Hubungan Panji Gumilang dengan Para Jenderal dan Politikus

Kesaksian A.M Hendropriyono itu mengungkap tabir yang selama ini menutupi hubungan antara Panji Gumilang, 76 tahun, dan BIN. Panji pernah menjabat Panglima Teritorial NII Komandemen Wilayah (KW) IX yang meliputi Jakarta, Bekasi, Tangerang, Jawa Barat, dan Banten. Menurut Hendro, saat itu Panji menggunakan Pesantren Al-Zaytun untuk menyamarkan aktivitas NII.

BIN merasa perlu menggandeng Panji karena ideologi dan aktivitas kader NII berseberangan dengan pemerintahan Presiden Megawati Soekarnoputri yang berhaluan nasionalis. Tujuan utama NII, ujar Hendro, membentuk pemerintahan sendiri berasaskan ajaran agama Islam. Al-Zaytun ditengarai menjadi sarang berkumpulnya kader NII. “Setelah digalang, rekrutmen NII ikut bubar,” Hendro mengklaim.

Nama Panji Gumilang dan Pondok Pesantren Al-Zaytun mencuat kembali ke publik dua bulan belakangan. Gara-garanya, kanal YouTube Al-Zaytun menyiarkan video salat Idul Fitri yang mencampurkan makmum perempuan dan laki-laki dengan saf (barisan) renggang pada April lalu. Video itu juga memperlihatkan Panji berkhotbah di depan jemaah yang berjarak sekitar satu meter. Ada lagi video lain yang berisi perkataan Panji bahwa Al-Quran bukan firman Allah, melainkan Nabi Muhammad SAW.

Sepak terjang Panji di masa lalu saat aktif di NII juga ikut menyeruak. Sebelum mendirikan Al-Zaytun, ia dikenal dengan nama Abu Toto, salah satu pentolan NII. Belakangan, ia mengubah namanya menjadi Panji Gumilang. Lengkapnya: Abdussalam Rasyidi Panji Gumilang. Para santri acap memanggilnya “syekh”, kata Arab yang berarti “pemimpin”, “guru”, dan “tetua yang terhormat”.

Pria bernama lahir Abdul Salam itu memimpin Komandemen Wilayah IX setelah mendapat mandat dari sesepuh NII, Adah Djaelani, saat “patriark” terakhir organisasi ini berada di penjara Cipinang, Jakarta, pada 1980-an. Ia lulus dari Pesantren Gontor di Ponorogo, Jawa Timur. Lalu ia melanjutkan kuliah ke Universitas Negeri Islam Syarif Hidayatullah Jakarta.

Setelah merapat ke BIN, pengaruh Panji Gumilang meluas. Pesantren Al-Zaytun kebanjiran santri setiap tahun. Panji berhasil membangun citra Al-Zaytun sebagai pesantren modern dengan fasilitas superlengkap. Pada 2023, jumlah santri di Al-Zaytun mencapai 5.429 orang, dari tingkat ibtidaiyah (sekolah dasar) hingga aliyah (sekolah lanjutan tingkat atas).

Kompleks pesantren pun bertambah luas mencapai 1.200 hektare atau 15 kali lebih luas dari Taman Monumen Nasional di Jakarta Pusat. Sebanyak 1.000 hektare terpakai untuk lahan pertanian dan peternakan. Panji melibatkan ratusan penduduk sekitar pesantren untuk bercocok tanam dan menjadi pegawai di Al-Zaytun. Koran Washington Times menyebut Al-Zaytun sebagai pesantren modern terbesar di Asia Tenggara.

Mantan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN), A.M. Hendropriyono di Jakarta, Oktober 2016/TEMPO/Imam Sukamto

Baca: Liputan Investigasi Tempo Soal Hubungan Panji Gumilang dengan NII

Menteri Pembangunan Peningkatan Produksi Pangan NII KW IX Imam Supriyanto mengatakan Panji sebenarnya sudah menjadi imam NII tingkat nasional. Imam pernah menjadi tangan kanan Panji. Ia juga ikut mendirikan Al-Zaytun. Keduanya pecah kongsi pada 2007. “Dia juga kerap didekati purnawirawan jenderal seperti Wiranto dan Moeldoko,” tuturnya.

Kedekatan itu tecermin dari julukan gedung kompleks Al-Zaytun yang dinamai dengan nama sejumlah tokoh. Ada Gedung Wiranto, Gedung Hendropriyono, serta nama tokoh nasional lain. A.M. Hendropriyono membantah informasi ini. Tapi, menurut dia, penamaan itu menjadi bukti lepasnya pengaruh NII di Al-Zaytun. “Buktinya enggak ada namanya Gedung Kartosoewirjo,” ujarnya.

Setelah Hendro lengser dari kursi Kepala BIN pada 2004, sejumlah politikus mulai mendekati Panji Gumilang. Kala itu masyarakat tengah bersiap mengikuti pemilihan umum pertama kali secara langsung calon anggota legislatif 2004. Al-Zaytun menjadi incaran karena memiliki basis massa hingga 20-an ribu orang.

Partai politik yang pertama kali mendekati Al-Zaytun adalah Partai Karya Peduli Bangsa (PKPB) pimpinan Raden Hartono dan Siti Hardijanti Rukmana alias Tutut, putri sulung Presiden Soeharto. Hartono pernah menjabat Kepala Staf Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat. Hendropriyono mengatakan Tutut pernah meresmikan Gedung Jenderal Besar Soeharto di Al-Zaytun.

Penghuni Al-Zaytun pun satu suara memilih PKPB. Partai yang berdiri pada 2002 ini mendudukkan dua kadernya di kursi Dewan Perwakilan Rakyat. Seusai pemilu legislatif, PKPB mengusung pasangan Wiranto dan Salahuddin Wahid sebagai calon presiden dan wakil presiden.

Saat pemilihan, pasangan ini meraup 99 persen dukungan di tempat pemungutan suara kompleks Al-Zaytun. Belakangan, Komisi Pemilihan Umum memutuskan mengulang pemilu di pesantren ini karena temuan ratusan kartu pemilih ganda. Panitia pemilihan diduga menerbitkan kartu pemilih tambahan bagi 13 ribu lebih orang di luar Pesantren Al-Zaytun.

Jumlah suara pemilih di Al-Zaytun mencapai 24 ribu. Menurut Anto Sukanto, mantan anggota NII, puluhan ribu suara diraup berkat sokongan anggota NII. Ia mengklaim Panji Gumilang yang langsung memerintahkan mobilisasi pimpinan NII beserta keluarganya untuk ikut memilih di Al-Zaytun. “Mereka datang pada tanggal pencoblosan,” ucap Anto pada Rabu, 5 Juli lalu.

Sejak memperoleh jumlah suara signifikan di sekitar pesantren, Wiranto mulai akrab dengan Al-Zaytun. Mantan Panglima TNI itu kembali maju pada Pemilu 2009. Ia mendampingi Jusuf Kalla yang menjadi calon presiden. Kala itu Wiranto mendirikan dan memimpin Partai Hanura. Hasilnya, lagi-lagi, seluruh keluarga besar Al-Zaytun satu suara mendukung pasangan Jusuf Kalla-Wiranto.

Imam Supriyanto menyebutkan Wiranto sudah bertandang ke Al-Zaytun sebelum Pemilu 2004. Menurut Imam, Wiranto pernah datang ditemani Fachrul Razi, mantan Wakil Panglima TNI dan sempat menjabat Menteri Agama di kabinet Presiden Joko Widodo. Fachrul Razi tak memungkiri informasi ini. “Saya datang menemani Pak Wiranto,” ujarnya. Dalam acara tersebut, Fachrul secara dadakan diminta memberikan khotbah atau nasihat pernikahan anak Panji Gumilang.

Wiranto tidak menampik kabar kedekatannya dengan Panji Gumilang dan Al-Zaytun. Namun, menurut dia, kedekatan itu hanya berlangsung saat Pemilu 2004 dan 2009. Pada masa itu, Wiranto sedang gencar berkampanye di beberapa pondok pesantren Jawa Barat, termasuk Al-Zaytun. “Saya tidak memiliki hubungan khusus dengan Panji Gumilang,” tuturnya lewat penjelasan tertulis pada Kamis, 6 Juli lalu.

Setelah bertarung dalam dua pemilu, Wiranto mengklaim tak pernah lagi mendekati Panji. Tapi ia terlihat menghadiri pesta pernikahan putri Panji, Anis Khairunisa, pada 2009. Hendropriyono dan mantan pejabat lain ikut hadir. Anis pernah menjadi calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat pada Pemilu 2019 dari Partai Demokrat, tapi gagal. Sebelumnya, ibu dua anak itu menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Indramayu dari Partai Golkar.

Panglima Komando Daerah Militer Siliwangi yang membawahkan Jawa Barat dan Banten, Mayor Jenderal Moeldoko, juga terlihat bertandang ke Al-Zaytun pada 14 Juni 2011. Saat ini Moeldoko menjabat Kepala Staf Kepresidenan Kabinet Indonesia Maju.

Sebelum menemui Panji Gumilang, Moeldoko menerima banyak informasi yang mengaitkan Al-Zaytun dengan aktivitas NII. Informasi itu, kata dia, simpang-siur karena tak semua orang bisa masuk ke pesantren. Berangkat dari informasi tersebut, ia memerintahkan seorang komandan komando resor militer (danrem) masuk ke sana. Moeldoko sampai mengancam akan memecat sang danrem bila dalam satu minggu ia tak bisa membuka komunikasi dengan Panji.

Moeldoko akhirnya bertemu dengan Panji. Pertemuan keduanya berlanjut setelah Moeldoko mengundang tim Al-Zaytun ke kantornya untuk menyusun kurikulum wawasan kebangsaan. Kepada Tempo, sejumlah mantan kader NII menyebutkan Moeldoko sering membantu Panji jika ia terlibat perkara hukum.

Moeldoko mengaku pernah dekat dengan Al-Zaytun. Tapi ia membantah tudingan menjadi beking Panji. “Tak ada relasi yang spesial dengan Panji,” tutur mantan Panglima TNI ini pada Kamis, 6 Juli lalu.

Baca: Pengakuan Panji Gumilang terhadap Tuduhan Terlibat NII

Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat yang juga Ketua Umum Partai Amanat Nasional, Zulkifli Hasan, juga berkunjung ke Al-Zaytun pada 20 Januari 2018. Setahun kemudian, tepatnya 3 April 2019, giliran Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono yang menyambangi pesantren ini. Kunjungan kedua pemimpin partai itu dipublikasikan masing-masing dalam laman resmi media sosial MPR dan Partai Demokrat.

Tempo berupaya mewawancarai Panji Gumilang untuk meminta konfirmasi hubungannya dengan NII dan kedekatannya dengan Wiranto, Moeldoko, serta A.M. Hendropriyono. Ia tak merespons surat permintaan wawancara yang dikirimkan kepada orang terdekatnya dan ke Pondok Pesantren Al-Zaytun di Indramayu. Kuasa hukum Panji, Hendra Effendi, sempat menjanjikan wawancara, tapi ia tak merespons lagi hingga Sabtu, 8 Juli lalu.

Dalam berbagai kesempatan, termasuk wawancara khusus dengan Tempo pada 2002, Panji membantah jika disebut terlibat dalam NII (lihat: Saya Pemimpim Al-Zaytun, Bukan NII KW 9). Ia malah menganggap NII sudah mati. Pernyataan itu ia ulangi setelah diperiksa di Badan Reserse Kriminal Kepolisian RI pada Senin, 3 Juli lalu. Ia juga membantah bila Pesantren Al-Zaytun disebut menyebarkan ajaran yang menyimpang dari syariat Islam dan punya hubungan khusus dengan sejumlah jenderal. “Sudah tidak ada apa-apanya,” ucapnya.

Polisi tengah memeriksa Panji atas tuduhan penistaan agama karena laporan masyarakat atas video salat Idul Fitri itu. Ia juga mendapat tuduhan mengingkari Islam karena menyebut tanah suci muslim berada di Indramayu, bukan di Mekah. Panji dilaporkan oleh dua organisasi pada akhir Juni lalu.

Berbeda dengan kontroversi yang muncul pada tahun-tahun sebelumnya, kali ini pemerintah menyiapkan langkah serius dengan berencana mencabut peran Panji Gumilang di Al-Zaytun. Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Mohammad Mahfud Md. mengatakan polisi bersiap menetapkan Panji sebagai tersangka. “Sebentar lagi,” katanya.

Ketua Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Wiranto saat pertemuan dengan Pimpinan MPR RI di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 10 Oktober 2022/TEMPO/M Taufan Rengganis

Hingga Sabtu, 8 Juli lalu, Direktur Tindak Pidana Umum Brigadir Jenderal Djuhandhani Rahardjo Puro mengatakan status Panji masih saksi. “Memformalkan berkas-berkas penyidikan perlu waktu,” ujarnya.

Sebelum terungkap ke publik, kabar tentang penistaan agama oleh Panji Gumilang juga masuk ke meja Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas. Ia lalu memerintahkan staf khususnya, Muhammad Nuruzzaman, mengundang sejumlah pihak yang lebih dulu meneliti Al-Zaytun, seperti BIN, Detasemen Khusus Antiteror, dan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT). Pertemuan itu digelar di Hotel Luminor, Pecenongan, Jakarta Pusat, pada 9 Mei lalu, beberapa pekan setelah Idul Fitri.

Dua pekan berikutnya, pertemuan kembali digelar dengan melibatkan instansi yang lebih tinggi, sampai ke Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan hingga Kantor Staf Presiden. Mereka membahas sejumlah langkah yang akan dilakukan pemerintah, termasuk pencabutan izin pondok pesantren.

Sejumlah sumber yang mengetahui isi dua pertemuan itu mengatakan Kementerian Agama ingin memastikan tak ada kontroversi yang muncul jika pemerintah menarik izin Al-Zaytun. Mereka tak ingin ada perlawanan balik setelah membuat keputusan itu. Rencananya Kementerian Agama akan mengambil alih pengelolaan Al-Zaytun. Kementerian akan membina semua santri dan tenaga pengajar di sana.

Kepala Staf Kepresidenan (KSP) RI TNI (Purn) Moeldoko di Kantor KSP, Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, 6 Juli 2023/Tempo/Subekti.

Salah seorang peserta rapat, Deputi Pencegahan, Perlindungan, dan Deradikalisasi BNPT Brigadir Jenderal Ahmad Nurwahid, tak menampik kabar tentang rencana pemerintah dalam rapat tersebut. BNPT mengusulkan pembinaan dan penanganan Al-Zaytun dilakukan secara menyeluruh. “Untuk menciptakan stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat,” ucapnya.

Menteri Mahfud juga menerima salinan isi rapat dan hasil tim investigasi Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang menyimpulkan ada penyimpangan syariat Islam di Al-Zaytun. Dua risalah itu menyimpulkan tiga hal. Pertama, dugaan kriminal yang akan diselesaikan secara hukum pidana. Kedua, masalah lembaga pendidikan akan memakai hukum administrasi. Ketiga, tindakan ketertiban dan keamanan di Al-Zaytun.

Pemerintah juga menyoroti peran Panji Gumilang. Ia dianggap sebagai biang kerok permasalahan yang muncul di Al-Zaytun. Asisten Staf Khusus Wakil Presiden Ikhsan Abdullah, yang turut menghadiri rapat di Kementerian Agama, bahkan meminta Panji Gumilang segera ditangkap. Ia memastikan rekomendasi itu sudah masuk ke Istana Negara. “Ini untuk memastikan sejumlah rekomendasi benar-benar dijalankan,” katanya.