Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Ringkasan Berita
Deklarasi NasDem membuat partai lain segera memutuskan capres.
Lingkup internal Golkar terbelah dalam dukungan capres.
Golkar memaksakan Airlangga menjadi capres.
JAKARTA – Pendaftaran pasangan calon presiden dan wakil presiden baru dibuka setahun lagi. Namun deklarasi dukungan Partai NasDem kepada Anies Rasyid Baswedan sepekan lalu, Senin, 3 Oktober 2022, memaksa partai politik lain segera menentukan calon yang akan mereka usung dalam pemilihan presiden 2024.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Partai Golkar, yang menduduki 14,78 persen kursi Dewan Perwakilan Rakyat periode 2019-2024, termasuk yang dikabarkan tengah bergemuruh. Sabtu, 8 Oktober lalu, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto bertemu dengan Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Puan Maharani di kawasan Monumen Nasional, Jakarta Pusat. Meski tak secara tegas mengumbar rencana koalisi, keduanya saling mengisyaratkan masih terbukanya peluang bagi Golkar dan PDIP bekerja sama.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Airlangga, yang juga Menteri Koordinator Perekonomian, mengingatkan akan pentingnya melanjutkan pemerintahan dan pembangunan. "Selama Golkar dan PDIP di pemerintahan, saya yakin pemerintah bisa berjalan dengan lancar," kata dia. "Dan untuk melanjutkan pembangunan harus ada dua unsur partai politik terbesar di Indonesia, yaitu Golkar dan PDIP."
Adapun Puan menegaskan waktu menuju pemilihan presiden 2024 masih panjang. "Tidak ada dinamika yang tidak mungkin," ujarnya.
Ketua Umum Golkar, Airlangga Hartarto (kiri), bersama Ketua DPP Partai PDIP, Puan Maharani, berolahraga jalan santai di kawasan Monumen Nasional, Jakarta, 8 Oktober 2022. TEMPO/Hilman Fathurrahman W.
Puan mengakui Golkar telah membangun komitmen dalam Koalisi Indonesia Bersatu (KIB)—bersama Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Namun, untuk membangun bangsa dan negara, kata dia, partai politik tidak bisa menutup diri, melainkan harus membuka ruang bergotong royong. "Begitu juga dengan PDIP. Kami membuka diri, dan kami tentu saja ingin bergotong royong membangun bangsa dan negara," kata Puan. "Kami harus paham kapan waktunya bertanding, kapan waktunya bersanding."
Seusai pertemuan, Airlangga dan Puan menjawab hal senada ketika disinggung ihwal keputusan Partai NasDem yang mendeklarasikan dukungan kepada Anies Baswedan. "Semua itu bagian demokrasi."
Partai NasDem mendeklarasikan dukungan kepada Anies pada Senin pekan lalu. Semula, partai besutan Surya Paloh ini berencana mengumumkan bakal calon presiden yang mereka dukung pada 10 November mendatang. Namun agenda ini dipercepat menyusul mencuatnya dugaan upaya pemaksaan oleh pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi kepada penyelidik agar segera menetapkan Anies sebagai tersangka dalam kisruh ajang Formula E Jakarta.
Deklarasi dukungan NasDem kepada Anies kini ditengarai turut mempengaruhi dinamika politik partai-partai lain. Di lingkup internal Golkar, sejumlah politikus senior telah secara terbuka menyatakan dukungannya kepada Anies. Ketua Dewan Kehormatan Partai Golkar, Akbar Tandjung, adalah salah satunya.
Anies Baswedan (kiri) dan Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh saat pengumuman deklarasi calon Presiden Republik Indonesia 2024 di NasDem Tower, Jakarta, 3 Oktober 2022. TEMPO/Hilman Fathurrahman W.
Gaduh di Lingkup Internal Golkar Soal Anies dan Ganjar
Pernyataan dukungan Akbar Tandjung kepada Anies disampaikan pada Rabu, 5 Oktober lalu. Hadir dalam peresmian relokasi Monumen 66 di Taman Menteng, Jakarta Pusat, Akbar menilai Anies sebagai pribadi yang pintar dan punya pemikiran ke depan soal pembangunan. Menurut dia, menjadikan Anies sebagai presiden pengganti Joko Widodo sudah tepat. "Karena itu saya pakai baju kuning. Karena saya juga mendukung beliau sebagai calon presiden," kata Akbar saat itu.
Seorang pengurus Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar mengungkapkan, sejumlah kalangan di lingkup internal partai mulai mendesak pengurus DPP segera menentukan pilihan bakal calon presiden. Pernyataan Akbar, kata dia, merupakan salah satu wujudnya. “Suara Akbar itu murni suara batin yang jujur mewakili kondisi di lingkup internal partai,” ujarnya.
Politikus Golkar itu mengatakan sikap sebagian pengurus dalam bursa calon presiden terbelah. Sebagian menghendaki partai tetap mengusung Airlangga Hartarto—sebagaimana hasil Musyawarah Nasional (Munas) Partai Golkar pada Desember 2019 yang menghendaki dukungan kepada Ketua Umum dalam pemilihan presiden 2024.
Namun sebagian lainnya ingin Golkar tak memaksakan pencalonan Airlangga. “Mereka sudah tidak yakin Airlangga yang hasil surveinya juga masih berada di bawah,” kata sumber Tempo tersebut. Di antara pengurus Golkar yang tak yakin dengan pencalonan Airlangga, kata dia, suara dukungan juga terbelah ke tiga calon potensial, yakni Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, atau Anies. Ketiga tokoh tersebut memang mendominasi hasil survei elektabilitas yang digelar sejumlah lembaga riset politik setahun belakangan.
Menurut dia, fragmentasi calon presiden Golkar dari luar partai tersebut yang sekarang bikin bimbang pengurus partai. Ganjar sejak awal memang masuk dalam radar KIB, yang dibangun Golkar bersama PAN dan PPP. Adapun dukungan kepada Anies belakangan mulai bermunculan dari sejumlah pengurus Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar tingkat kabupaten/kota.
Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto didampingi Akbar Tandjung (tengah) menandatangani prasasti saat peresmian gedung dan masjid dalam perayaan HUT Partai Golkar ke-57 di kantor DPP Partai Golkar, Jakarta, 20 Oktober 2021. TEMPO/M. Taufan Rengganis
Seorang pengurus DPD Partai Golkar menceritakan informasi yang sama. Menurut dia, desakan agar Golkar segera menentukan sikap juga meramaikan grup percakapan pengurus daerah. Posisi Anies yang kini disokong NasDem menambah kegelisahan para pengurus daerah. Pasalnya, kata dia, peluang untuk menyokong Ganjar hingga saat ini juga masih terkunci oleh ketidakpastian calon pilihan PDIP—partai asal Gubernur Jawa Tengah tersebut.
Hingga saat ini, PDIP memang belum memutuskan bakal calon presiden yang akan mereka usung. Rapat Kerja Nasional PDIP, akhir Juni lalu, telah menegaskan bahwa keputusan tersebut merupakan hak prerogatif Ketua Umum Megawati Soekarnoputri. Dua nama di lingkaran internal partai kini bersaing, yakni Ganjar dan Puan. Mandat kepada Puan untuk menggelar safari politik ke sejumlah daerah dan partai politik, beberapa waktu terakhir, dianggap sebagai sinyal menguatnya kans putri Megawati tersebut sebagai bakal calon presiden PDIP.
Ketua DPP Partai Golkar, Ace Hasan Syadzily, membantah suara partainya terbelah. Menurut dia, Golkar masih solid mendukung Airlangga sebagai calon presiden sesuai dengan amanat munas. “Kami masih konsisten mendukung Airlangga karena itu sudah keputusan munas partai,” ujarnya.
Ace menilai pernyataan Akbar Tandjung telah disalahartikan sebagian kalangan. Pernyataan Akbar, kata dia, merupakan ucapan selamat kepada Anies yang telah dideklarasikan sebagai bakal calon presiden oleh Partai NasDem. “Itu cuma ucapan selamat atas pencapresannya. Bukan mendukung,” kata Ace.
Menurut dia, setiap partai politik mempunyai independensi untuk mengusung calon presiden. Ace juga mengklaim KIB tidak akan bersedia mengusung calon presiden lain di luar partai koalisi. “Apa kontribusinya dengan Golkar kalau kami mendukung kader dari partai lain?” kata dia.
Adapun Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Nurdin Halid, menyatakan calon presiden Golkar telah terkunci kepada Airlangga. Jadi, kata dia, KIB harus mengikuti keputusan Golkar. “Munas dan rapimnas telah memutuskan Airlangga sebagai capres. Jadi, KIB harus mengikutinya karena untuk mengubah calon dari Golkar harus melalui munas,” ucapnya. “Itu sesuatu yang sangat sulit dilaksanakan (mengubah calon dari Golkar).”
KIB Belum Satu Suara
Meski sebagian pengurus Golkar menegaskan pencalonan Airlangga, PAN dan PPP menyatakan KIB belum mengambil keputusan ihwal calon presiden 2024. Di lingkup internal PAN, nama Airlangga hanya satu dari sembilan tokoh yang tengah disaring sebagai bakal calon potensial partai tersebut.
Sekretaris Jenderal PAN, Eddy Soeparno, mengatakan masing-masing partai di KIB mempunyai mekanisme internal untuk menentukan bakal calon presiden yang akan diusung. Sejauh ini, kata dia, PAN telah menyaring sembilan nama calon presiden potensial. Jumlahnya akan kembali diperas menjadi tiga sampai dengan lima nama dalam rapimnas PAN yang akan digelar bulan ini. “Begitu namanya mengerucut, baru dibahas di KIB. PAN akan memilih nama yang berasal dari akar rumput, hasil survei tinggi, ideologi sejalan, dan bisa menjadi daya dongkrak elektoral ke partai,” kata Eddy.
Selain Airlangga, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan dan Ketua Umum PPP Suharso Monoarfa ada dalam daftar sembilan nama tersebut. Begitu pula Ganjar, Anies, dan Puan. Tiga nama lainnya adalah Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, dan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa.
Eddy mengatakan PAN tidak terburu-buru mengambil keputusan meski ada partai yang telah mendeklarasikan bakal calon presiden. “Karena kami punya proses internal yang kami kaji agar bisa memberikan dampak elektoral ke partai jika deklarasi sudah diumumkan,” ujarnya.
Menurut dia, ketiga partai di KIB telah bersepakat untuk membahas bersama ihwal pasangan calon presiden dan wakil presiden. Saat ini, KIB telah melewati tahapan deklarasi dan penyampaian gagasan. “Tahap selanjutnya akan ada penyampaian gagasan lagi di Jawa Tengah, dan yang akan menjadi tuan rumah nanti PPP,” ucapnya.
Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan (kiri), Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto, dan Ketua Umum PPP Suharso Monoarfa saat pembentukan Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) di Senayan, Jakarta, 4 Juni 2022. ANTARA/Rivan Awal Lingga
Wakil Ketua Umum PPP, Arsul Sani, juga menegaskan ketiga partai sampai saat ini belum membicarakan sosok calon presiden yang akan diusung KIB. Sependapat dengan Eddy, Arsul mengatakan masing-masing partai di KIB telah menjajaki dan menjaring calon presiden/wakil presiden yang potensial. “Dalam konteks inilah maka kami pahami masing-masing internal partai KIB akan terus berkomunikasi dengan partai lainnya dan sosok-sosok potensial,” kata Arsul.
Menurut Arsul, PPP telah menjaring sejumlah nama yang dianggap berpotensial dijadikan calon presiden/wakil presiden, seperti Ganjar, Anies, Erick Thohir, dan Khofifah. Selain itu, ada nama pelaksana tugas Ketua Umum PPP Mardiono; Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, Yahya Cholil Staquf; dan Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Haedar Nashir.
Arsul mengatakan nama-nama tersebut nantinya disaring dalam mukernas PPP sebelum dibawa ke KIB. Arsul mengatakan partainya menargetkan calon presiden yang disokong PPP bisa diumumkan pada awal tahun depan. Selain ketua umum partai anggota KIB, kata dia, masih terbuka peluang bagi calon lain yang berpotensi diusung dalam pemilihan presiden 2024. “KIB tidak menutup siapa saja yang berpotensi diusung, termasuk Ganjar,” ujarnya.
IMAM HAMDI | RUSMAN PARAQBUEQ
- Akses edisi mingguan dari Tahun 1971
- Akses penuh seluruh artikel Tempo+
- Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan
- Fitur baca cepat di edisi Mingguan
- Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo