Siapa Senang Kerikil Menyingkir

MAKAN malam prasmanan membuka pertemuan menteri, ketua umum partai, dan ketua fraksi pendukung pemerintah di rumah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Puri Cikeas, Bogor, Kamis malam pekan lalu. Sahibul bait menyilakan tetamu yang sudah datang sejak pukul tujuh. Setelah sejam berbincang ringan, Yudhoyono bicara. Ia menyatakan pertemuan digelar buat membangun kembali kekompakan.

Hanya setengah jam bicara, Yudhoyono memberi kesempatan semua ketua umum dan ketua fraksi Dewan Perwakilan Rakyat anggota koalisi bicara. Menteri-menteri dari partai koalisi tak diberi kesempatan bicara, tapi seorang menteri tunjuk jari. Yudhoyono mengizinkan dia bicara.

Presiden Partai Keadilan Sejahtera Luthfi Hasan Ishaaq mengatakan, Yudhoyono mengumumkan pengurus koalisi yang dilembagakan. Ketua umum dipegang Yudhoyono sendiri. Ia didampingi Ketua Pelaksana Harian Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie. Sedangkan Syarif Hasan, Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah dari Partai Demokrat, menduduki posisi sekretaris. Inisiatif pembentukan sepenuhnya diambil Yudhoyono. ”Kami terima, given,” kata Luthfi.

Memang tak ada rapat koalisi yang mendahului lahirnya keputusan itu. Ketua Fraksi Partai Demokrat Anas Urbaningrum menyatakan, Aburizal mendapat posisi ketua umum koalisi karena memimpin partai terbesar kedua dalam koalisi setelah Partai Demokrat. ”Bang Ical—panggilan Aburizal—juga sudah lama bekerja sama dengan Pak SBY,” kata Anas.

Koalisi pendukung Yudhoyono terdiri atas Partai Demokrat, Partai Golkar, Partai Keadilan Sejahtera, Partai Amanat Nasional, Partai Persatuan Pembangunan, dan Partai Kebangkitan Bangsa. Meski begitu, mereka berpisah jalan ketika Dewan Perwakilan Rakyat mengambil keputusan atas hasil penyelidikan tentang penyelamatan Bank Century. Pertemuan digelar sehari setelah Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, yang dituduh Dewan bertanggung jawab atas penempatan dana Rp 6,7 triliun di Bank Century, menyatakan mundur.

Setelah ditunjuk menjadi ketua harian, Aburizal fasih bicara tentang ”harmoni koalisi”. Ketika membuka rapat kerja Partai Golkar Jawa Tengah di Hotel Patra Jasa Semarang, Jumat pekan lalu, ia mengatakan pertemuan di Cikeas untuk merenda beberapa kesepakatan. Dalam konsep baru, menurut Aburizal, partai koalisi ikut menentukan kebijakan pemerintah. ”Anggota koalisi terlibat sejak perencanaan,” kata pemilik kelompok usaha Bakrie ini.

Yudhoyono, Aburizal menambahkan, menyatakan forum bersama koalisi tidak untuk menyeragamkan pendapat. Hanya masalah-masalah krusial yang butuh pendapat sama. Contohnya, partai koalisi harus satu suara dalam pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan. ”Semua partai harus mendukung perubahan ini tepat waktu,” tuturnya.

Pembahasan anggaran ini terganggu sikap sejumlah politikus yang memboikot kehadiran Sri Mulyani. Kini, menurut Aburizal, partai tak harus satu warna dalam pembahasan anggaran. Artinya, partai masih punya celah untuk selalu bermanuver, bergerak untuk mencari simpati demi Pemilihan Umum 2014. Namun Aburizal menjamin partainya tetap membela pemerintahan Yudhoyono-Boediono hingga akhir masa jabatan.

Untuk mengukuhkan komunikasi sesama anggota koalisi bakal dibentuk sekretariat gabungan. ”Kami akan mencari tempat di daerah Jalan Diponegoro atau di sekitar sana,” kata sumber Tempo. Sebelumnya, fungsi dirigen koalisi dipegang oleh Menteri-Sekretaris Negara Hatta Rajasa. Pertemuan koalisi partai pemerintah kerap berlangsung di rumah Ketua Umum Partai Amanat Nasional itu. Partai Demokrat mulai mengambil alih setelah bergulir kasus Bank Century di Dewan Perwakilan Rakyat. Rumah dinas Syarif Hasan pun dijadikan tempat pertemuan.

Sumber di kalangan Istana mengatakan, Yudhoyono memang merasa Sri Mulyani dan Boediono menjadi pengganjal hubungannya dengan partai koalisi, terutama Aburizal Bakrie. Dengan ”melempar” Sri Mulyani ke Bank Dunia, hubungan dengan Aburizal Bakrie pun bisa diperbaiki. Sri Mulyani enggan menanggapi ihwal ini. Sedangkan Ical mengatakan, ”Saya tidak pernah berseteru dengan Ibu Sri Mulyani.”

KONSOLIDASI pendukung Yudhoyono tak mengurangi kerasnya Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Gayus Lumbuun, anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari partai itu, mengatakan kepergian Sri Mulyani ke Bank Dunia tidak cukup dengan persetujuan Presiden. Komisi Pemberantasan Korupsi, kata dia, perlu memberikan persetujuan karena Sri Mulyani sedang diproses secara hukum di lembaga antikorupsi itu. ”Penegak hukum punya hak memberikan izin atau menolak,” kata Gayus.

Suara keras PDI Perjuangan itu, kata sumber Tempo, merupakan bagian dari manuver untuk menjadikan Sri Mulyani bahan negosiasi. Apalagi sejumlah kader partai itu terbelit skandal korupsi yang kini ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi.

Sumber itu mengatakan, sejak kasus Bank Century dipersoalkan Dewan Perwakilan Rakyat, sejumlah petinggi partai itu berusaha menembus Istana. Mereka bersedia melunakkan sikap, dengan syarat kasus korupsi sejumlah kader partai itu dibekukan.

Wakil Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristianto membantah tuduhan itu. ”Kami tak punya track record membarter kasus hukum untuk urusan politik,” katanya. Justru, kata dia, banyak kader partainya yang secara politik dikerjain dengan dicari-cari kasus hukumnya.

Haris Rusly, koordinator Petisi 28, kelompok yang kritis terhadap pemerintah, mengibaratkan Presiden Yudhoyono kehilangan tangan yang biasa menangkis serangan lawan-lawan politiknya. Tyasno Sudarto, mantan Kepala Staf Angkatan Darat, yang berada dalam barisan oposisi pemerintah, mengatakan Sri Mulyani diselamatkan ”induk semangnya”.

Namun politikus anggota koalisi segera melunak. Harry Azhar Azis, Wakil Sekretaris Jenderal Partai Golkar, misalnya, menganggap mundurnya Sri Mulyani sebagai satu hal tak terduga yang bisa mencairkan kebekuan hubungan pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat. Pemerintah ingin memperbaiki hubungan ini. ”Ini titik kompromi yang baik,” katanya.

Aktivis Panitia Khusus Bank Century, Andi Rahmat, pun menurunkan tensi bicaranya. Politikus Partai Keadilan Sejahtera ini menyatakan yakin, konsolidasi partai koalisi segera terbangun setelah Sri Mulyani mundur. Menurut dia, selama ini Sri Mulyani membuat koalisi tidak solid.

Sunudyantoro (Jakarta), Rofiuddin (Semarang)