Pengelolaan Lingkungan Menuju Ekosida

Peristiwa pertama menunjukkan gejala militerisasi kontrol atas tanah. Peristiwa kedua memperlihatkan militerisasi tata kelola hutan.

Militerisasi adalah praktik militerisme. Praktik ini merupakan pendekatan militer yang mengedepankan pengamanan, pengawasan, serta pendisiplinan di bidang sosial, ekonomi, dan politik yang menjadi arena sipil. Pertanyaan-pertanyaan tentang implikasi militerisasi terhadap masyarakat sipil kelas bawah selalu muncul ketika hubungan militer dengan sipil menyimpan preseden negatif.

Di masa Orde Baru, militerisasi adalah pengalaman buruk dan berdarah-darah. Banyak kasus yang tak terselesaikan—hingga Aksi Kamisan memasuki tahun ke-18. Sejatinya, reformasi militer dilahirkan dengan memisahkan militer dari politik, sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI. Tapi militerisasi politik agraria dan sumber daya alam dalam pemerintahan Prabowo memberi sinyal bahwa doktrin “Dwifungsi ABRI” tidak pernah dikubur.

Sejarah agraria dan pengelolaan sumber daya alam di Indonesia adalah sejarah kekerasan. Institusi militer dan kepolisian, baik sendiri maupun bersama-sama, merupakan instrumen yang memutar mesin kekerasan dalam proyek-proyek pembangunan yang memakan tanah dan alam. Karena itu, secara terus-menerus, kekerasan seperti ini diupayakan untuk dilupakan.

Robert Fletcher menyebutkan seni melupakan yang dijalankan oleh agen-agen pascakolonial, termasuk institusi negara, adalah sebuah amnesia imperialis. Para agen pascakolonial cenderung menghadirkan kolonialisme dalam versi yang sudah dibersihkan dari penindasan, perampasan, pemberangusan, dan genosida. Amnesia imperialis membuat kekerasan kolonial dilupakan agar kekuasaan yang menindas kehidupan bisa terus berjalan.

Militerisasi memerlukan metode amnesia imperialis agar koersi tidak dikenang. Namun mereka yang menjadi sasaran kekerasan tidak pernah menderita amnesia, tapi mengidap trauma yang lahir dari teror. Intimidasi mendehumanisasi dan menghilangkan martabat manusia. Jati diri lenyap ketika orang bermarga tapi tak bertanah, atau memiliki cangkul tapi hanya bersandar di bilik rumah. Teror hidup di wilayah-wilayah penggusuran dan menciptakan keseharian yang sulit dijalani.

Mereka yang bertahan di wilayah seperti ini ribuan, tersebar di Wadas, Rempang, Poco Leok, dan ratusan lokasi proyek strategis nasional lain. Tanah longsor, banjir, dentuman dinamit, baju loreng, seragam cokelat, dan buldoser menjadi “menu” sehari-hari. Udara sesak oleh teror dan ketakutan membuat hidup menjadi gelap. Jalan makin tak tentu arah. Kekuatan mencekik yang datang dari luar mengakibatkan sesak napas bagi para pejuang yang melawan penggusuran. Pun ketika kepergian sudah tidak bisa ditunda, setiap ingatan tentang rumah yang hancur selalu menyesakkan.

Wilayah-wilayah penggusuran, bagi para penyintasnya, adalah zona mati. Sebagai istilah ekologi, zona mati adalah wilayah perairan yang diserbu polusi nutrien sehingga permukaannya tertutup alga dan menghabiskan oksigen. Akibatnya, banyak organisme perairan yang harus pindah atau mati. Sebagai analogi, zona mati adalah dampak yang tidak diinginkan dari sisi mata uang proyek pembangunan berbasis tanah dan sumber daya alam. Zona mati menjadi titik buta kebijakan. Ia hadir sebagai wujud pembiaran.

Celakanya, kehidupan yang toksik, traumatik, dan menyesakkan napas hampir selalu menjadi milik “orang-orang kecil”. Pembiaran mereka bukan tanpa bantahan. Beberapa lembaga pendanaan internasional menerapkan mekanisme yang disebut safeguard. Pemerintah memberikan berbagai bantuan sosial. Korporasi diharuskan menjalankan program tanggung jawab sosial. Namun, ibarat obat, semua itu sekadar parasetamol yang menurunkan demam tanpa mengobati.

Buktinya, obat sesungguhnya, yaitu rancangan undang-undang perlindungan masyarakat adat, sampai hari ini tak jelas nasibnya. Undang-Undang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani serta Undang-Undang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan malah menjadi regulasi pajangan karena segala macam peraturan turunan UU Cipta Kerja telah membersihkan teknokrasi dari politik keberpihakan kelas.

Maka tidak aneh jika zona mati bergulir dan menyebar tanpa dikendalikan negara. Dampak yang tidak diinginkan kemudian tak dikontrol aturan. Pada akhirnya, pembiaran ini menjadi penyebar kematian. Kekerasan, baik yang datang secara lambat dan tak terlihat maupun langsung dan cepat, inheren dalam seluruh praktik dan nalar pembiaran ini.

Tidak sedikit kajian yang menghubungkan perampasan tanah dan perusakan kekayaan alam dengan ekosida. Ekosida adalah kejahatan terhadap hak asasi manusia karena merusak kelangsungan hidup alam dan manusia. Apalagi, di era antroposen kini, perubahan alam bukan sekadar fenomena bekerjanya alam, melainkan juga merupakan hasil campur tangan sistem dan struktur kekuasaan yang dimiliki segolongan elite penguasa.

Sejarah memperlihatkan militerisasi kebijakan agraria, pangan, dan sumber daya alam menghasilkan zona mati. Itu sebabnya pendekatan militer selalu harus dikontrol oleh masyarakat sipil agar tidak menjadi instrumen ekosida. ●