Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono, mengkritik program rumah DP nol rupiah yang dipelopori mantan Gubernur DKI Anies Baswedan. Kritik itu disampaikan dalam Rapat Banggar DPRD membahas Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) DKI 2023.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
"Mohon maaf DP nol rupiah ini DP abal-abal," kata dia dalam rapat di Grand Cempaka Resort, Bogor, Selasa, 1 November 2022.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Dalam rapat itu, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) DKI menjabarkan restrukturisasi postur KUA-PPAS DKI 2023. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Jakarta Atika Nur Rahmania mengutarakan belanja daerah kegiatan strategis untuk aspek hunian kena restrukturisasi dari Rp 1,46 triliun menjadi Rp 1,22 triliun.
Kegiatan untuk hunian tersebut terdiri dari penanganan RW kumuh, pembangunan rumah susun sewa (rusunawa), pengelolaan dan pemeliharaan rusunawa, serta penyediaan fasilitas kepemilikan rusun.
Gembong Warsono lantas mempertanyakan apakah anggaran Rp 1,22 triliun untuk mengakomodasi program rumah DP nol atau rusunawa. Politikus PDIP ini menyarankan agar Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (PRKP) DKI fokus menganggarkan pembiayaan untuk rusunawa, bukan DP nol.
Dia menyebut peruntukan hunian DP nol rupiah tidak tepat sasaran. Target penghuni rumah DP nol yang semula menyasar masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) justru bergeser ke warga bergaji hingga Rp 14 juta.
"MBR mana yang berpenghasilan Rp 14 juta. Saya kira sudah bukan orang miskin lagi," ujar dia.
Pembangunan rumah DP nol masuk dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) DKI 2023-2026. Target pendirian rumah DP nol ini berkisar 9 ribu unit.
Baca juga: Target Pembangunan Rumah DP Nol Rupiah Dikurangi, Wagub: Sesuaikan Waktu Pj Gubernur
Foto 
