Satu Pemilu Dua Sikap

MENJELANG tengah malam, Prabowo Subianto masih berdiskusi dengan Wakil Ketua Umum Partai Gerakan Indonesia Raya Arief Poyuono di ruang kerjanya di Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan, Rabu, 15 Mei lalu. Ditemani air putih dan roti bakar cokelat, keduanya membicarakan hasil pemilihan umum presiden.

Menurut Arief, Prabowo saat itu menyatakan tetap tak akan menerima hasil pemilu presiden yang memenangkan Joko Widodo-Ma’ruf Amin. Mantan Komandan Jenderal Komando Pasukan Khusus itu, kata Arief, berharap pemilu ulang bisa terselenggara. “Sudah nanggung, kita harus melawan. Now or never,” ujar Arief menirukan ucapan Prabowo.

Keduanya lantas membicarakan langkah selanjutnya jika Komisi Pemilihan Umum tak memenangkan mereka. Prabowo, kata Arief, tak akan menggugat hasil pemilu ke Mahkamah Konstitusi karena tak percaya terhadap keputusan lembaga tersebut. “Satu-satunya cara adalah dengan tekanan massa,” ujarnya. -Arief mengaku sudah berbicara dengan sejumlah pengurus organisasi buruh untuk ikut meng-gerakkan anggotanya dalam aksi me-nolak penetapan hasil pemilu yang akan diselenggarakan pada Rabu pekan ini, 22 Mei.

Sehari sebelum pertemuan tersebut, Badan Pemenangan Nasional Prabowo Subianto-Sandiaga Salahuddin Uno menggelar acara bertajuk “Mengungkap Fakta-fakta Kecurangan Pilpres 2019” di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta. Dua layar lebar di kiri dan kanan panggung menampilkan berbagai tudingan kecurangan, seperti sebuah mobil yang dianggap membawa lari kotak suara serta dokumen C1—hasil penghitungan di tempat pemungutan suara—yang disebut tak sesuai dengan Sistem Informasi Penghitungan Suara KPU.

Saat berpidato, Prabowo pun menyatakan tak akan menerima hasil pemilu. “Saya menolak hasil penghitungan yang curang,” ujarnya. Begitu pula Sandiaga Uno, yang menuding terjadi ketidaknetralan aparat pemerintahan dan petugas keamanan. Bekas Wakil Gubernur DKI itu pun menyatakan politik uang begitu marak dalam pemilu, termasuk di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Di dua provinsi itu, Jokowi-Ma’ruf menang telak. “Ini terjadi di banyak tempat.”

Sejumlah petinggi Badan Pemenangan Nasional Prabowo-Sandiaga dan politikus Partai Gerindra yang ditemui Tempo mengatakan acara itu tak hanya bertujuan memaparkan dugaan kecurangan, tapi juga merapatkan barisan menjelang aksi unjuk rasa 22 Mei. Politikus Partai Berkarya, Siti Hediati Hariyadi alias Titiek Soeharto, menyatakan massa pendukung Prabowo akan menyuarakan penolakan terhadap hasil pemilihan presiden di jalanan sebelum dan pada saat KPU menetapkan hasil pemilihan.

Menolak hasil pemilu, kubu Prabowo-Sandiaga menyatakan tak akan menandatangani hasil rekapitulasi yang digelar KPU. Wakil Ketua Umum Gerindra Ferry Juliantono mengatakan saksi Prabowo-Sandiaga juga ditarik dari semua proses rekapitulasi. Anggota KPU, Pramono Ubaid, tak mempersoalkan tudingan kecurangan yang diajukan kubu Prabowo. KPU tetap akan mengesahkan hasil rekapitulasi suara pada Rabu pekan ini, 22 Mei. Jika Badan Pemenangan Nasional Prabowo-Sandiaga tak terima dengan hasil pemilu, Pramono mempersilakan mereka menggugat ke Mahkamah Konstitusi.

Strategi lain yang ditempuh kubu Prabowo-Sandiaga adalah menggulirkan hak angket kecurangan pemilu di Dewan Perwakilan Rakyat. Wakil Ketua Umum Gerindra Arief Poyuono berharap hak angket disetujui dan panitia khusus nantinya bisa menyelidiki semua tuduhan kecurang-an. Anggota DPR dari Partai Keadilan Sejahtera, Ledia Hanifa, mengatakan syarat pengajuan hak angket sudah terpenuhi karena lebih dari 25 orang dari dua fraksi yang mengajukannya.

Pengajuan hak angket di DPR seperti-nya bakal kandas. Fraksi-fraksi pendukung Jokowi yang menguasai mayoritas kursi di parlemen ogah menyetujui hak angket. Anggota DPR dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Eva Kusuma Sundari, mengatakan tuduhan kecurangan pemilu seharusnya diselesaikan di Badan Pengawas Pemilu dan Mahkamah Konstitusi. “Itu mekanisme hukum yang sudah kita sepakati di DPR,” ujar Eva.

Anggota DPR yang juga Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional, Bara Ha--sibuan, mengatakan fraksinya -belum mem--bicarakan hak angket. “Belum ada yang tanda tangan dari fraksi kami,” ucap-nya. Menurut Bara, saat ini di partainya sudah ada pembicaraan mengenai arah politik PAN selanjutnya. Termasuk kemungkinan meninggalkan koalisi Prabo-wo-Sandiaga dan bergabung dengan pemerintah Jokowi. “Belum ada keputusan, tapi sudah ada pembicaraan.”

Ketua Dewan Kehormatan PAN Amien Rais membantah kabar bahwa partainya meninggalkan koalisi. “Omong kosong,” ujarnya.

Bukan hanya PAN yang memikirkan kemungkinan menyeberang ke kubu Jokowi. Demokrat pun mulai berancang-ancang meninggalkan Prabowo-Sandiaga. Setelah pencoblosan 17 April lalu, Ketua Umum Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono menarik kadernya yang “berdinas” di BPN Prabowo-Sandiaga. Wakil Sekretaris Jenderal Demokrat Renanda Bachtar mengatakan partainya masih tergabung dalam koalisi pendukung Prabowo-Sandiaga hingga penetapan pemilu. “Koalisi berakhir setelah tanggal 22 Mei 2019,” tuturnya.

Pendukung Prabowo Subianto-Sandiaga Uno melaporkan dugaan kecurangan Pemilihan Umum 2019 di depan gedung Badan Pengawas Pemilu, Jakarta, 10 Mei 2019. TEMPO/Hilman Fathurrahman W.

Meskipun Prabowo menolak hasil pemilihan presiden, sejumlah petinggi Gerindra mengakui kekalahan mereka. Dua pengurus Gerindra yang ditemui Tempo menyebutkan sejumlah pengurus mulai mendiskusikan langkah selanjutnya jika KPU menetapkan Jokowi sebagai pemenang pemilu. Mereka pun mulai membangun komunikasi dengan Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma’ruf. Tapi, ihwal kepastian langkah yang akan diambil, mereka masih menunggu penetapan hasil pemilu oleh KPU.

Kehilangan sebagian dukungan dari partai pengusungnya, Prabowo masih disokong penuh oleh sejumlah kelompok Islam. Mereka juga menyatakan akan turun ke jalan menolak penetapan hasil pemilu. Sekretaris Jenderal Dewan Pengurus Daerah Front Pembela Islam Jakarta Novel Chaidir Hasan alias Novel Bamukmin memastikan organisasinya dan juga Persaudaraan Alumni 212—aksi unjuk rasa pada 2 Desember 2016 yang menuntut Gubernur DKI saat itu, Basuki Tjahaja Purnama, ditahan karena menjadi tersangka kasus penistaan agama—siap bergabung dalam unjuk rasa. “Bakal ada puluhan ribu orang dari Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, dan Banten,” ujar Novel.

Ferry Juliantono menyatakan tak mengetahui sikap sebagian pengurus partainya yang sudah menerima kekalahan. “Kami masih yakin Prabowo menang,” ucapnya. Sedangkan Arief Poyuono me-ngaku mendengar kasak-kusuk tersebut. “Silakan saja. Tapi kader Gerindra harus mengikuti keputusan Ketua Umum Prabowo Subianto.”

Arief mengatakan Prabowo tak mau mengubah keputusannya menolak hasil pemilu presiden. Ia mengaku sempat menyarankan Gerindra juga menolak hasil pemilu legislatif dan tak menempatkan kadernya di Dewan Perwakilan Rakyat. Logikanya, kata Arief, pemilihan presiden dan pemilihan anggota legislatif diselenggarakan serentak oleh KPU yang mereka ragukan kredibilitasnya. Tapi Prabowo menolak. “Nanti siapa yang mengawasi pemerintah?” ujar Arief menirukan Prabowo.

PRAMONO, BUDIARTI UTAMI PUTRI