Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Ringkasan Berita
Pemisahan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menimbulkan kegamangan dalam 100 hari kabinet Prabowo Subianto.
Struktur organisasi Kementerian Lingkungan Hidup belum sepenuhnya terbentuk membuat izin perdagangan karbon macet.
Militerisasi pengelolaan hutan melalui Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2025.
ANGIN segar dibukanya keran perdagangan karbon berembus ketika Jepang menyatakan komitmen membangun kerja sama dengan pemerintah dalam Konferensi Perubahan Iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa Ke-29 (COP29) di Baku, Azerbaijan, pada November 2024. Sejak saat itu, para pengusaha di sektor kredit karbon berbondong-bondong mengurus perizinan. “Komitmen Jepang itu sebuah petunjuk bagi kami agar tak ragu berinvestasi kredit karbon,” kata seorang pengusaha kepada Tempo pada Rabu, 29 Januari 2025.
- Akses edisi mingguan dari Tahun 1971
- Akses penuh seluruh artikel Tempo+
- Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan
- Fitur baca cepat di edisi Mingguan
- Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo
Di edisi cetak, artikel ini terbit di bawah judul Karut-Marut Setelah Berpisah
Foto 
