Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Ringkasan Berita
Prabowo Subianto menunjukkan inkonsistensi kebijakan lingkungan.
Di forum internasional, ia menjanjikan perlindungan lingkungan yang masif.
Di dalam negeri, ia menggenjot program-program deforestasi melalui food estate.
SELAMA 100 hari masa kerjanya, Presiden Prabowo Subianto menunjukkan dua wajah bertolak belakang dalam kebijakan lingkungan. Dalam Asta Cita—delapan misi Prabowo sebagai presiden—ia menjanjikan harmoni dengan alam. Namun, di sisi lain, Prabowo justru mendukung perluasan perkebunan kelapa sawit.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Sikap pro-ekspansi sawit ini terlihat dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional akhir Desember tahun lalu. Di hadapan para pejabat, Prabowo menyatakan Indonesia perlu menambah perkebunan sawit karena komoditas ini dianggap strategis. Ia menolak tudingan bahwa sawit memicu deforestasi dan menyumbang emisi gas rumah kaca. Prabowo justru berargumen bahwa kelapa sawit menyerap karbon dioksida seperti tumbuhan lain. Karena alasan ekonomi, ia bahkan meminta aparat militer dan kepolisian menjaga setiap jengkal perkebunan sawit.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Sepintas, pernyataan Prabowo ada benarnya. Laporan Sawit Watch berjudul “Pembangunan Kebun Kelapa Sawit Berbasis Gas Rumah Kaca: Tinjauan Kritis” mencatat bahwa satu hektare pohon sawit berusia 25 tahun dapat menyerap 146,58 ton setara karbon dioksida.
Namun fakta lain segera menunjukkan bahwa industri sawit justru menjadi penyumbang utama emisi karbon. Data dari Trase.earth—platform riset yang dikembangkan Global Canopy dan Stockholm Environment Institute—mencatat produksi minyak sawit menghasilkan emisi 220 juta ton setara karbon dioksida dari 2015 hingga 2022.
Selain itu, ekspansi perkebunan sawit mengancam keanekaragaman hayati. Hutan hujan tropis yang semula kaya spesies berubah menjadi lanskap monokultur. Efek domino pembukaan lahan telah menyebabkan kematian gajah, harimau sumatera, dan orang utan. Konflik dengan masyarakat adat akibat perebutan lahan juga terus terjadi.
Kerusakan ekosistem dan ketegangan sosial ini tidak sebanding dengan keuntungan ekonomi industri sawit. Alih-alih menahan laju deforestasi dan menjaga keanekaragaman hayati yang tersisa, pemerintahan Prabowo justru berencana menggunduli 20 juta hektare hutan untuk kepentingan pangan dan energi.
Kebijakan ini jelas bertolak belakang dengan komitmen Indonesia untuk menekan emisi gas rumah kaca sebesar 31,89 persen (358 juta ton setara karbon dioksida) dengan upaya sendiri atau 43,2 persen dengan bantuan internasional pada 2030. Padahal target ini merupakan amanat Perjanjian Paris untuk menekan laju krisis iklim.
Selain itu, rencana perluasan kebun sawit mengabaikan Konvensi Keanekaragaman Hayati 1992 yang telah diratifikasi Indonesia. Sebagai negara dengan tingkat keanekaragaman hayati tertinggi di dunia, Indonesia berkewajiban menjaga ekosistemnya. Jika 20 juta hektare hutan ditebang, Indonesia akan kehilangan biodiversitas yang tak ternilai.
Pendek kata, selama 100 hari pemerintahan Prabowo, isu lingkungan tampak dikesampingkan. Krisis iklim, deforestasi, dan kepunahan biodiversitas seakan-akan bukan prioritas. Isu ketahanan pangan dan energi serta investasi lebih diutamakan, meskipun cara mencapainya justru membawa bencana di masa depan.
Dengan arah kebijakan yang terus menjauh dari prinsip keberlanjutan, sulit berharap pemerintahan Prabowo akan memprioritaskan kelestarian lingkungan di masa mendatang. Kalaupun ada janji-janji yang terlihat pro-lingkungan, perlu segera diuji apakah di baliknya ada hipokrisi. ●
Foto 
