Prudential Life Pailit

PENGADILAN Niaga Jakarta Pusat mengabulkan permohonan pailit terhadap perusahaan asuransi PT Prudential Life Assurance yang diajukan pengusaha Malaysia, Lee Boon Siong. Putusan hakim yang dibacakan Ketua Majelis Putu Supadmi menyebutkan, Jumat pekan lalu, "Majelis hakim berpendapat terdapat fakta adanya keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa termohon mempunyai utang Rp 1,43 miliar yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih."

Menurut Supadmi, aturan yang mengharuskan permohonan pailit bisa dilakukan oleh dua atau lebih kreditor telah memenuhi syarat. Prudential dinilai tidak membayar kewajibannya kepada Hartono Hojana sebesar Rp 347 juta dan Budiman Rp 21 juta.

Dalam persidangan, penasihat hukum tergugat memang mengajukan bukti berupa fotokopi surat pengiriman uang kepada dua kreditor itu. Namun, lantaran tidak bisa menunjukkan bukti-bukti yang asli, hakim menolaknya. Atas putusan itu, kuasa hukum tergugat, Tantawi J. Nasution, menyatakan banding. "Kami pasti banding," katanya.

MUI Emoh Intervensi AS

SEJUMLAH ormas Islam, seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Muhammadiyah, menolak segala bentuk campur tangan Amerika terhadap kasus Abu Bakar Ba'asyir, Ketua Majelis Mujahidin Indonesia (MMI). Kecaman ini disampaikan Din Syamsuddin, Sekretaris MUI, di gedung PP Muhammadiyah, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis pekan lalu, setelah bertemu dengan Tim Pengacara Muslim dan Tim Pembela Abu Bakar Ba'asyir.

"Kita tegaskan intervensi asing oleh Amerika Serikat sangat kita yakini," kata Din. Karenanya, dirinya dan beberapa pimpinan ormas Islam akan mendatangi Kapolri untuk menekankan penolakan itu. "Saya sudah minta waktu bertemu Kapol-ri, membawa ormas-ormas Islam. Insya Allah minggu depan. Tapi kita minta sebelum tanggal 30 April," ujarnya.

Sementara itu, Komisi Pertahanan dan Luar Negeri DPR berencana memanggil Boyce. Dia akan dimintai klarifikasi soal intervensi pemerintah AS itu.

Intervensi AS terungkap setelah Ketua PP Muhammadiyah, Ahmad Syafi'i Ma'arif, bertemu Duta Besar AS Ralph L. Boyce beberapa waktu lalu. Guru besar sejarah dari IKIP Yogyakarta itu tadinya berharap sang Duta Besar akan menyerahkan foto Syafi'i saat bertemu Presiden George W. Bush di Bali beberapa waktu lalu. Alih-alih, Boyce juga membawa pesan Washington yang sangat menginginkan Ba'asyir agar tetap ditahan dan diperiksa kembali. Boyce sendiri membantah adanya campur tangan pihak pemerintahnya itu.

Ba'asyir akan bebas akhir April ini setelah menjalani hukuman satu setengah tahun penjara dalam kasus pelanggaran aturan imigrasi. Tuduhan terorisme atas dirinya ternyata tidak terbukti di pengadilan.

SIB Diserbu Preman

SINAR Indonesia Baru (SIB) Medan mendapat serangan beruntun. Kamis dini hari lalu, kantor koran di Jalan Brigjen Katamso 66 AB itu diserbu 15 orang tak dikenal. Tujuh karyawan babak-belur dihajar para preman yang datang dengan mobil Suzuki, Escudo, dan Toyota Kijang merah. Ruangan kantor porak-poranda dan dipenuhi kepulan gas air mata yang menyesakkan.

Belum tuntas beres-beres, esoknya SIB digeruduk sekitar 200 penulis rekap judi togel (toto gelap). Mereka menuntut agar pemberitaan soal judi disetop, sambil mengibarkan poster: "Kalau kami nganggur, (kalian) harus bertanggung jawab." Teriakan "Hidup togel!" tak berhenti terlontar.

"Bisa jadi teror dan kekerasan ini buntut pemberitaan soal judi yang marak di Sumatera Utara," kata penanggung jawab Redaksi Pelaksana SIB, Azrin Maridha, kepada TEMPO. Memang, sepekan terakhir SIB terus-menerus melansir berita perjudian di provinsi itu. Sebelumnya, Kepala Polri Jenderal Da'i Bachtiar memerintahkan Polda Sumatera Utara memberantas perjudian.

Tak susut nyali, Azrin bertekad tetap menggeber berita perjudian sebagai tanggung jawab pers dalam kontrol sosial. "Kalau tak senang dengan pemberitaan, ada hak jawab dan koreksi, bukan dengan kekerasan," ia menandaskan. Aliansi Jurnalis Independen Medan mengutuk aksi kekerasan itu. Kepala Poltabes Medan, Komisaris Besar Bagus Kurniawan, memastikan akan terus mengusut teror di dini hari itu

LSM: "Korupsi di Ladia Galaska"

PROYEK pembangunan jalan Ladia Galaska senilai Rp 500 miliar, yang akan menghubungkan pantai barat dan timur Aceh, diduga kuat telah dikorupsi. Temuan itu disampaikan Kelompok Kerja Aceh Damai Tanpa Korupsi, yang dimotori Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Aceh, Solidaritas Gerakan Anti-Korupsi, dan Forum LSM Aceh. Disebutkan, pada tahun anggaran 2002 saja ada sekitar Rp 30 miliar lebih kerugian negara dari proyek yang membelah Taman Nasional Gunung Leuser itu. Ketua Walhi Aceh, Muhammad Ibrahim, menunjuk beberapa ruas jalan Ladia Galaska diproyekkan melalui penunjukan langsung.

Pada tahun anggaran itu, kata Muhammad, pihaknya menemukan pembiayaan tumpang-tindih. Dalam laporan pertanggungjawaban 2002 Gubernur, yang disampaikan 27 Agustus 2003, Abdullah Puteh menjelaskan pembangunan itu telah menghabiskan dana Rp 18,9 miliar?Rp 12,94 miliar dari APBD dan 5,96 miliar dari APBN. Itu ternyata berbeda dengan publikasi Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah, yang menyebutkan pemerintah pusat telah mencairkan dana Rp 25,7 miliar untuk pembiayaan pembangunan proyek tersebut yang bersumber dari APBN. "Pertanyaannya, ke mana larinya dana Rp 19,7 miliar yang tidak diakui Gubernur. Ini menunjukkan adanya indikasi korupsi terhadap anggaran APBN yang merugikan negara," katanya.

Kelompok kerja mensinyalir masih banyak korupsi di proyek kontroversial itu. Mereka mendesak Pemerintah Darurat Militer Nanggroe Aceh Darussalam bersama aparat hukum agar segera mengusutnya.

Kelewat Cuap-Cuap, Divonis

PENGADILAN Negeri Merauke, Papua, memvonis dua bulan dan denda Rp 500 ribu terhadap Ketua Partai Pelopor setempat, Pieter Radjawane, Senin pekan lalu. Ini gara-gara terdakwa menggelar kampanye di luar jadwal. Putusan ini lebih tinggi dari tuntutan jaksa: denda Rp 500 ribu saja. "Putusan benar-benar atas pertimbangan hukum dan fakta di persidangan," kata hakim tunggal, Buchori.

Rabu, 18 Maret, sekitar pukul 16.00 WIT, Partai Pelopor berkampanye di kampus Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Karya Dharma, Merauke. Partai nomor 24 itu menyampaikan visi-misi, membagikan brosur, dan berdialog dengan mahasiswa. Padahal, menurut jadwal Komisi Pemilihan Umum, hari itu bukan giliran Pelopor.

Terdakwa, yang juga Wakil Ketua I DPRD Merauke dan dosen STIA Karya Dharma, dianggap melanggar Undang-Undang Nomor 12/2003 tentang Pemilu Calon Anggota Legislatif dan Dewan Perwakilan Daerah, serta KUHP. Mestinya, sebagai pimpinan Dewan dan dosen, Pieter menjadi teladan bagi rakyat dan mahasiswa. Dalam persidangan, ia juga tak pernah menunjukkan penyesalannya. Yang meringankan, ia belum pernah dihukum. "Putusan hakim dipengaruhi emosi, karena diteror lewat telepon," kata pengacara terdakwa, Efrem Fangohoy.

Hujan Buatan, Cililin Longsor

LONGSOR di Desa Kidang Pananjung,Kecamatan Cililin, Bandung, Kamis malam pekan lalu, memakan 15 jiwa, merobohkan 21 rumah penduduk dan menyebabkan 20 lainnya rusak berat, merusak 60 hektare sawah dan 85 hektare ladang milik penduduk. Taksiran kerugian Rp 1,6 miliar. Menurut evaluasi, yang sedang dilakukan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, penyebabnya mungkin hujan buatan.

Curah hujan yang tinggi di kawasan itu diduga kuat karena adanya teknik modifikasi cuaca (TMC) atau hujan buatan. Menurut Surono, Kepala Sub-Direktorat Bencana Geologi dan Mitigasi, tindakan Pemerintah Provinsi Jawa Barat "menurunkan" hujan buatan di musim hujan tidak bisa dibenarkan. "Ini sama saja dengan membunuh rakyat sendiri," ujarnya.

Gubernur Jawa Barat, Danny Setiawan, mengakui keberadaan hujan buatan yang dibuat saat longsor terjadi. "Karena asumsinya akhir bulan April ini sudah kemarau. Sedangkan masa tanam itu kan membutuhkan air," tutur Danny di lokasi longsor. Tapi, ia melanjutkan, "Saya berharap itu bukan akibat hujan buatan."

Jakarta Calon Pusat Anti-Teror

INDONESIA bakal jadi pusat pengendalian anti-teror di Asia-Pasifik bila nanti terbentuk International Terrorism Center Asia-Pacific (ITCAP). Tujuannya, meningkatkan manajemen global untuk mengantisipasi aksi teroris. "Biayanya dari negara-negara Asia-Pasifik," kata Kepala Biro Operasi Polri, Brigjen Rubani Pranoto, di Surabaya, Jumat pekan kemarin.

Tapi belum pasti kapan ITCAP berdiri, karena manajemen antisipasi terornya tengah disiapkan di Malaysia. Lembaga ini dibangun berdasarkan keputusan pertemuan negara-negara Asia-Pasifik di Bali beberapa waktu lalu. Sambil menunggu, kata Rubani, tahun ini juga didirikan pusat pendidikan anti-teror di Akademi Kepolisian, Semarang, Jawa Tengah.

Seluruh negara di Asia-Pasifik bisa mengirimkan wakilnya untuk dididik di pusat pendidikan anti-teror itu. Tak tanggung-tanggung, instruktur fisik "diambil" dari Jerman, dan Amerika Serikat kebagian memasok peralatan canggih dan manajemen anti-teror. "Personel dari Malaysia akan ikut program pendidikan anti-teroris," ujar Timbalan Pengarah Pengurusan PDRM, Penolong Kanan Pesuruh Jaya 1, Dato' Muhd Nor bin Ostman.

Jobpie Sugiharto, Bambang Soedjiartono (Medan), Cunding Levi (Merauke), Adi Mawardi (Surabaya), Edy Budiyarso, Bobby Gunawan, TNR