Normalisasi Kali Bekasi Dimulai September

Perbesar

Kali Bekasi di kawasan Jalan M Hasibuan, Bekasi, Jawa Barat, 20 Januari lalu. ANTARA/Risky Andrianto

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

BEKASI – Pemerintah pusat telah menyetujui program normalisasi Kali Bekasi sebagai upaya pengendalian banjir di Kota Bekasi. Anggaran yang disiapkan sebesar Rp 4,3 triliun lewat Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). "Rencananya pakai dana multi-year tiga tahun anggaran, dimulai dari tahun ini," kata Wakil Wali Kota Bekasi Tri Adhianto, kemarin.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Menurut Tri, pelaksanaan normalisasi diserahkan kepada Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung-Cisadane (BBWSCC) dan mulai dikerjakan pada September ini. Meski anggaran sudah disetujui, kata Tri, desain normalisasi belum diterima oleh pemerintah kota. "Desainnya belum final karena ada perubahan," kata dia.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Tri mengatakan anggaran Rp 4,3 triliun itu nanti digunakan untuk mendukung program normalisasi. Dari pengerukan sungai, pembangunan turap, penataan sempadan, hingga peningkatan kualitas jembatan. "Ada bendungan juga," kata dia.

Kepala Bidang Perencanaan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bekasi Erwin Gwinda mengatakan, dalam normalisasi tersebut, akan dibangun juga saluran air di Jatiasih yang mirip Kanal Banjir Timur (KBT). Kanal ini berguna untuk menampung luapan air Kali Bekasi.

Erwin menambahkan, panjang kanal diperkirakan mencapai satu kilometer yang membentang dari perumahan Vila Nusa Indah hingga jembatan Bojong Menteng. Kanal ini bakal dilengkapi dengan pompa air.

"Kanal ini berada di titik pertemuan antara Kali Cikeas dan Cileungsi," katanya. Karena itu, akan ada pembebasan lahan agar garis sempadan sungai bisa diperlebar hingga 20 meter. Lokasi ini dipilih karena posisinya berada di cekungan. Sehingga tidak mengherankan jika perumahan di sekitar tempat itu menjadi langganan banjir setiap musim hujan.

Di samping itu, kata dia, kondisi alam atau kontur tanah dan sungainya masih bisa menampung air hujan dan air dari hulu sungai. Tapi, seiring dengan berjalannya waktu, kondisi sungai mengalami pendangkalan sehingga kerap meluap ke permukiman. "Sejak 2013 sudah ada wacana relokasi, tapi belum ada pertemuan resmi," kata dia.

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basoeki Hadimoeljono mengatakan sudah membahas penanganan banjir dan tanah longsor di Jawa Barat dengan Gubernur Ridwan Kamil. Salah satu pembahasan adalah tentang penanganan banjir di Bekasi. "Sudah saya laporkan ke Bapak Presiden, sudah setuju ditangani. Mulai tahun ini kita mulai, dan tiga tahun selesai," katanya.

Menurut Basoeki, lokasi pertemuan Sungai Cileungsi dan Sungai Cikeas di Kota Bekasi berada di cekungan. Cekungan itu terbentuk karena sebelumnya di sana merupakan tanah galian. Ia telah menawarkan kepada Pemerintah Kota Bekasi untuk merelokasi penduduk di tempat itu. "Kalau penghuninya mau, saya siapkan rumah susun," kata Basoeki. "Saya siapkan tanah dan rumahnya supaya mereka direlokasi."

Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi menyatakan sebanyak 75 persen penduduk di kompleks Pondok Gede Permai, Jatiasih, menolak direlokasi meskipun lingkungan tempat tinggal mereka menjadi langganan banjir. Untuk itu, pemerintah telah memiliki alternatif dalam menanggulangi banjir. "Kalau tidak direlokasi, minimal 20 meter dari bibir sungai dijadikan area tangkapan air," kata Rahmat.

Rahmat menambahkan, Kali Bekasi pernah dinormalisasi pada 1975-1976. Karena itu, tidak aneh jika kedalaman sungai berkurang akibat adanya sedimentasi. "Setiap banjir bawa lumpur sama sampah, kedalaman (sekarang) paling hanya dua meter, sedangkan dulu bisa 10-12 meter," kata Rahmat. ADI WARSONO | AHMAD FIKRI | SUSENO