perbaikan minor. “Penyerapan pekerja terbanyak justru pada proyek sumber daya air,” tutur Endra tanpa merinci jumlahnya.

Penyerapan tenaga kerja menjadi salah satu strategi yang digodok pemerintah untuk mempertahankan pertumbuhan ekonomi yang jeblok akibat pandemi. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan setelah mengalami kontraksi minus 5,32 persen pada triwulan II 2020, pemerintah akan menempuh langkah luar biasa untuk memastikan kinerja perekonomian kembali positif pada dua triwulan tersisa.

“Pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha, termasuk BUMN, harus berpartisipasi,” ujarnya di Jakarta. Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional yang dibentuk pemerintah beberapa waktu lalu sudah menginisiasi sejumlah program, salah satunya penguatan tenaga kerja.

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengakui PSN yang disokong investasi asing membutuhkan tenaga kerja dari luar negeri. Namun dia meminta adanya proses alih pengetahuan dan teknologi di setiap proyek untuk menambah peluang kerja bagi masyarakat domestik. “Harus ada pendampingan sehingga setelah proyek berakhir semua kesempatan kerja dapat diisi oleh tenaga lokal.”

Kementerian Tenaga Kerja sempat mengkaji kebutuhan pasar kerja periode 2019-2020. Kajian itu turut menyisir potensi tenaga kerja yang bisa diserap oleh 223 PSN dan program strategis yang kini menjadi prioritas pemerintah. Dalam rapat kerja bersama Dewan Perwakilan Rakyat, Juli lalu, Ida mengungkapkan bahwa pengerjaan ratusan proyek strategis negara itu membutuhkan lebih dari 5,6 juta tenaga kerja.

FRANSISCA CHRISTY ROSANA | GHOIDA RAHMAH | YOHANES PASKALIS