Permak Penampilan, Mencegah Ledakan

TAK ada seragam putih bersih yang dikenakan dokter dan paramedis di Rumah Sakit Umum Lasinrang di Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan. Petugas di unit gawat darurat, misalnya, mengenakan pakaian merah muda, hijau muda, atau kuning. Hari-hari tertentu, mereka memilih pakai batik. Seragam putih hanya dipakai mahasiswa keperawatan yang sedang magang. "Kami seperti dirawat di rumah, bukan di rumah sakit," kata Hasbiati, pasien berusia 50 tahun yang ditemui Tempo, Jumat pertama November lalu.

Efek psikologis yang lebih positif bagi pasien seperti itulah yang diharapkan ketika beberapa tahun lalu Andi Aslam Patonangi mengatur ulang urusan baju ini. Aslam berpendapat, seragam petugas medis dan pernak-pernik rumah sakit kerap menambah beban dan membuat pasien merasa sakit lebih parah. "Harus dibangun suasana feel at home, yang membantu psikis mereka untuk sembuh," ujar Aslam saat berbincang di kantornya, awal November lalu.

Keadaan serupa ia lihat terjadi di birokrasi. Itu sebabnya, ketika pada 2009 mantan camat ini terpilih sebagai bupati di Pinrang, ia segera membuat terobosan. Aslam meminta para pegawai pemerintah yang langsung berhadapan dengan rakyat di bagian pelayanan mengubah penampilan. Seragam pamong praja digantinya dengan batik. "Lebih ramah dan untuk menghilangkan kesan angker dan berjarak," katanya.

Loket-loket yang memberi batas antara petugas dan masyarakat yang perlu pelayanan diganti dengan meja di ruang lebih lega, lengkap dengan resepsionis yang lebih banyak tersenyum menyambut warga yang datang. Keluhan dan masukan ditampung melalui Pusat Pelayanan Informasi dan Pengaduan.

Setiap akhir pekan, semua keluhan direkap dan dilaporkan langsung ke Bupati. "Pada acara coffee morning setiap Senin sehabis upacara, Bupati akan langsung meminta kepala dinas terkait memberi tanggapan atau menagihnya," ucap Andi Mirani, kepala kantor pelayanan itu. "Dari laporan jalan berlubang sampai keluhan pelayanan rumah sakit, semua kami tampung dan salurkan untuk ditanggapi segera."

Kekakuan birokrasi hanyalah satu dari banyak tantangan buat Aslam ketika ia mulai menjabat. Masalah lain yang ia hadapi ketika itu adalah tingginya angka pengangguran. Lebih dari delapan persen angkatan kerja menganggur. Saat ini total angkatan kerja mencapai hampir separuh dari 350-an ribu penduduk Pinrang.

Padahal, kata Aslam, Pinrang memiliki potensi yang boleh dibilang lengkap. "Garis pantai kami membentang 93 kilometer. Pasokan air tak pernah kurang, sehingga sawah di Pinrang masih bisa panen di musim kemarau sekalipun. Hasil pertanian lain juga melimpah."

Masalahnya, sumber daya yang besar itu belum cukup terolah lantaran kurangnya investasi. Dari waktu ke waktu, modal yang bisa ditarik masuk tak banyak beranjak dari kisaran seratusan miliar rupiah per tahun. "Kalau hanya mengandalkan dana pemerintah, tak akan memadai. Kami perlu dana dan investasi pihak ketiga lebih banyak," kata Aslam. "Kalau tidak, masalah demografi ini akan menjadi bencana di masa datang. Pencegahan harus mulai dari sekarang agar ledakan itu tak terjadi sepuluh tahun lagi."

Meski Pinrang punya banyak daya tarik, Aslam paham para pemodal tak akan otomatis datang menanamkan uang di sana. Itu sebabnya, ia berupaya terus memoles diri. "Hambatan utama yang kerap jadi keluhan adalah soal perizinan," ujarnya.

Dengan modal awal Rp 150 juta pada 2009, dia mulai memangkas rantai birokrasi perizinan yang kelewat panjang dan berbelit. Dana itu digunakannya untuk membentuk unit kerja baru: Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu, sebagai cikal-bakal pelayanan terpadu satu pintu. Status kantor juga didongkrak, dari tadinya dipimpin pejabat eselon III menjadi eselon II. "Dengan begitu, kantor ini tak akan punya kendala menghadapi pejabat di unit lain."

Sejak itu, proses perizinan dipercepat dengan standar pelayanan jelas. Banyak biaya dihapuskan dan aneka kemudahan diberikan bagi mereka yang hendak memulai usahanya. "Petugas kami akan mendampingi sejak pengambilan formulir sampai pengisiannya. Semua biaya dicantumkan pada formulir itu, tanpa tambahan apa pun. Karena pembayaran dilakukan di bank, bukan di kantor kami," kata Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Nurhati Tamma. Dia menjamin, sampai izin keluar, tak akan ada campur tangan dari pihak lain yang selama ini membuat para investor terganggu.

Bentuk pelayanan lain diberikan bagi investor yang datang dengan penjemputan dari Bandar Udara Sultan Hasanuddin di Maros, yang berjarak sekitar tiga setengah jam perjalanan menuju Pinrang. Mereka juga akan diantar berkeliling menuju lokasi tujuan investasi yang diinginkan, plus penyediaan fasilitas penginapan. "Semuanya cuma-cuma," ujar Sekretaris Daerah Kabupaten Pinrang Syarifuddin Side.

Hasil kerja sejak 2009 itu mulai terasa beberapa tahun belakangan. Nilai investasi terus melonjak, dari semula seratusan miliar rupiah menjadi Rp 400 miliar pada 2012. Nilainya berlipat dua pada tahun berikutnya, dan tahun ini angkanya sudah di kisaran Rp 2 triliun. "Target saya setidaknya bisa Rp 8 triliun pada 2019," ujar Andi Aslam. Pada tahun itu, ia akan mengakhiri periode kedua masa jabatannya sebagai bupati.

Layanan tanpa ruwet dari Bupati Pinrang dan birokrasinya itu dirasakan betul oleh Pulu Niode, Direktur Utama PT Baruga Asrinusa Development. Menggandeng produsen kapal dari Jepang, Tsuneishi Shipbuilding Co, sudah dua tahun lebih Pulu dan timnya mengincar Pinrang sebagai lokasi galangan yang akan ia bangun. "Tahun lalu ketemu Bupati, ternyata tanggapannya sangat positif. Proses perizinan sangat cepat dan tak ada biaya administrasi aneh-aneh," katanya. "Itu enaknya dengan Bupati Pinrang."

Sebagai orang Gorontalo, awalnya Pulu mencoba mengarahkan pembangunan galangan itu ke daerah asalnya. Survei juga dilakukan di wilayah lain di Sulawesi Selatan, seperti Parepare, Barru, bahkan Bantaeng. "Tapi tim kami dari Jepang berkesimpulan Pinrang yang paling cocok dari berbagai faktor yang dihitung," ucap adik ipar Wakil Presiden Jusuf Kalla ini. "Keuntungan lain di sana adalah pasokan listriknya yang melimpah dari pembangkit tenaga air ataupun batu bara."

Dalam kalkulasi Pulu, lima tahun ke depan, tak kurang dari Rp 500 miliar akan tertanam hanya untuk galangan kapal di dekat Pelabuhan Marabombang di Pinrang itu saja. Jumlah itu dipastikan semakin besar mengingat galangan tersebut nanti akan punya kapasitas untuk membangun kapal hingga yang berbobot 50 ribu ton. Pada empat tahun pertama, sekitar seribu karyawan akan bisa terserap dalam proyek tersebut.

Melalui perusahaan lain dalam kelompok bisnisnya, tak jauh dari sana, ia akan membangun pula fasilitas penampungan bahan bakar kapal-kapal kargo (MFO). "Selama ini mereka harus mengisi bahan bakar di Makassar, yang berjarak 9-10 jam," Pulu menjelaskan.

Masuknya investor Jepang ini akan jadi semacam pancingan. Sebab, setelah itu pasti akan diikuti yang lain. "Sudah saya lihat rencana mereka membangun kawasan industri terpadu, termasuk rumah sakit dan sebagainya."

Pulu yakin target pemerintah Pinrang menggaet investasi sampai Rp 8 triliun pada 2019 pasti terlampaui.

Potensi Daerah
Kabupaten Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan
Berdiri: 28 Januari 1960
Luas: 1.961,77 km2
12 kecamatan
64 desa
39 kelurahan

Populasi:- Total: 351.118 jiwa (BPS 2010)
- Kepadatan: 178,98 jiwa

APBD:
-2009: Rp 560 miliar
- 2014: Rp 1.040 miliar

Proyek baru
- Pembangkit listrik tenaga air di Paleleng 2 x 40 megawatt (Rp 1,3 triliun)
- Galangan kapal di Pelabuhan Marabombang, Suppa (Rp 500 miliar)
- Depot bahan bakar kapal atau MFO (Rp 15 miliar)
- Hotel bintang tiga (Rp 27 miliar)

Andi Aslam Patonangi, Bupati Pinrang:
Keunggulan Itu Harus Dibikin

Tumbuh ketika ayahnya menjadi bupati di Pinrang, selepas kuliah di Universitas Islam Indonesia di Yogyakarta, Andi Aslam Patonangi ikut meniti karier di jalur birokrasi. Dua kali menjadi camat, dua kali pula dia terpilih sebagai bupati. Senin, 3 November lalu, di ruang kerjanya, Aslam dengan fasih menjelaskan visinya tentang Pinrang kepada Tempo.

Mengapa modal dari luar Anda anggap begitu penting buat Pinrang?

Geliat ekonomi hanya bisa terakselerasi kalau ada investasi. Kalau hanya mengandalkan anggaran belanja pemerintah, kalaupun bisa, tingkat pertumbuhannya tak akan mencukupi kebutuhan yang diperlukan. Satu lagi, hal yang saat ini belum menjadi masalah besar tapi 10-15 tahun lagi bisa menjadi bencana adalah pertumbuhan angkatan kerja yang tak sebanding dengan ketersediaan lapangan kerja. Kalau kami tidak action sekarang, ini akan jadi persoalan di masa depan. Bisa ada ledakan pengangguran, yang implikasinya bisa ke mana-mana: kemiskinan dan kerawanan sosial.

Apa yang Anda tawarkan kepada investor?

Ada yang intangible, tapi terasa dalam investasi. Jadi tak selalu harus dalam bentuk pabrik atau industri manufaktur. Setiap modal yang ditanam, betapa pun kecilnya, selama dia punya nilai tambah, itu adalah investasi. Perspektif yang lebih luas itu dulu yang saya coba tawarkan. Hal lain yang tak terungkapkan secara verbal tapi terasa adalah harapan publik dan investor agar ada pelayanan yang lebih terstandardisasi dan transparan. Dari situ, saya buat paket regulasi investasi yang memberi kemudahan. Tak ada lagi high cost economy. Itu lebih pada willingness birokrasi.

Dari sisi sumber daya?

Kebetulan Pinrang dikaruniai banyak kelebihan dibanding daerah lain. Garis pantai kami panjang, dengan kontur yang memungkinkan orang membangun pelabuhan atau galangan kapal. Kami juga kelebihan air dan punya banyak sungai, sehingga ada yang berminat membangun pembangkit listrik hydro. Hasil pertanian dan perkebunan juga cukup untuk industri berbasis agro. Tak lama lagi akan ada rice mill besar di sini.

Investor biasanya mengeluhkan adanya ketidakpastian hukum.

Memang, dalam setiap investasi, selalu ada constraint, ada batasan di mana tidak bisa saya terabas. Itu sebabnya, saya selalu minta ada paparan terbuka dari setiap rencana investasi. Di situ kami bisa lama berdiskusi dan bicara pahitnya. Itu lebih baik daripada kami janji-janji manis dan akhirnya membuat kecewa.

Sejak Anda jadi bupati, butuh berapa lama perubahan birokrasi itu menjadi seperti sekarang?

Kurang-lebih dua tahun sudah bisa jalan. Sebelum itu, ada ketidakrelaan dan sebagainya, karena urusan izin ini kan tadinya terpisah-pisah di banyak meja.

Selain pembenahan di dalam, upaya pendekatan ke investor seperti apa?

Hidup ini kan silaturahim. Jadi, kalau kebetulan ketemu mereka, saya ajak ke sini. Bulan ini juga saya ajak serombongan teman yang tertarik di bidang perkebunan, rumput laut, dan cold storage.

Kalau boleh jujur, apa yang Pinrang punya juga dimiliki daerah tetangga. Apa kelebihan Anda?

Betul. Karena itulah kelebihan dan comparative advantage harus kita bikin dan ciptakan. Saya bahkan sedang berencana membuat semacam tax holiday bagi investor dengan jumlah tertentu, khusus untuk pajak yang jadi hak daerah. Kami tak perlu mengutamakan pendapatan dari situ, yang jumlahnya juga tak seberapa. Serapan tenaga kerja dan putaran ekonomi dari investasi lebih penting. Tapi ini sebenarnya kiat saya. Kalau daerah lain bikin juga, nanti saya bisa tersaingi, ha-ha-ha....

Birokrasi kerap identik dengan kebocoran anggaran dan korupsi. Apa kiat Anda soal ini?

Saya bekerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi. Tak boleh ada lagi biaya dilambungkan. Setiap belanja harus ada return-nya. Pemeriksaan inspektorat saya minta dievaluasi setiap tiga bulan. Jadi, kalau ada kesalahan, lebih cepat terdeteksi dan diperbaiki. Lelang pengadaan juga sepenuhnya elektronik sejak 2011.

Andi Aslam Patonangi
Tempat dan tanggal lahir: Ujungpandang, 20 Mei 1964

Pendidikan:
- S-1 Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta
- S-2 Universitas Hasanuddin, Makassar

Karier:
- Kepala Seksi Statistik/Dokumentasi Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (1992)
- Sekretaris Camat Watang Sawitto (1996)
- Kepala Subseksi Pekerjaan Umum Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (2002)
- Camat Duampanua (2005)
- Camat Watang Sawitto (2006)
- Bupati Pinrang periode 2009-2014 dan 2014-2019