Singapura Kecil Tepi Siak

PERMINTAAN bertemu setengah memaksa dari seorang pelaku bisnis membuat Syamsuar, Bupati Siak, Provinsi Riau, gundah. Pengusaha kelapa sawit dari Medan itu beberapa kali mengirim pesan, bahkan datang ke ruang kerjanya pada awal tahun ini. Syamsuar tak kunjung bersedia memenuhi permintaan itu.

Penasaran, Syamsuar memerintahkan anak buahnya meneliti jejak pengusaha itu. Pengusaha itu ternyata baru saja mengantongi izin investasi pembukaan kebun kelapa sawit di wilayahnya.

Syamsuar memutuskan menemui pengusaha itu ditemani Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Siak Heriyanto. "Ternyata dia hanya ingin menyampaikan ucapan terima kasih secara langsung," tuturnya kepada Tempo, tiga pekan lalu.

Bertatap muka dengan investor yang sedang mengurus izin berinvestasi memang jarang dilakukan Syamsuar. Sebab, sejak 2013, dia menerbitkan peraturan bupati tentang pelimpahan kewenangan kepada Badan Penanaman Modal dan camat. Sebanyak 39 jenis perizinan dan non-perizinan diselesaikan di level dua instansi tersebut. "Saat ini tak satu pun perizinan investasi saya teken," katanya.

Menurut Syamsuar, pendelegasian wewenang itu dilakukan untuk memangkas jalur birokrasi. Sebab, banyak pengusaha mengeluhkan proses perizinan investasi yang molor dari ketentuan karena menumpuk di meja bupati. "Ini bagian kemudahan yang kami berikan," ujarnya.

Terobosan lain yang dibuat Kabupaten Siak adalah menggabungkan kantor Badan Penanaman Modal dengan Pelayanan Perizinan Terpadu. Dengan langkah ini, beragam jenis perizinan yang sebelumnya menyebar ke banyak kantor kepala dinas ditarik ke satu instansi.

"Proses perizinan yang biasa menghabiskan waktu berbulan sekarang hanya dalam hitungan hari," kata Heriyanto. "Sebagian besar tidak dikenai biaya."

Kabupaten Siak juga memangkas sejumlah peraturan yang semula mewajibkan penggunaan tenaga kerja lokal dalam setiap kegiatan investasi. Meski bertujuan positif, aturan ini kerap mempersulit dunia usaha.

Bukan hanya soal proses perizinan yang cepat, guna memberikan kepastian hukum bagi investor, Kabupaten Siak juga membentuk Tim Koordinasi Pemantapan Iklim Investasi. Tim ini beranggotakan instansi penegak hukum seperti kejaksaan, kepolisian, pengadilan negeri, dan Bea-Cukai. Menurut Syamsuar, tim ini bertemu setiap bulan membahas kegiatan investasi yang masuk. "Jadi, investor tidak perlu khawatir lolos di perizinan tapi bermasalah di tempat lain," ujarnya.

Adanya beragam kebijakan yang memudahkan investasi membuat Kabupaten Siak mendapat apresiasi dari pemerintah pusat. Badan Koordinasi Penanaman Modal menempatkan Siak di peringkat ketiga Investment Award Penyelenggara Program Terpadu Satu Pintu Bidang Penanaman Modal Tahun 2014, di bawah Kabupaten Sragen (Jawa Tengah) dan Indragiri Hulu (Riau).

Berada di pinggir Sungai Siak, kabupaten ini merupakan pemisahan dari Kabupaten Bengkalis. Sejumlah perusahaan besar menjadikan wilayah ini tempat berinvestasi. Di antaranya PT Indah Kiat Pulp and Paper, perusahaan bubur kertas terbesar di Asia milik Grup Sinar Mas. Selain itu, Siak merupakan salah satu daerah yang menjadi area kerja terbesar pengeboran minyak PT Chevron Pacific Indonesia di Riau. Sejumlah perkebunan kelapa sawit juga banyak berdiri di daerah ini.

Menurut Ketua Kamar Dagang dan Industri Riau Bidang Ekonomi dan Kerja Sama Investasi Viator Butarbutar, salah satu hal yang mendorong berkembangnya investasi wilayah ini adalah dikembangkannya sejumlah infrastruktur dalam sepuluh tahun terakhir. Pemerintah daerah berhasil memetakan daerah-daerah yang perlu dipercepat pembangunan infrastrukturnya guna mempermudah akses ke sentra produksi. "Jadi pertimbangan upaya menjadi sentra produksi adalah landasan setiap proyek yang dibangun," katanya.

Dia menjelaskan, keinginan besar daerah mempercepat proses pembangunan sekaligus meningkatkan iklim investasi tecermin dari kesediaan mengalokasikan anggaran untuk proyek jalan. Di Kabupaten Siak, hal itu terlihat dengan upaya membangun jalan dengan kapasitas 12 MSI (satuan kekuatan daya dukung jalan), yang jauh di atas rata-rata jalan nasional—sebesar 8 MSI. "Tujuannya agar jalan itu bisa dilewati kendaraan bertonase besar," ujar pengajar Fakultas Ekonomi Universitas Riau ini.

Salah satu tonggak keberhasilan Syamsuar adalah membangun Jalan Maredan, yang menghubungkan Siak dengan Pekanbaru, ibu kota Provinsi Riau. Semestinya proyek jalan sepanjang 35 kilometer ini dibangun dengan anggaran provinsi. Namun, karena pelaksanaannya tersendat, Pemerintah Kabupaten Siak memutuskan memakai anggaran sendiri untuk membangun jalan yang melewati sejumlah perkebunan kelapa sawit ini. "Jalan itu kini memperpendek jarak Siak dengan Pekanbaru," ujar Syamsuar, yang turun tangan langsung melobi perusahaan perkebunan agar mau meminjamkan lahan mereka.

Selain membangun infrastruktur jalan, Kabupaten Siak menyiapkan Kawasan Industri dan Pelabuhan Tanjung Buton, yang berdiri di lahan seluas 600 hektare. Kawasan itu berada di wilayah strategis karena berlokasi di tepi Selat Malaka, daerah jalur perdagangan internasional yang berhadapan langsung dengan Malaysia dan Singapura. Di darat, Tanjung Buton berada di jalur lintas timur, yang merupakan wilayah yang tengah berkembang.

Syamsuar bercita-cita menjadikan Tanjung Buton sebagai sentra industri hilir kelapa sawit. Menurut dia, meski menjadi basis perkebunan yang terbesar di Indonesia, Riau belum memiliki industri pengolah crude palm oil (CPO) menjadi produk jadi. "Selama ini ekspor ke Malaysia," katanya. "Saatnya kita memiliki pabrik pengolahan sendiri."

Guna mewujudkan harapannya, Pemerintah Kabupaten Siak sudah meneken nota kesepahaman dengan Petrogold Global United untuk mengembangkan Kawasan Industri Tanjung Buton. Perusahaan asal Malaysia itu berencana membangun kilang penampung dan pengelolaan CPO yang dihasilkan perkebunan di Riau dengan rencana investasi Rp 10 triliun. "Sekarang mereka sedang merampungkan pengkajian," ujarnya.

Syamsuar optimistis Tanjung Buton menjadi pintu utama Siak sebagai salah satu pusat industri di Pulau Sumatera. Menurut dia, dengan lokasi yang strategis dan pelabuhan laut yang langsung terhubung dengan Selat Malaka, Tanjung Buton menjadi tempat yang menguntungkan untuk kegiatan investasi dan perdagangan. "Dengan kemudahan perizinan, kami ingin kawasan ini bisa maju seperti Singapura," katanya.

Potensi Daerah
Kabupaten Siak
Luas: 8.556,09 km2
Penduduk: 491.967
14 kecamatan
9 kelurahan
122 desa

Sektor Peternakan dan Perikanan
- Budi daya sapi, ikan air tawar, dan pupuk organik

Sektor Pertanian
- Lahan pertanian masih tersedia di sejumlah kecamatan.
- Produksi padi 33.468 ton per tahun masih membutuhkan industri pengolahan padi.
- Budi daya jagung, kedelai, kacang tanah.

Sektor Perkebunan
- Luas area perkebunan 228.392 hektare dengan produksi 5.481.408 ton per tahun.
- Perkebunan karet memiliki area 15.010 hektare dengan produksi 10.153 ton per tahun.

Pabrik Kelapa Sawit
- Dengan jumlah produksi 5.481.408 ton per tahun dibutuhkan sebanyak 15-20 pabrik.
- Industri hilir CPO.

Sektor Pariwisata
- Pengembangan obyek wisata
- Rumah makan dan restoran
- Tempat hiburan

Syamsuar, Bupati Siak::
Investor Mesti Diberi Kemudahan

BERBEKAL sumber daya alam yang berlimpah dan letak geografis yang strategis, Kabupaten Siak terus bersolek menarik investasi. Sejumlah program yang dilakukan mendapat apresiasi dari pemerintah. Apa saja yang telah dilakukan? Berikut ini wawancara dengan Bupati Kabupaten Siak Syamsuar.

Apa arti penting kegiatan investasi bagi daerah?

Dalam pembangunan daerah, kami sangat membutuhkan investasi swasta karena anggaran negara yang tersedia tidak cukup. Investasi juga bisa membuka lapangan pekerjaan yang bisa menampung angkatan kerja, yang terus meningkat setiap tahun. Kami menyadari suatu daerah bisa maju tidak hanya dengan mengandalkan pemerintah, tapi juga dengan dukungan swasta.

Anda melakukan apa untuk meningkatkan investasi?

Saat awal menjabat, saya langsung melakukan sosialisasi, baik kepada masyarakat maupun swasta, guna mendengarkan aspirasi tentang iklim investasi. Salah satu keluhan adalah dua kantor pelayanan, yakni kantor Badan Penanaman Modal dan kantor Pelayanan Perizinan Terpadu. Masyarakat dan swasta menganggap terlalu sulit dalam urusan birokrasi. Maka dua kantor ini dijadikan satu pintu, untuk mempermudah pelayanan perizinan.

Apa lagi yang ditawarkan untuk menarik investasi?

Dengan cara mendelegasikan kewenangan kepada Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu serta camat. Tujuannya memberi kemudahan bagi investor yang ingin menanamkan modal. Saya juga membuka layanan pengaduan melalui nomor telepon seluler saya pribadi untuk mengetahui laporan dari masyarakat.

Bagaimana soal pembangunan infrastruktur?

Infrastruktur sangat mempengaruhi investasi. Khusus jalan milik Kabupaten Siak, kami sudah mampu melakukan pembenahan dan pembangunan jalan yang sudah mengarah ke pedesaan. Sedangkan untuk jalan provinsi, kami aktif menyampaikan kepada Gubernur Riau agar mendapat perhatian. Alhamdulillah, kami mendapat dukungan dari Provinsi Riau. Salah satunya adalah project sharing dalam pembangunan Jalan Maredan. Ke depan, kami juga akan membangun highway untuk memperlancar akses dari Kawasan Industri Tanjung Buton ke Pekanbaru.

Apa pertimbangan menjadikan Kawasan Industri Tanjung Buton sebagai ikon investasi di Siak?

Tujuan utamanya memberikan kemudahan untuk investor. Lahan di sana yang sudah dibebaskan oleh pemerintah daerah mencapai 5.000 hektare dan yang sudah berstatus hak pengelolaan dari BPN seluas 600 hektare. Di kawasan itu sudah tersedia infrastruktur jalan, listrik, gas, dan air bersih. Lokasinya sangat strategis karena berada tidak jauh dari jalur padat internasional Selat Malaka.

Soal penjajakan dengan investor Malaysia yang akan berinvestasi di sana?

Kami melakukan lawatan bisnis ke Johor, Malaysia. Dari hasil presentasi, ternyata mereka berminat mengembangkan Kawasan Industri Tanjung Buton dan siap berinvestasi senilai Rp 10 triliun. Mereka berencana membangun storage yang bisa menampung CPO dan mendatangkan minyak dari Malaysia. Kalau ini terlaksana, bisa dibayangkan betapa banyaknya dermaga yang nanti disewakan.

Ada kritik terhadap Anda soal pencemaran Sungai Siak dan bencana asap.

Soal pencemaran air sungai ini sepenuhnya bukan kewenangan kami karena aliran Sungai Siak melewati sejumlah daerah. Saya pernah minta Kementerian Lingkungan Hidup ikut turun menyelesaikan masalah ini karena dampak terburuk pencemaran dirasakan warga saya. Sedangkan asap, saya tidak lagi mengeluarkan izin pelepasan kawasan hutan. Artinya, asap itu disebabkan oleh praktek ilegal perambah hutan. Tapi kami akan terus berupaya menanggulangi dampak buruknya.

Syamsuar
Tempat dan tanggal lahir: Jumrah, 8 Juni 1954

Pendidikan:
- APDN Pekanbaru (1987)
- FISIP Universitas Sumatera Utara (1990)

Karier:
- Camat Siak (1996)
- Kepala Dinas Pendapatan Daerah Siak (2000)
- Wakil Bupati Siak (2001)
- Inspektur Provinsi Riau (2006)
- Pejabat Bupati Kepulauan Meranti (2009)
- Staf Ahli Gubernur Riau (2010)