Berapa Kontribusi Kendaraan Listrik Terhadap Pengendalian Polusi Udara?

Ada sejumlah data yang menunjukkan polusi udara Jakarta. Data Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika pada Jumat, 25 Agustus lalu, menyebutkan konsentrasi polutan PM₁₀ tertinggi terjadi pada pukul 12.00 WIB sebanyak 118,00 mikrogram per meter kubik. Sedangkan konsentrasi terendah pada pukul 00.00 WIB sebanyak 62,00 mikrogram per meter kubik.

Adapun data dari platform digital pengukur kualitas udara IQAir menyatakan tingkat polusi di Jakarta sudah tidak sehat bagi kelompok sensitif. Indeks kualitas udara di Jakarta mencapai 118 AQI US dengan polutan utama PM_2.5 yang konsentrasinya 8,5 kali dari standar Badan Kesehatan Dunia (WHO).

Menurut Asep, berdasarkan kajian terhadap parameter seperti SO₂, CO, dan PM_2.5, ada kesimpulan penyebab utama polusi adalah emisi dari sektor transportasi dan industri. “Untuk PM_2.5 saja sebanyak 67,04 persen berasal dari transportasi,” dia menjelaskan. Karena itu, pemerintah DKI Jakarta mengeluarkan berbagai regulasi, di antaranya wajib uji emisi kendaraan bermotor.

Adapun opsi penggunaan kendaraan listrik untuk menekan tingkat polusi mengemuka dalam rapat kabinet terbatas yang dipimpin Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Senin, 14 Agustus lalu. Kepada Tempo pada Kamis, 24 Agustus lalu, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, yang ikut dalam rapat itu, mengatakan sempat ada keberatan mengenai opsi tersebut karena tidak ada dana untuk pengadaan kendaraan listrik sebagai kendaraan dinas.

Budi menyebutkan saat itu dia menyarankan pengadaan kendaraan listrik bisa melalui skema kredit. Dia memberi contoh penggantian 50 kendaraan dinas dengan mobil listrik di Kementerian Perhubungan, yang memakai skema pembiayaan dari lembaga keuangan. “Kalaupun tidak ada anggaran, kami pakai leasing supaya belanja modal tidak besar,” katanya. Usul serupa, menurut Budi, akan diterapkan di sektor transportasi publik melalui pengadaan bus listrik. “Memang relatif lebih mahal, tapi pemerintah akan memberikan insentif.”

Operator angkutan pun mulai memakai bus listrik. Salah satunya PT Transportasi Jakarta atau Transjakarta, yang mengoperasikan 52 bus listrik di sejumlah rute. Direktur Operasi dan Keselamatan Transjakarta Daud Joseph mengatakan uji coba bus listrik sudah selesai dan dinyatakan memenuhi standar oleh Kementerian Perhubungan. Transjakarta mengoperasikan bus listrik pada tiga rute di Jakarta Selatan, yaitu Lebak Bulus-Universitas Indonesia, Kampung Rambutan-Lebak Bulus, dan Pondok Labu-Blok M, sebagai bagian dari riset pemantauan emisi. “Apakah operasi bus itu bisa menurunkan emisi,” ujarnya pada Kamis, 24 Agustus lalu.

Bus listrik Transjakarta melintas di Terminal Transjakarta Blok M, Jakarta, 21 Agustus 2023. Tempo/Hilman Fathurrahman W

Tapi kebijakan pemerintah untuk mempercepat penggunaan kendaraan listrik dikritik oleh mantan Menteri Lingkungan Hidup, Emil Salim. Emil menilai pengoperasian kendaraan listrik tak menyelesaikan masalah pencemaran udara dan tak bisa membuat Indonesia mencapai target nol emisi pada 2060. Sebab, kata dia, listrik di Indonesia masih mengandalkan pembangkit listrik berbahan bakar fosil, seperti batu bara, yang juga melepas polutan berbahaya. “Listrik kita masih bertumpu pada batu bara, yang justru menjadi kunci dari pencemaran udara,” ucapnya dalam dialog di kantor Badan Perencanaan Pembangunan Nasional pada Senin, 21 Agustus lalu.

Emil tak menampik anggapan bahwa mobil listrik lebih ramah lingkungan. Namun, menurut dia, selama sumber listriknya masih bergantung pada batu bara, pemakaian kendaraan listrik hanya menggeser sumber pencemar, dari bahan bakar minyak ke batu bara. “Ada kegalauan kebijakan pengurangan emisi. Belum ada ketegasan bahwa kita mau mengendalikan karbon dioksida untuk mengendalikan perubahan iklim.”

Analis pemodelan sistem energi dari Transition Zero, Handriyanti Diah Puspitarini, mengatakan pemerintah harus lebih dulu mendorong penggunaan energi terbarukan di sektor kelistrikan agar pemakaian kendaraan listrik bisa benar-benar menekan polusi. Tapi, kata dia, dengan kepadatan penduduk dan mobilitas masyarakat di Jakarta yang tinggi, peralihan ke kendaraan listrik bukanlah solusi terbaik dan termurah. Handriyanti lebih menyarankan peningkatan rute dan jumlah unit kendaraan umum.

Direktur Eksekutif Nasional Wahana Lingkungan Hidup Indonesia Zenzi Suhadi menilai kebijakan pemerintah mendorong kendaraan listrik bukan untuk menyelesaikan masalah polusi, tapi cenderung seperti tenaga penjualan untuk produsen kendaraan listrik. “Kepentingan investasi saja,” ujarnya.

Menurut Zenzi, pemerintah harus menaikkan standar energi yang ramah lingkungan, seperti Euro6, jika hendak membangun kota yang bebas polusi. Saat ini sebagian besar kendaraan di Jakarta masih memakai mesin dan bahan bakar berstandar emisi Euro2, yang setiap 1 kilometer melepaskan lebih dari 2 gram karbon monoksida. Jika beralih ke standar Euro4, emisi akan berkurang setengahnya. “Seharusnya Jabodetabek sudah menerapkan Euro6 seperti Singapura.”

Executive Vice President Pelayanan Pelanggan Retail PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) Tonny Bellamy memahami perdebatan tersebut. Tapi, kata dia, penggunaan kendaraan listrik pada kondisi sekarang akan mengurangi 50 persen emisi. Tonny memberi gambaran penghitungan tingkat emisi pada kendaraan. Ia memaparkan, 1 liter bahan bakar minyak setara dengan 1,2 kilowatt-jam (kWh) listrik. Emisi karbon 1 liter BBM setara dengan 2,4 kilogram setara karbon dioksida (CO₂e). Sedangkan emisi 1,2 kWh listrik setara dengan 1,2 kg CO₂e.

Tonny pun menegaskan bahwa PLN sedang melakukan transisi energi. “Penggunaan energi ramah lingkungan akan terus meningkat,” tuturnya. PLN pun tetap berkomitmen mendukung pengembangan ekosistem mobil listrik, antara lain dengan terus membangun infrastruktur yang memadai. Saat ini PLN mengoperasikan lebih dari 600 stasiun pengisian kendaraan listrik umum, lebih dari 1.400 stasiun penukaran baterai kendaraan listrik umum, dan lebih dari 9.000 stasiun pengisian listrik umum di seluruh Indonesia.