Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Ringkasan Berita
Presiden Jokowi gusar akibat munculnya kerumunan yang menyertai aktivitas Rizieq Syihab.
Presiden menegur anak buahnya, yaitu Panglima TNI, Kepala Polri, dan Ketua Satgas Penanganan Covid-19.
Presiden Jokowi disebut-sebut ingin ada petinggi kepolisian dihukum akibat lalai menegakkan aturan.
KEGUSARAN Presiden Joko Widodo terhadap kerumunan massa dalam acara yang melibatkan Rizieq Syihab terekam dalam dua akun resmi pemerintah di media sosial. Tersiar melalui akun Sekretariat Presiden di kanal YouTube, Jokowi membuka rapat kabinet terbatas pada Senin, 16 November lalu, dengan mengingatkan aturan pembatasan sosial di tengah pandemi Coronavirus Disease 2019 atau Covid-19.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Presiden memerintahkan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Jenderal Idham Azis, Panglima Tentara Nasional Indonesia Marsekal Hadi Tjahjanto, dan Ketua Satuan Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Doni Monardo menindak para pelanggar protokol kesehatan. “Keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi,” kata Presiden Jokowi.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Meski pidato itu tak menyebut acara Rizieq, Jokowi disebut-sebut sudah geram sejak pemimpin Front Pembela Islam itu mendarat di Jakarta pada Selasa, 10 November lalu. Presiden dikabarkan menerima informasi yang keliru mengenai detail kepulangan Rizieq. Salah satunya perkiraan massa penjemput. Awal November lalu, Jokowi menerima data bahwa penjemput Rizieq di bandar udara cuma 10 ribu orang. Dalam rapat bidang keamanan di kantor Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan, beberapa hari sebelum Rizieq tiba, jumlah penjemput bahkan diprediksi lebih kecil dibanding informasi yang sampai di meja Presiden.
Prajurit TNI menertibkan spanduk tidak berizin saat patroli keamanan di Petamburan, Jakarta, Jumat (20/11/2020). ANTARA FOTO/Aprillio Akbar
Panglima Komando Daerah Militer Jayakarta Mayor Jenderal Dudung Abdurachman, yang hadir dalam rapat di Kementerian, mengatakan massa penjemput diperkirakan hanya 6.000 orang. Mencuplik hasil pemetaan massa melalui situs Mapchecking.com, penjemput Rizieq di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta, Cengkareng, diprediksi ada 51 ribu orang. “Banyak pendukung yang datang dari daerah-daerah. Itu yang kami sesalkan,” ujar mantan Gubernur Akademi Militer ini kepada Tempo pada Jumat, 20 November lalu.
Menurut Dudung, Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud Md. mewanti-wanti aparat keamanan agar memakai pendekatan persuasif saat bertugas. Dalam rapat tersebut, Mahfud melarang petugas melakukan pengawalan berlebihan. Namun, kata Dudung, TNI tetap diperintahkan menjaga gedung Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta karena menjadi obyek vital nasional.
Instruksi Mahfud itu diterapkan kepolisian saat mengamankan kedatangan Rizieq dan aktivitasnya. Dudung mengaku sempat mengajak Kepala Kepolisian Daerah Metropolitan Jakarta Raya Inspektur Jenderal Nana Sudjana mendatangi dan menegur Rizieq di rumahnya. Namun, menurut Dudung, Nana menyebutkan kepolisian masih standby karena perintah pengamanan bersifat persuasif. “Sudah saya siagakan dua kompi di markas Koramil Grogol Petamburan,” tutur Dudung. Beberapa hari sebelum kedatangan Rizieq, Markas Besar Polri sebenarnya telah menerima usul mitigasi. Namun usul itu tak dijalankan polisi.
Presiden Jokowi pun memantau kesemrawutan sejumlah acara di Jakarta dan Bogor, Jawa Barat, yang melibatkan Rizieq. Acara tersebut adalah peringatan Maulid Nabi di Tebet, Jakarta Selatan; salat Jumat di Pesantren Alam Agrokultural Markaz Syariah, Megamendung, Kabupaten Bogor, pada Jumat, 13 November lalu; serta peringatan Maulid Nabi dan pernikahan putri Rizieq di Petamburan, Jakarta Pusat, sehari kemudian. Dalam acara di Petamburan, Idrus Jamalullail mendoakan Rizieq berumur panjang, sedangkan Jokowi dan Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Megawati Soekarnoputri berumur pendek.
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD. TEMPO/M Taufan Rengganis
Dua pejabat pemerintah menjelaskan, Presiden menyoroti cara kepolisian menertibkan para pendukung Imam Besar FPI itu. Polisi terlihat tak mengurai kerumunan dan ala kadarnya menegur massa yang tak mengenakan masker. Jokowi pun menyayangkan kemacetan parah di sejumlah ruas jalan yang dilalui penjemput Rizieq pada 10 November lalu.
Menurut sumber yang sama, Presiden kemudian menghubungi dan menegur Kepala Polri, Panglima TNI, dan Ketua Satgas Penanganan Covid-19. Dua pejabat—seorang anggota kabinet dan lainnya di kepolisian—mengatakan Presiden memanggil Kepala Polri Idham Azis secara khusus seusai rapat terbatas pada 16 November lalu. Pada saat yang bersamaan, Mahfud Md. menggelar konferensi pers yang meminta aparat keamanan tak ragu menindak pelanggar protokol kesehatan.
Dua pejabat di kepolisian dan kabinet yang mengetahui pertemuan itu bercerita, Presiden meminta kepada Idham agar ada petinggi Korps Bhayangkara yang dihukum karena pelanggaran protokol kesehatan dalam beberapa acara Rizieq. Presiden, kata pejabat itu, ingin pemimpin petarung, berani, dan tak takut kehilangan jabatan.
Hari itu juga Idham mencopot Kepala Polda Metro Jaya Inspektur Jenderal Nana Sudjana dan Kepala Polda Jawa Barat Inspektur Jenderal Rudy Sufahriadi. “Ada dua kapolda yang tak melaksanakan perintah dalam menegakkan protokol kesehatan, maka diberi sanksi berupa pencopotan, yaitu Kapolda Metro Jaya dan Kapolda Jawa Barat,” ucap Kepala Divisi Humas Polri Inspektur Jenderal Argo Yuwono.
•••
PRESIDEN Joko Widodo juga menyampaikan kegusarannya terhadap kegiatan Rizieq Syihab kepada Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto. Orang dekat Panglima yang mengetahui percakapan di antara keduanya mengatakan Presiden dengan nada dongkol meminta kepada Hadi supaya tentara turun tangan. Menurut dia, setelah mendapat panggilan telepon dari Presiden, Panglima meminta para komandan pasukan tempur berkumpul dalam waktu 60 menit.
Didampingi anak buahnya, Hadi kemudian berpidato selama sekitar satu setengah menit. Di belakang podium, berdiri lima komandan dari tiga matra TNI, yakni Komando Pasukan Khusus TNI Angkatan Darat, Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat, dan Komando Operasi Khusus. Ada juga komandan Marinir TNI Angkatan Laut dan Korps Pasukan Khas TNI Angkatan Udara. Hadi mengultimatum siapa saja yang mengganggu persatuan dan kesatuan akan berhadapan dengan TNI. Video itu kemudian viral di media sosial.
Komandan Korps Paskhas Marsekal Muda Eris Widodo, yang mendampingi Hadi, mengatakan pasukannya sejak dulu dilibatkan dalam sejumlah operasi militer, baik perang maupun nonperang. “Ada juga operasi lain yang pengerahannya sesuai dengan kebijakan Panglima TNI,” kata Eris saat dimintai konfirmasi melalui WhatsApp pada 20 November lalu. Adapun Kepala Bidang Penerangan Umum Pusat Penerangan TNI Kolonel Sus Aidil membantah anggapan bahwa pidato Panglima TNI ditujukan kepada Rizieq Syihab dan FPI.
Di Jakarta, perintah Marsekal Hadi Tjahjanto disambut Panglima Komando Militer Jayakarta Mayor Jenderal Dudung Abdurachman. Ia menerjunkan pasukan untuk mencopoti baliho bergambar Rizieq di berbagai wilayah. Dia mengeluarkan perintah itu karena beberapa kali Satuan Polisi Pamong Praja yang bertugas menertibkan atribut tersebut justru didemo pendukung FPI. Dudung menyatakan dia telah melaporkan kegiatan pencopotan spanduk-spanduk itu kepada Hadi. “Panglima mendukung saya,” ujar Dudung.
Seorang petinggi pemerintah mengatakan Istana sempat mengecek adanya rapat koordinasi dan persiapan menjelang kepulangan Rizieq Syihab. Pemerintah DKI Jakarta, Satgas Penanganan Covid-19, dan Polda Metro Jaya diketahui telah menggelar beberapa kali rapat. Namun, kata pejabat tersebut, Istana melihat tak ada ketegasan dalam pengambilan keputusan di lapangan. Kesimpulan lain adalah terjadi saling lempar tanggung jawab.
Pejabat di Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional bercerita, Komite telah beberapa kali mengingatkan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan wakilnya tentang potensi kerumunan saat Rizieq Syihab tiba di Jakarta. Melalui Ketua Satgas Doni Monardo, Komite meminta pemerintah DKI menyiapkan skenario mitigasi. Sumber yang sama mengatakan Komite memantau rangkaian acara yang dihadiri Rizieq. Dari penyambutan di Petamburan, peringatan Maulid Nabi di Tebet, hingga peresmian pembangunan masjid di Bogor.
Melihat pemerintah daerah tak menegakkan protokol dalam tiga acara tersebut, Satgas Penanganan Covid-19 akhirnya membagikan 20 ribu masker ketika upacara ijab kabul putri Rizieq pada 14 November lalu. Juru bicara Satgas Penanganan Covid-19, Wiku Adisasmito, mengatakan pemberian masker bukan bentuk dukungan terhadap acara Rizieq. “Kami ingin melindungi para tamu dari corona karena protokol kesehatan tak bekerja dalam acara itu,” tutur Wiku.
Satgas Penanganan Covid-19 pun tak luput dari teguran Presiden Jokowi. Merespons hal itu, Doni Monardo menggelar konferensi pers khusus di Rumah Sakit Darurat Covid-19 Wisma Atlet pada Ahad, 15 November—sehari seusai acara kerumunan di Petamburan. Menghadirkan pengurus Ikatan Dokter Indonesia dan dokter spesialis paru yang telah tujuh bulan berdinas di sana, Satgas meminta masyarakat menghindari acara tak penting yang menimbulkan kerumunan.
Wiku Adisasmito mengakui jumpa pers di Wisma Atlet diadakan untuk merespons acara yang menimbulkan kerumunan, termasuk yang melibatkan Rizieq Syihab. “Kami ingin masyarakat berempati terhadap tenaga medis yang bekerja mengatasi wabah ini,” kata Wiku. Hingga Sabtu, 21 November, Satgas Penanganan Covid-19 mencatat ada 77 orang positif corona, termasuk kluster Petamburan, Tebet, dan Megamendung.
Ketua Satgas Penanganan COVID-19 sekaligus Kepala BNPB Letjen TNI Doni Monardo memberikan keterangan pers di Rumah Sakit Darurat COVID-19 Wisma Atlet Kemayoran di Jakarta, Minggu (15/11/2020). ANTARA FOTO/Galih Pradipta
Tak mau lagi ada kerumunan massa seusai acara Rizieq Syihab, Komite mewanti-wanti Gubernur Anies Baswedan agar tak mengizinkan acara reuni 212—aksi unjuk rasa pada 2 Desember 2016 yang mendesak Gubernur DKI Jakarta saat itu, Basuki Tjahaja Purnama, dipenjara karena kasus penistaan agama. Doni Monardo tak merespons permintaan wawancara Tempo. Adapun Anies mengirim dua lembar surat digital berkop Unit Pengelola Kawasan Monas saat dimintai konfirmasi melalui WhatsApp. Dalam dokumen itu tertera tulisan merah, “Sejak Jumat, 13 November 2020, Monas sudah tolak izin 212.”
Munculnya kerumunan yang berpotensi menyebarkan virus corona membuat Presiden Jokowi rungsing. Bertemu dengan sejumlah anggota Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma’ruf di Istana Negara pada 18 November lalu, Jokowi mengeluhkan bobotnya turun tiga kilogram. Politikus Partai Hanura, Benny Rhamdani, yang hadir dalam silaturahmi itu, membenarkan kabar bahwa Presiden menyinggung penanganan Covid-19. “Presiden juga memaparkan proyeksi pertumbuhan ekonomi tahun depan,” ujar Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran tersebut.
Meredam situasi setelah Rizieq Syihab pulang, sejumlah pihak mengusulkan agar Wakil Presiden Ma’ruf Amin bertemu dengan Rizieq. Juru bicara Wakil Presiden, Masduki Badlowi, mengakui sudah ada beberapa orang yang mendorong pertemuan tersebut. Menurut Masduki, Ma’ruf sangat membuka peluang itu. “Wapres punya perhatian untuk menyelesaikan dan menjembatani keriuhan yang terjadi di masyarakat,” katanya.
RAYMUNDUS RIKANG, HUSSEIN ABRI DONGORAN, DEVY ERNIS, DEWI NURITA
- Akses edisi mingguan dari Tahun 1971
- Akses penuh seluruh artikel Tempo+
- Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan
- Fitur baca cepat di edisi Mingguan
- Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo