Proyek LNG Tiga Generasi

Setelah mengobrol dengan Ari Soemarno, yang menurut Solihin dekat dengan keluarga Kalla, Bumi Sarana memutuskan membangun fasilitas LNG. Konsepnya dengan mengimpor LNG. Ari membuat desain kasar. Selanjutnya, Bumi Sarana Migas menunjuk Ari sebagai Koordinator Senior Proyek LNG Bojonegara.

Bumi Sarana Migas kemudian menawarkan kerja sama proyek Bojonegara kepada Pertamina, yang saat itu dipimpin Direktur Utama Karen Agustiawan. Kedua perusahaan sepakat melakukan studi bersama. Pada 12 Mei 2014, mereka menandatangani nota kesepahaman (MOU). Pertamina diwakili Direktur Pengembangan Investasi dan Manajemen Risiko, yang saat itu dijabat M. Afdal Bahaudin.

Bermodal kesepahaman dengan perusahaan minyak dan gas negara itu, Solihin dan Ari mencari mitra. Mereka menjajaki peluang kerja sama dengan Cina, Korea, dan Jepang. Tapi, Solihin bercerita, Pertamina lebih nyaman dengan teknologi Jepang. Selain menilainya lebih aman, perusahaan itu mempertimbangkan hubungan bisnis Indonesia-Jepang yang telah terjalin sejak 1960-an. Setelah melalui internal bid, akhirnya perusahaan memutuskan menggandeng Tokyo Gas dan Mitsui untuk membentuk joint venture. Tokyo Gas dipilih karena berpengalaman di sektor LNG. Sedangkan Mitsui, yang rencananya didukung The Japan Bank for International Cooperation (JBIC), diandalkan kemampuan pendanaannya. Konsorsium Bumi Sarana Migas-Tokyo Gas-Mitsui telah mengeluarkan ongkos US$ 20 juta atau sekitar Rp 280 miliar untuk membiayai studi awal proyek ini.

Tak sampai satu tahun setelah MOU diteken, status kerja sama meningkat dengan ditandatanganinya pokok-pokok kesepakatan-heads of agreement (HOA)-Utilisasi Terminal LNG Bojonegara pada April 2015 di kantor pusat Pertamina, Jakarta. Penandatangan dilakukan Direktur Energi Baru dan Terbarukan Pertamina Yenni Andayani, disaksikan Direktur Utama Pertamina Dwi Soetjipto. Mereka sepakat membangun terminal LNG berkapasitas 500 juta kaki kubik per hari (MMSCFD) atau setara dengan 4 juta ton.

Solihin mengatakan Pertamina sempat ragu terhadap kerja sama tanpa tender tersebut. Tapi akhirnya perseroan itu yakin karena proyek ini diinisiasi swasta dengan skema public private partnership. Padahal, menurut dia, seandainya proyek diubah dengan mekanisme lelang, Bumi Sarana siap.

Solihin yakin penawarannya jauh lebih murah ketimbang ongkos regasifikasi fasilitas LNG lain yang ada di Indonesia. Ia membandingkannya dengan biaya regasifikasi terminal gas terapung Nusantara Regas milik Pertamina dan PGN, yang hampir US$ 2 per MMBTU, bahkan terminal gas terapung milik PGN di Lampung lebih mahal lagi. Sedangkan ia menyodorkan harga US$ 1,2 per MMBTU.

Bumi Sarana Migas memberikan iming-iming skema build-operate-transfer (BOT) selama 20 tahun. Artinya, kata Solihin, Pertamina tak perlu mengeluarkan duit untuk membangun infrastruktur, tapi nanti bisa memilikinya setelah 20 tahun beroperasi.

Direktur Utama PT Pertamina Gas Suko Hartono mengaku pernah ditugasi memetakan pasar gas di Jawa bagian barat. Ia menjelaskan perlu pembeli utama sebagai jangkar untuk menyerap sedikitnya 40 persen gas. Selain PLN, pembeli potensial adalah PT Krakatau Steel (Persero) dan pabrik pupuk. Masalahnya, kata dia, pabrik pupuk meminta harga murah.

Berdasarkan kajian yang lebih dalam, menurut Solihin, Pertamina harus mengamankan pasokan pelanggan terbesarnya, yakni PLN. Itu sebabnya, PLN sebagai off-taker dilibatkan dalam kepemilikan proyek Bojonegara. Bumi Sarana Migas menawarkan 15 persen saham konsorsium kepada Pertamina dan PLN. Bumi sendiri akan menguasai 50 persen saham, sedangkan Tokyo Gas dan Mitsui sebesar 35 persen. Pembahasan mengenai saham itu dilakukan pada akhir 2016.

Saat itu, Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB) bersuara lantang. Ada dua hal yang mereka khawatirkan dalam kerja sama Pertamina dan Bumi Sarana Migas di Bojonegara. Pertama, menurut Noviandri-ketika itu Presiden FSPPB-terkait dengan margin penjualan gas yang diambil Pertamina sebagai off-taker dari terminal tersebut. Bila harga ditentukan sepihak oleh operator, ia khawatir hal itu akan menjadi beban bagi Pertamina.

FSPPB juga ketar-ketir Pertamina mengalami ketergantungan pasokan gas dari terminal tersebut. Para pekerja ingin perseroan memiliki fleksibilitas dalam menjalankan bisnis gas untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. "Kalau Pertamina terikat harga yang ditentukan sepihak, itu berbahaya," ujar Noviandri. "Kami sudah mengingatkan direksi mengenai hal itu."

Negosiasi bagi-bagi saham rupanya tak kunjung mencapai kesepakatan. Baik Pertamina maupun PLN meminta porsi yang lebih besar. Karena itu, Bumi Sarana Migas meningkatkan penawaran hingga 25 persen. Namun, hingga kini, tak ada perkembangan. "Mereka menawarkan 7,5 persen. Kami minta 30 persen (untuk Pertamina dan PLN)," kata Direktur Utama PLN Sofyan Basir di Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah, Sabtu dua pekan lalu. Karena itu, ia memastikan, belum ada deal apa pun. "Proyek itu belum jadi sampai sekarang."

Juru bicara Pertamina, Adiatma Sardjito, mengatakan tak ada kejelasan status proyek LNG Bojonegara meski perseroan telah menandatangani MOU dan HOA. "MOU ada batasnya, biasanya satu tahun. Sedangkan HOA biasanya diikuti dengan agreement," ujarnya. Tapi, sejak era Karen Agustiawan, Dwi Soetjipto, hingga kepemimpinan Direktur Utama Pertamina Elia Massa Manik berakhir April lalu, belum ada tindak lanjut apa pun.

Retno Sulistyowati, Dinda Leo Listy (Karanganyar)