Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Depok - Dinas Kesehatan Kota Depok menghentikan sementara program pemberian makanan tambahan atau PMT lokal. Sepekan pelaksanaan dari rencana 28 hari program ini menuai polemik usai viral menu PMT lokal hanya nasi, kuah, dan tahu.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Kepala Dinas Kesehatan Kota Depok Mary Liziawati mengatakan penghentian sementara program pemberian makanan tambahan ini lantaran adanya masukan dari berbagai pihak, seperti DPRD Kota Depok, media, dan masyarakat.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
"Kami hentikan sementara dalam rangka evaluasi," ungkap Mary, Jumat, 24 November 2023.
Pengentian sementara program penanganan stunting di Kota Depok tersebut mulai 24 November hingga 26 November 2023. "Iya tiga hari. Akan dimulai lagi Senin (27 November 2023)," ucap Mary.
Mary tak merespons apakah Keputusan menghentikan sementara program PMT lokal ini sudah tersosialisasikan ke kantor kelurahan, puskesmas, dan orang tua balita sasaran atau belum.
Sementara itu, anggota DPRD Kota Depok Babai Suhaimi menuturkan sejumlah kejanggalan dalam program pemberian makanan tambahan atau PMT lokal dari Dinas Kesehatan untuk penanganan stunting.
Babai menyoroti perkataan Wali Kota Depok Mohammad Idris yang meminta program ini tidak diberitakan jelek. Idris merasa kasihan pada para wirausaha baru (WUB) yang dipilih Pemkot Depok untuk menyediakan makanan ini terlebih mereka hanya untung Rp5 ribu per menu.
"Pertanyaannya, darimana Pak Wali mengetahui (WUB) untung Rp5 ribu? Sekarang pertanyaannya adalah berapa ribu kali berapa ribu," kata Babai.
Menurut Babai, hal tersebut bukan perkara untung Rp5 ribu. Pasalnya jika angka tersebut dikalikan dengan 9.882 penerima, jumlahnya besar. "Kok, Pak Wali sampai tahu (untung RP5 ribu)," tutur Babai.
Politikus Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB ini menilai sekelas Wali Kota Depok tidak bisa mengetahui keuntungan dari nilai proyek yang dikerjakan di daerahnya.
“Sebuah kegiatan jangankan yang kecil seperti ini, yang besar misalkan infrastruktur enggak bisa kami dewan atau Pak Wali mengatakan Anda punya keuntungan sekian," tuturnya.
Pernyataan Idris yang mengetahui keuntungan para WUB membuat Babai menduga vendor yang dipilih masih memiliki hubungan kekerabatan. "Jangan-jangan koleganya semua, nih, karena sudah tahu untungnya," ucap Babai.
Selain itu, Babai menyoroti pelaksanaan program PMT yang seharusnya dibicarakan dengan matang karena anggarannya besar mencapai Rp4,9 miliar.
Ia mencontohkan dari mana para wirausaha baru yang dipilih Pemkot Depok untuk menyediakan menu pencegah stunting memahami kandungan gizi. “Namanya juga (wirausaha) baru, pertanyaannya sejauh mana dia memahami," ujarnya.
Menurut Babai, seharusnya ada mekanisme tender atau lelang dalam penunjukan WUB penyedia menu makanan tambahan. "Bukan penunjukan langsung dipecah-pecah begini," katanya.
Hal ini, kata Babai, bisa saja menimbulkan penyalahgunaan anggaran karena penunjukan langsung (PL) kepada pihak swasta di sebuah program pemerintah nilai anggarannya harus di bawah Rp200 juta. Sedangkan nilai proyek di atas itu harus melalui mekanisme lelang dan perusahaan berminat ikut wajib mendaftarkan semua jenis kegiatannya di e-katalog. "Nah WUB-WUB ini sudah terdaftar belum dalam itu semua?,” tanyanya.
Kejanggalan lainnya adalah kemasan makanan tambahan yang berupoa toples, tapi tidak tercatat di e-katalog. "Bayangkan selama 28 hari 3 toples, jika dikalikan 9.882 berapa duit sudah, ada yang mengaku (membeli) Rp21.000, ada yang ngaku Rp10.000, coba hitung dari mana duitnya, diambil dari mana itu," tanya Babai.
Foto 
