Polah Si Bukan Anggota Dewasa

KALAU mengikuti aturan partai, dia tak bisa jadi anggota DPR," kata Yusuf Supendi, Jumat pekan lalu. Pendiri Partai Keadilan Sejahtera—dulu bernama Partai Keadilan—itu berkisah soal Tamsil Linrung, Wakil Ketua Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat, yang disebut-sebut terlibat dalam kasus suap dana infrastruktur transmigrasi.

Yusuf, mantan anggota Dewan yang telah dipecat dari PKS, mengatakan calon legislator dari partainya seharusnya anggota dewasa. Sebelum mencapai tahap itu, masih ada status simpatisan, pendukung, dan anggota madya. Sedangkan Tamsil pada akhir 2003 baru mundur dari Partai Amanat Nasional. Ajaibnya, setahun kemudian, Tamsil menduduki satu kursi PKS di Senayan.

Sumber Tempo menyebutkan Tamsil bisa diterima di PKS karena kepiawaiannya sebagai bendahara partai. Di PAN, ia disebut-sebut mundur karena tidak transparan mengelola dana. Tamsil ditengarai menggunakan uang partai untuk kegiatan sebuah organisasi dakwah. Belakangan, "Dia juga menggunakan uang organisasi itu dengan alasan untuk membiayai partai," kata sumber Tempo.

Di Dewan, Tamsil menjadi anggota Badan Anggaran—sebelumnya Panitia Anggaran—selama dua periode. Di badan inilah ia disebut sebagai Koordinator Panitia Kerja Transfer Daerah yang lihai memainkan anggaran infrastruktur daerah. Ia tak hanya mengambil komisi dari daerah pemilihannya di Sulawesi Tenggara, "Tapi juga dari berbagai daerah," ujar sumber lain. Seorang anggota Dewan menyebutkan Tamsil juga berperan dalam pengadaan proyek alat kesehatan. Modusnya menawarkan anggaran kesehatan dengan syarat alat itu harus diambil dari seorang pengusaha yang diajukan Tamsil.

Nama Tamsil terdapat dalam salinan daftar dokumen yang disita Komisi Pemberantasan Korupsi dari kantor Grup Permai milik Muhammad Nazaruddin, bekas Bendahara Umum Partai Demokrat, yang menjadi tersangka kasus suap wisma atlet. Dokumen itu dibundel dengan catatan bukti pengeluaran Rp 1 miliar untuk Tamsil berkaitan dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan 2011.

Terakhir, Tamsil disebut-sebut terlibat dalam kasus anggaran infrastruktur transmigrasi. Tamsil mengaku sering memperjuangkan anggaran daerah, tapi menyangkal menerima komisi untuk pekerjaannya itu. "Saya tidak pernah berhubungan dengan hal seperti itu. Buktikan saja," ujarnya.

Ia juga menyangkal menjadi kasir PKS. Menurut Tamsil, partai dakwah itu meminangnya setelah ia mundur dari PAN. Ihwal mundur dari partai Matahari Biru, dia membantah karena menyelewengkan dana partai. "Tidak benar isu itu," katanya.

Pramono, Tito Sianipar

Pundi Para Kasir Partai

Mirwan Amir
Jabatan: Wakil Ketua Badan Anggaran DPR
Posisi di partai: Wakil Bendahara Umum Partai Demokrat

Profil: