Saya Ingin Mesin ini Bekerja Semua

Lukisan besar berjudul Berburu Singa karya pelukis Raden Saleh Syarif Bustaman itu seperti bernyawa. Seorang pemburu, dengan bedil di tangan kiri dan belati di tangan kanan, tengah bergelut dengan seekor singa besar di padang rumput. Semangat dan kegigihan sang pemburu yang terpancar dari sorot mata dan raut mukanya seolah mewakili semangat Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, yang duduk di kursi panjang di bawahnya. Dengan tegas dan bersemangat ia menjelaskan berbagai program kerja yang telah dilakukannya selama seratus hari pertama masa pemerintahannya.

Presiden yang kini 55 tahun itu seorang pekerja keras. Nyaris tak ada waktu luang yang dilewatkannya tanpa agenda kerja. Belakangan, kesibukannya memuncak setelah bencana alam dahsyat terjadi di Aceh. "Rakyat ingin kami bekerja, lebih cepat lebih bagus," ujarnya.

Sabtu pagi lalu, presiden pertama hasil pemilu langsung ini menerima tim wartawan Tempo yang bertanya seputar program 100 hari masa dinasnya. Di Ruang Raden Saleh, selama satu setengah jam ia menjawab semua pertanyaan dengan tegas, mantap, tanpa ragu. Berikut petikannya.

Apa yang sudah dan belum dicapai selama 100 hari pertama?

Ada empat golongan pekerjaan. Pertama, melanjutkan dan menuntaskan masalah yang belum diselesaikan pemerintah sebelumnya. Sebagian sudah tercapai dan sebagian diintensifkan penyelesaiannya. Kedua, mengamankan Lebaran, Natal, dan tahun baru, yang alhamdulillah berjalan baik. Ketiga, Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2004-2009 sudah diterbitkan, juga instruksi presiden dan peraturan pemerintah yang diperlukan. Keempat, menangani musibah yang sangat besar di Aceh yang harus diprioritaskan.

Sejauh mana pelaksanaan langkah konsolidasi, konsiliasi, dan aksi yang Anda canangkan?

Belum sepenuhnya selesai. Konsolidasi pemerintahan sudah kami lakukan, meski masih terus harus meningkatkan kinerja dan efektivitas pemerintahan ini. Meskipun baru tiga bulan lebih, tapi alhamdulillah kami bisa mengkonsolidasi peran dan tugas masing-masing. Konsiliasi sebetulnya dalam arti luas. Pada hari kelima saya bicara dengan para gubernur se-Indonesia untuk membawakan suasana politik yang teduh. Saya katakan kompetisi kemarin adalah bagian dari demokrasi. Tidak elok kalau terus bertengkar. Satu bulan kemudian, mereka katakan di daerah tak ada lagi jarak antara pemilih A dan B. Tapi konsiliasi antar-elite politik memang tak semudah yang kita bayangkan. Ini perlu waktu.

Beberapa aksi sudah dilakukan, termasuk terapi kejut yang saya lakukan sendiri. Saya kunjungi simpul-simpul kritis seperti kepolisian, pajak, bea dan cukai, dan BUMN tertentu.

Anda merasa terhambat konstelasi politik di DPR?

Masalah itulah yang sedikit menghambat mekanisme hubungan pemerintah dan DPR di awal penugasan saya. Pemerintah perlu pengawasan. Kami tidak ingin kebijakan publik tidak tepat. Mekanisme pengawasan yang tepat akan mendorong kenyataan bahwa apa yang dilakukan pemerintah memang benar adanya. Tapi, karena ada kemelut politik, ada koalisi di tubuh Dewan, hubungan sempat terhenti beberapa minggu.

Bagaimana dengan masalah teknis di birokrasi?

Saya memang kurang sabar, ingin lebih cepat. Para menteri kadang menganggap saya memberikan call terlalu tinggi. Memang sedikit keponthal-ponthal, tapi saya sadar semua perlu waktu, perlu penyesuaian peran dan tugas. Birokrasi tidak semuanya langsung tune-in dengan keinginan pimpinan. Tugas saya mempercepat dan menggerakkan semua mesin pemerintahan.

Anda pernah memerintahkan Kapolri supaya menangkap teroris Azahari dan kawan-kawan dalam 100 hari. Tapi hingga kini tak berhasil. Ada konsekuensi?

Yang saya minta adalah pembenahan internal untuk membangun citra polisi yang bersih dan profesional. Kemudian menuntaskan tugas yang harus dilakukan, termasuk pencegahan dan pencarian tokoh-tokoh teroris secepat-cepatnya. Saya harapkan dalam waktu 100 hari bisa ditemukan. Saya tahu ada langkah-langkah lebih intens, tapi mereka belum ditemukan. Saya selalu mengecek, dan Kapolri selalu melaporkan perkembangannya. Konon sudah hampir kena, tapi lepas lagi. Sudah dikejar, tiba-tiba meleset. Saya minta lebih ditingkatkan lagi.

Bagaimana dengan kasus pembunuhan Munir?

Saya terus memantau. Tiga hari lalu Kapolri dan Jaksa Agung menyampaikan bahwa sekarang penyelidikan sudah mengarah ke dua orang. Satu sudah diperiksa dan jawabannya tidak konsisten, jadi akan terus dikejar. Satu lagi masih di Belanda dan akan segera diperiksa. Saya minta investigasi terus diintensifkan sehingga jelas duduk perkaranya dan bisa dilimpahkan ke pengadilan. Kasus ini akan terus kita ikuti dan tidak dipetieskan.

Dulu Anda berjanji memimpin langsung pemberantasan korupsi. Sudah berjalan?

Sudah saya lakukan. Yang dimaksud memimpin sendiri adalah secara berkala meminta laporan kemajuan. Tiga hari lalu saya panggil Jaksa Agung, Kapolri, sekaligus KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi), meski bukan di bawah kendali saya. Saya juga terus berkomunikasi dengan BPK dan BPKP, meski agak berbeda karena yang satu yudikatif dan yang satu eksekutif. Saya pun berkomunikasi dengan Mahkamah Agung. Saya ingin mesin ini bekerja semua. Semua lembaga pemberantas korupsi menjalankan tugas secara sinergis. Saya membayangkan bukan hanya 100 hari, melainkan lima tahun. Saya harus memastikan pemberantasan korupsi berjalan benar dan efektif.

Adakah yang akan segera diadili?

Ketika saya datang ke Kejaksaan Agung, saya tanyakan jumlah perkara yang tertunda. Waktu itu dikatakan 150. Kemarin dilaporkan sudah 124 yang dilimpahkan ke pengadilan. Dulu Adrian Waworuntu dan Nurdin Halid belum diajukan ke pengadilan, saya minta segera diadili karena rakyat membutuhkan keadilan dan kejelasan. Dua-duanya sudah masuk pengadilan. Dulu banyak sekali pemeriksaan gubernur, wali kota, bupati, anggota DPR yang tertunda karena proses perizinan. Sepanjang diusulkan Kejaksaan Agung dan tak ada hubungannya dengan politik, saya izinkan. Saya sudah teken 31 pemeriksaan pejabat-pejabat itu. Soal SP3 (surat perintah penangguhan penyidikan) banyak yang bilang tidak benar. Tapi saya bilang hati-hati karena akan menimbulkan ketidakpastian hukum nanti. Beberapa SP3 tetap dibahas, tapi beberapa kasus tetap di-SP3-kan. Ada beberapa kasus yang tidak logis mungkin akan dibuka kembali.

Bagaimana membersihkan korupsi di lingkungan penegak hukum yang dianggap "sapu kotor"?

Salah satu faktor berkembangnya korupsi adalah kesejahteraan birokrasi yang rendah, sehingga untuk bertahan hidup mereka melakukan penyelewengan. Faktor lain adalah sistem, kelembagaan, pengawasan, mentalitas, dan faktor-faktor lain. Itu juga bagian dari upaya perbaikan di masa depan. Sambil melakukan pencegahan, kami akan menindak pejabat yang benar-benar korup dan terbukti. Mereka akan kami beri sanksi.

Dalam 100 hari ini, adakah klasifikasi menteri-menteri yang punya kinerja bagus?

Terlalu dini rasanya, karena baru tiga bulan. Saya punya kriteria, kesimpulan awal, tapi sekarang lebih baik saya pacu semangat mereka saja. Mereka yang energik harus lebih giat lagi. Yang sudah on the right track saya minta mempertahankan dan meningkatkan. Berikan kesempatan dulu. Dalam kontrak politik yang saya buat dengan mereka, evaluasi dilakukan setelah setahun.

Jadi, tidak akan ada reshuffle?

Tidak ada pikiran melakukan reshuffle dalam tiga bulan ini. Reshuffle itu alasannya harus kuat. Pertama, yang bersangkutan melakukan kesalahan prinsip seperti korupsi dan pelanggaran lain. Kedua, ia betul-betul tidak perform, tidak bisa menjalankan tugasnya karena kemampuan. Sekarang biarkan mereka bekerja dulu. Saya akan memantau dan menilai secara tepat.

Mengapa Anda memperbolehkan Wakil Presiden menjadi Ketua Umum Golkar?

Ketika saya mendengar beliau mencalonkan diri sebagai Ketua Umum Partai Golkar, saya hanya menanyakan apakah Pak Kalla tetap bisa konsentrasi dan memberikan prioritas pada tugas sebagai wakil presiden. Dengan tegas beliau katakan akan tetap memprioritaskan tugas-tugas wapres. Sebagian pekerjaan di Golkar bisa dikelola oleh pemimpin yang lain. Tentu saya lega karena anggota kabinet harus lebih mencurahkan tenaganya untuk tugas-tugas anggota kabinet.

Tapi akibatnya, dari sisi politik, Pak Kalla terkesan lebih superior dibandingkan dengan Anda?.

Saya memisahkan antara wilayah politik dan wilayah administrasi pemerintahan. Saya memisahkan pekerjaan lima tahun ini dengan persoalan 2009 ke depan. Mandat saya lima tahun. Karena itu, saya harus fokus, bekerja sekuat tenaga dalam lima tahun ini. Tidak terpikir sama sekali bagaimana 2009 nanti. Orang khawatir, Pak Kalla memimpin Golkar dan punya peluang untuk 2009. Itu sebuah keniscayaan. Undang-Undang Dasar dan undang-undang kita tidak melarangnya. Tetapi, yang saya inginkan, semua memberikan fokus untuk lima tahun ini. Buat saya, hubungan parlemen dan pemerintahan itu penting. Karena itu, dengan Pak Kalla memimpin partai politik terbesar di parlemen, dengan komitmen beliau menyukseskan tugas pemerintahan dan membantu saya sebagai presiden, saya tidak khawatir jika terjadi tekanan-tekanan politik dari parlemen. Rakyat akan melihat semuanya dan etika politik akan bicara. Sejauh ini saya melihat Pak Jusuf Kalla tetap pada lingkup bidang tugasnya. Kami bekerja sistemik dalam satu tim. Apa yang dilakukan atas direction saya. Kalau tidak, inisiatif beliau juga dilaporkan kepada saya, dan saya yang mengendalikan.

Benarkah ada pembagian tugas antara Anda dan Jusuf Kalla? Benarkah JK mengurusi masalah ekonomi?

Tidak ada. Saya juga heran, di luar ada isu SBY urusannya polkam, sedangkan Jusuf Kalla urusannya ekonomi. Tidak. Presiden bertanggung jawab atas politik, hukum, ekonomi, kesejahteraan, pertahanan keamanan, atas semuanya. Wakil presiden sebagai pembantu presiden juga menjalankan semua bidang.

Setelah Kalla menjadi Ketua Umum Partai Golkar, pemerintah dicurigai mengintervensi beberapa partai. Apa tanggapan Anda?

Saya heran. Saya mendengar soal intervensi itu, termasuk dari kalangan PDIP. Bahkan nama saya disebut-sebut. Padahal tidak terlintas dalam pikiran saya untuk mencampuri urusan partai politik. Saya diusulkan Partai Demokrat. Partai itu yang menggagas dan mendirikan adalah saya. Ada masalah di sana, tapi saya tidak memberi komando, tidak mengintervensi langsung harus begini harus begitu. Apalagi parpol lain.

Dalam perundingan dengan GAM, mengapa Wakil Presiden sangat berperan?

Tidak ada yang dilakukan Wapres yang tidak saya ketahui, atau tidak dilaporkan kepada saya, atau bukan petunjuk saya. Itu saya pastikan. Pak Jusuf Kalla mengkoordinasi proses-proses pendekatan dan komunikasi. Lebih baik tugas ini tidak dilakukan presiden. Lebih bagus di tingkat lebih bawah karena itu pembicaraan informal. Inisiatif menyelesaikan Aceh secara damai saya sampaikan di awal 100 hari pemerintahan saya. Saat saya berkonsultasi dengan DPR pada 17 November, saya katakan bahwa darurat sipil jalan terus, operasi terpadu jalan terus. Tetapi kita bisa segera mengakhiri konflik dengan tetap mempertahankan NKRI, dengan otonomi khusus dan sejumlah konsesi untuk Aceh. Ini untuk membangun Aceh, bukan semata untuk GAM.

Ketika terjadi musibah, Aceh hancur, saya semakin terdorong untuk mengajak semua bersatu membangun Aceh. Saya bicara langsung dengan pemimpin GAM di Aceh. Responsnya menggembirakan. Tetapi selalu ada ungkapan bahwa mereka siap, tapi bagaimana dengan GAM di Swedia. Karena itu, saya bicara dengan Sekjen PBB dan beberapa kepala negara untuk mengimbau pimpinan GAM di Swedia agar mereka tidak merintangi proses dalam negeri Indonesia untuk mengakhiri konflik di Aceh. Tanggapannya positif.

Mengapa perundingan di Helsinki masih menjadi prioritas?

Saya ini pensiunan jenderal. Operasi militer di negara mana pun tidak bisa secara sendiri menyelesaikan konflik internal. Penyelesaian perang terbuka pun tak hanya dengan operasi militer, selalu ada diplomasi, ada negosiasi. Sejarah kita sejak 1950-an dan 1960-an mencatat, berbagai pemberontakan diselesaikan bukan hanya dengan operasi militer.

Bung Karno dulu menyelesaikan Papua dengan perundingan politik dan operasi militer. Ini pun sama. Operasi pemulihan keamanan jalan terus, tetapi kenyataannya belum selesai. Korban berjatuhan baik dari TNI, polisi, rakyat, maupun GAM. Karena itu, jauh lebih baik bila ini segera diakhiri.

Bagaimana rencana penggantian Panglima TNI dan Kapolri?

Pada bulan Februari ini akan saya lakukan pergantian pimpinan-pimpinan teras. Panglima TNI sudah berkomunikasi dengan saya dan mengajukan sejumlah nama kepala staf yang akan dipilih presiden. Setelah Kepala Staf Angkatan selesai, berikutnya tentu Panglima TNI dan juga Kapolri. Saya tidak akan mencampuri urusan penentuan Panglima Kodam dan lainnya.

Dalam skala 5 sampai 10, berapa nilai kecepatan bekerja pemerintahan Anda dalam 100 hari?

Ukurannya bukan kecepatan saja, tapi apa yang diagendakan dan sudah dicapai pemerintah dalam 100 hari. Dari masalah-masalah limpahan masa yang lampau, beberapa sudah diselesaikan, sebagian belum dicapai, namun saya tak boleh menyalahkan para menteri. Saya yang bertanggung jawab. Saya tak boleh menilai, nanti keliru dan dianggap saya memberi nilai terlalu tinggi. Dari limpahan masalah-masalah masa yang lampau, sudah lumayan yang saya capai. Tapi, silakan saja saya dinilai.