Mereka Menyepelekan Prosedur Tetap

PENYADAPAN oleh Australia memunculkan pertanyaan terhadap kemampuan pemerintah menjaga informasi rahasia. Jobpie Sugiharto dan Reza Aditya Ramadhan dari Tempo mewawancarai Kepala Lembaga Sandi Negara Mayor Jenderal Djoko Setiadi di lobi Park Hotel, Jakarta Timur, pada Kamis malam pekan lalu.

Pembicaraan Presiden dan para menteri disadap pihak asing. Lembaga Sandi gagal?

Kami sediakan alat komunikasi di Istana. Kami sudah mengingatkan: gunakanlah alat-alat komunikasi dari Lembaga Sandi untuk menyampaikan informasi penting agar tak bisa disadap. Mudah-mu­dahan para pemangku pemerintahan mempunyai security-minded.

Lembaga Sandi menyiapkan alat antisadap?

Itu bukan tugas kami. Tugas Lembaga Sandi adalah mengubah suatu konten menjadi kode supaya tak bisa dibaca atau diketahui pihak lain. Konten itu bisa berupa suara, data, atau video.

Cuma di Istana?

Di semua instansi ada. Untuk semua pejabat penting juga sudah disediakan alat komunikasi dari Lembaga Sandi. Kami siapkan juga petunjuk pemakaiannya.

Bagaimana menggunakannya?

Hanya memencet satu-dua tombol. Kalau biasa saja, telepon langsung diangkat. Tapi, kalau ingin steril, tekan tombol ekstra. Ini yang dianggap ribet. Kalau mau aman, kenyamanan memang sedikit berkurang.

Teknologi itu sudah usang?

Itu yang terbaru.

Peserta rapat kabinet membawa gadget. Apa itu aman?

Semua gadget bisa menjadi transmiter alat perekam bagi si penyadap. Kalau mau aman benar, semua peserta rapat dilarang bawa gadget. Gadget disimpan di boks, jauh dari rapat. Bahkan rapat di pemerintahan tak boleh menggunakan mikrofon wireless. Itu rawan sekali. Wireless sangat mudah diretas.

Prosedur itu dilaksanakan?

Kadang mereka menyepelekan dan mengabaikan prosedur tetap.

Setelah muncul kasus penyadapan, apa langkah Lembaga Sandi?

Lembaga Sandi terus meningkatkan kekuatan. Kalau instansi lain kebobolan, yang penting kami sudah melakukan tugas dengan baik. Tak ada pesan khusus dari Presiden.

Adakah pengecekan alat elektronik dari negara lain?

Kami diminta mengecek bantuan alat untuk data center Batam dari Korea Selatan. Ada yang melapor, ada yang tidak. Saya selalu mengimbau, jika menerima alat dari luar negeri, harus memberi tahu Lembaga Sandi. Bukannya ikut campur, tapi untuk membersihkan alat itu. Kalau rahasia bocor, jangan salahkan kami.

Kantor-kantor kedutaan juga disisir?

Pengguna jasa Lembaga Sandi terbesar adalah Kementerian Luar Negeri. Mulai 2013, ada petugas Lembaga Sandi di semua kedutaan Indonesia dan konsulat, yang rawan diretas. Kami mengamankan semua yang dikomunikasikan dari kantor perwakilan ke Tanah Air. Ada tiga wilayah pengamanan, yakni terbuka, terbatas, dan tertutup. Kalau ada rapat penting, ruangan harus disterilkan dari alat sadap.

Diperiksa berkala?

Ada tim terpadu yang terdiri atas Lembaga Sandi, Badan Intelijen Negara, dan Kementerian Luar Negeri. Tugasnya bergerak ke semua kantor perwakilan di luar negeri untuk membersihkan alat-alat sadap. Idealnya setahun sekali tim datang memeriksa.

Kedutaan mana yang sering disadap?

Adalah yang kami temukan. Tugas kami bukan melacak siapa yang memasang. Kalau ditemukan, kami beri tahukan kepada kedutaan agar hati-hati.

Kedutaan Australia punya alat "pengisap" informasi?

Mungkin saja benar. Semua penyadapan lewat udara, satelit. Dalam menyadap, intelijen tak boleh ketahuan. Kalau ketahuan, jadi masalah.

Peralatan Lembaga Sandi canggih?

Pecahkan kode kami kalau bisa. Kami beli peralatan, yang dipakai cuma bodinya. Dalamnya kami customized. Sebab, setiap penjual alat memiliki "kunci pembuka"-nya.

Peralatan dibeli dari mana?

Biasanya dari negara yang bergejolak, seperti Israel dan Korea. Negara yang berperang membuat sistem sekuat-kuatnya. Tapi ada juga dari Swiss dan Italia.

Kalau kualitas personel?

Kami mampu menjaga keamanan konten rahasia pemerintahan. Tak ada kebocoran di Lembaga Sandi. Kinerja anak-anak Lembaga Sandi memuaskan di Unit Kerja Presiden untuk Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan, juga Kejaksaan.