Pemerintah DKI dan BNPB Antisipasi Tingginya Potensi Banjir Jakarta pada 2023

Perbesar

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

JAKARTA – Pemerintah DKI Jakarta dan sejumlah lembaga tengah melakukan sejumlah langkah mitigasi bencana selama cuaca ekstrem. Prakiraan curah hujan lebat pada pengujung 2022 ini diprediksi berlanjut dan merembet ke risiko banjir pada awal tahun depan.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Kemarin, penjabat Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono, bertemu dengan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Suharyanto. Persamuan di kantor BNPB, Matraman, Jakarta Timur, itu membahas antisipasi banjir selama puncak musim hujan yang diperkirakan terjadi hingga Februari 2023.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Heru mengatakan pemerintah DKI Jakarta dan BNPB akan segera memetakan kembali daerah rawan bencana yang harus dipantau dalam sebulan ke depan. Potensi banjir di sejumlah wilayah Ibu Kota menjadi salah satu risiko yang perlu diwaspadai. "Saya tadi sudah minta Aspem (Asisten Pemerintahan) agar besok digelar rapat pimpinan," kata Heru seusai pertemuan di kantor BNPB, Selasa, 27 Desember 2022.

Menurut Heru, antisipasi tak hanya dilakukan berbasis wilayah, tapi juga sarana pemerintahan, seperti sekolah, rumah sakit, dan infrastruktur dasar lainnya. Atas saran BNPB, kata dia, konsep mitigasi risiko bencana akan disiapkan dalam lima tahun ke depan. Selain banjir, risiko bencana berupa gempa bumi akan menjadi perhatian dalam desain perencanaan yang disiapkan pemerintah daerah. "Tentunya juga (merujuk pada) arahan pemerintah pusat," ujarnya.

Dalam jangka pendek, pemerintah DKI juga menyarankan para pekerja pemerintahan dan swasta bekerja dari rumah (work from home). “Untuk menghindari kemacetan, bencana, dan pemborosan,” kata Heru.

Heru Budi Hartono. Dok. TEMPO/Eko Siswono Toyudho

Adapun soal proyek tanggul laut untuk mencegah banjir rob, Heru menuturkan, pemerintah DKI akan melanjutkan pekerjaan bagian pemerintah daerah sepanjang 11 kilometer yang ditargetkan rampung pada 2027. Adapun sisanya, sepanjang 11,5 kilometer, sedang dikerjakan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Menurut Heru, sejauh ini proyek bagian pemerintah daerah baru rampung sepanjang 1,59 kilometer. "Memang ada posisi-posisi yang rawan karena belum semua lokasi itu dibangun tanggul," kata dia.

Kemarin, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) kembali mengeluarkan peringatan potensi cuaca ekstrem hingga 1 Januari 2023. Aktivitas monsun Asia—angin yang berembus dari Asia menuju Australia akibat perbedaan temperatur dan tekanan udara di kedua benua—diperkirakan meningkatkan potensi curah hujan di wilayah barat Indonesia, terutama di bagian selatan khatulistiwa.

Baca: Libur Akhir Tahun Diiringi Cuaca Buruk dan Gelombang Laut Tinggi

Pertumbuhan awan hujan dan angin kencang diprediksi meningkat di wilayah Sumatera, Jawa, hingga Nusa Tenggara. BMKG juga memperingatkan adanya potensi banjir pasang alias rob di sejumlah wilayah pesisir Sumatera—termasuk Bangka Belitung dan Kepulauan Riau, Jawa, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua. Pesisir utara DKI Jakarta termasuk yang dianggap paling rentan.

Pada saat yang sama, Satellite-based Disaster Early Warning System (Sadewa) juga mengidentifikasi potensi bahaya. Hasil analisis pada platform yang dikembangkan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional—kini terintegrasi dalam Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN)—tersebut menunjukkan adanya ancaman badai yang memanjang di Laut Jawa. Wilayah Jakarta dan sekitarnya diprediksi menjadi lokasi sentral serangan badai tersebut. Risiko banjir di kawasan tersebut dinilai meningkat.

Mobil truk menerobos banjir rob yang melanda Pelabuhan Sunda Kelapa di Jakarta, 26 Desember 2022. TEMPO/Hilman Fathurrahman W.

Bersiap Menanggulangi Bencana di Ibu Kota

Pertemuan di kantor BNPB kemarin juga dihadiri Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta, Isnawa Adji. Kepada Tempo, Isnawa menuturkan instansinya serta perangkat pemerintah DKI akan segera mendistribusikan sarana dan prasarana pendukung penanganan banjir, seperti perahu, ring buoy, juga jaket pelampung, di kelurahan rawan banjir. “Posko penanganan bencana dan lokasi pengungsian di tingkat kota dan kabupaten administrasi akan disiagakan sehingga dapat diaktifkan apabila terjadi bencana," kata Isnawa.

Isnawa memaparkan, BPBD DKI Jakarta selama ini menyiagakan 267 personel petugas penanggulangan bencana (TRC). Mereka akan dibantu oleh personel dari kantor Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Keselamatan, Dinas Sumber Daya Air, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Bina Marga, serta Satuan Polisi Pamong Praja. “Mereka akan siap membantu penanganan banjir dan mengevakuasi warga apabila dibutuhkan,” ujarnya.

Baca: Berburu Awan Hujan di Atas Lautan

Merujuk pada Peraturan Gubernur Nomor 13 Tahun 2021 tentang Rencana Kontingensi Penanggulangan Banjir, sebanyak 25 kelurahan di Ibu Kota merupakan daerah rawan banjir. Kelurahan rawan banjir di Jakarta Barat, misalnya, meliputi Rawa Buaya, Tegal Alur, Kedoya Selatan, Kedoya Utara, dan Kembangan Utara.

Sementara itu, di wilayah Jakarta Selatan, kelurahan rawan banjir terdiri atas Cipete Utara, Petogogan, Cipulir, Pondok Pinang, Ulujami, Pondok Labu, Bangka, Pejaten Timur, dan Jati Padang. Status yang sama disematkan pada Kelurahan Bidara Cina, Kampung Melayu, Cawang, Cililitan, Cipinang Melayu, Kebon Pala, Makasar, dan Rambutan di Kota Administrasi Jakarta timur. Adapun kerawanan banjir di Jakarta Utara mencakup wilayah Pademangan Barat, Pluit, dan Rorotan.

Petugas memeriksa alat ukur curah hujan di Pintu Air Manggarai, Jakarta. TEMPO/Hilman Fathurrahman W.

Menurut Isnawa, Dinas Sumber Daya Air telah menyiagakan 498 unit pompa stasioner yang tersebar di 179 lokasi dan 457 unit pompa mobile yang siap dikerahkan ke lokasi rawan genangan. Pemerintah DKI, kata dia, akan terus memonitor pintu air yang tersebar di 551 lokasi di Ibu Kota. “Kami juga telah membangun titik sumur resapan dan meningkatkan kapasitas daya tampung kali dengan gerebek lumpur,” ujarnya.

Kepala BNPB Suharyanto mengatakan DKI Jakarta merupakan salah satu provinsi dengan risiko bencana cukup tinggi. “Potensi bencana banjir tahunan juga harus diantisipasi," kata dia, kemarin.

Menurut Suharyanto, lembaganya akan terus mencermati situasi di beberapa aliran sungai yang bisa menimbulkan banjir di sejumlah wilayah. Di Jawa Barat, misalnya, pengamatan tengah dilakukan terhadap daerah aliran Sungai Sukanegara yang berisiko menimbulkan banjir di Kabupaten Subang, Kabupaten Indramayu, dan Kabupaten Sumedang. Selain itu, BNPB tengah berkoordinasi dengan BMKG, Kementerian Perhubungan, BRIN, dan TNI Angkatan Udara untuk melaksanakan operasi teknologi modifikasi cuaca (TMC) guna mempercepat turunnya hujan di atas perairan sebelum awan merangsek ke daratan.