Mahar Jabatan di Kalibata

Enam petinggi di Kementerian Desa yang ditemui Tempo menyebutkan proses pergantian pejabat eselon I dan II juga diwarnai proses jual-beli. Mereka kompak menyebut nama anggota staf khusus Menteri Abdul Halim, Ahmad Iman Syukri, yang diduga mengatur transaksi tersebut. Menurut mereka, angka yang diminta Iman bervariasi, yaitu Rp 1-3 miliar untuk menjadi direktur jenderal atau pejabat eselon I, Rp 500 juta-1 miliar buat direktur atau eselon II, dan Rp 250-500 juta untuk eselon III—kini sudah dihapus.

Seorang di antara pejabat itu bercerita, dia pernah dimintai uang lebih dari Rp 500 juta oleh seorang utusan Iman untuk mempertahankan posisinya pada akhir 2020. Utusan tersebut meminta duit itu dibayar secara tunai. Pejabat itu sempat bernegosiasi agar pembayaran dilakukan secara bertahap. Namun utusan tersebut menolak tawaran itu. Tak sampai sebulan, pejabat itu digeser ke posisi lain.

Tak hanya mengatur penempatan pejabat, Iman ditengarai juga memainkan proyek di Kementerian Desa. Seorang petinggi kementerian itu mengaku pernah dipanggil Iman pada pertengahan tahun lalu. Kepada pejabat itu, Iman mengungkapkan keinginannya untuk mendapat fee proyek di direktoratnya yang bernilai miliaran rupiah. Pejabat ini menolak permintaan Iman. Tak sampai sebulan, Iman memanggil lagi pejabat tersebut. Menurut dia, Iman kembali meminta fee dalam jumlah yang lebih kecil beserta duit ratusan juta rupiah. Lagi-lagi permintaan itu ditolak. Belakangan, pejabat itu dicopot dari posisi struktural dan beralih ke pegawai fungsional.

Enam petinggi Kementerian Desa juga mengungkapkan bahwa sebagian dari mereka yang menolak memberikan upeti kepada Iman bakal “di-Muis-kan”. Maksudnya adalah dipindahkan dari kantor pusat di kawasan Kalibata, Jakarta Selatan, ke kantor Direktorat Jenderal Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi yang berada di Jalan Abdul Muis, Gambir, Jakarta Pusat.

Staf Khusus Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Ahmad Iman Syukri. Dokumentasi Pribadi

Anggota Ombudsman Republik Indonesia, Robert Endi Jaweng, mengaku mendengar informasi soal jual-beli jabatan di Kementerian Desa dari berbagai kalangan. Namun belum ada laporan yang diterima oleh Ombudsman. Robert pun mempersilakan para pejabat di Kementerian Desa melaporkan jual-beli tersebut. “Kami memerlukan data empiris soal itu,” ujarnya.

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar juga mengaku mendengar informasi soal jual-beli jabatan di kementeriannya. Dia mengklaim telah memeriksa kabar tersebut. “Saya cek satu per satu. Enggak ada itu,” kata politikus Partai Kebangkitan Bangsa tersebut dalam wawancara khusus dengan Tempo pada Jumat, 9 April lalu. Menurut Halim, pergantian dan pelantikan jabatan di Kementerian Desa terjadi karena ada perubahan struktur organisasi dan tata kerja. Halim juga mengklaim tak mengurusi pergantian, mutasi, ataupun perubahan kepegawaian.

•••

AHMAD Iman Syukri bukan orang baru di Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. Pada 2014, Menteri Desa saat itu yang juga politikus Partai Kebangkitan Bangsa, Marwan Ja’far, mengangkatnya sebagai anggota staf khusus. Sebelumnya, Iman menjadi calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari Daerah Pemilihan Jawa Tengah VIII, tapi gagal lolos ke Senayan. Setelah Marwan diganti oleh Eko Putro Sandjojo, Iman sempat bertahan di posisinya. Tiga petinggi Kementerian Desa mengatakan Eko belakangan mencopot Iman sebagai anggota staf khusus.

Iman disebut-sebut dekat dengan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar. Menurut dua petinggi PKB, Iman sempat membantu tim media Muhaimin. Pada Pemilihan Umum 2019, dia menjadi calon legislator di Daerah Pemilihan Jakarta II, tapi tak terpilih. Setelah itu, Muhaimin “menitipkan” Iman kepada kakaknya, Abdul Halim Iskandar, untuk menjadi anggota staf khusus Menteri Desa.

Muhaimin tak menanggapi pertanyaan yang dilayangkan Tempo ke nomor telepon selulernya. Adapun Halim mengaku mengajukan nama Iman kepada Presiden Joko Widodo untuk menjadi anggota staf khusus. “Semua staf khusus diajukan oleh menteri kepada presiden. Setelah itu, tim presiden akan menelusuri rekam jejaknya,” tutur Halim.

Seorang petinggi Kementerian Desa yang mengetahui aktivitas anggota staf khusus itu bercerita, Iman sempat ditengarai ikut mengatur penempatan pejabat di lembaga tersebut. Pada era Menteri Desa Marwan Ja’far sempat mencuat kasus jual-beli jabatan. Pada awal Maret 2016, seseorang yang mengaku sebagai perwakilan Aparatur Sipil Negara Kementerian Desa mengirimkan surat kepada Presiden Jokowi yang isinya menyatakan ada dugaan jual-beli jabatan di kementerian tersebut. Setelah itu, Jokowi mengganti Marwan dengan Eko Putro Sandjojo.

Menurut dua pejabat Kementerian Desa, Iman diduga memanfaatkan perubahan struktur organisasi dan tata kerja yang dimulai pada 2019 untuk memperjualbelikan jabatan. Perubahan itu menggabungkan dua direktorat jenderal menjadi satu. Otomatis hanya ada satu pejabat di direktorat tersebut. Iman, kata dua pejabat yang sama, diduga meminta duit kepada mereka yang berminat mengisi posisi tersebut.

Adapun Iman menyatakan tak terlibat dalam penempatan pejabat di Kementerian Desa. Ia pun menampik menerima duit atau memerintahkan anak buahnya melakukan hal itu. “Saya tidak memiliki kewenangan soal pengisian jabatan apa pun. Saya bukan aparatur sipil negara,” ujarnya pada Sabtu, 10 April lalu.

Iman menilai informasi itu datang dari orang-orang yang kecewa karena tidak mendapat jabatan. “Silakan konfrontir saya dengan orang yang memberikan informasi itu supaya terklarifikasi dan bukan fitnah belaka.” Menteri Abdul Halim pun menyatakan perubahan struktur merupakan amanat dari Presiden Jokowi. “Itu untuk penyederhanaan. Perubahan itu keluar dari peraturan presiden,” katanya. Namun hingga sekarang belum semua posisi direktur jenderal terisi. Halim pun mengakui masih ada empat jabatan yang dipegang oleh pelaksana tugas.

infografis

Komisi Pedesaan Dewan Perwakilan Rakyat sempat mempersoalkan kekosongan jabatan ini dalam rapat yang digelar pada Senin, 15 Maret lalu. Wakil Ketua Komisi Pedesaan Syarif Abdullah Alkadire menilai kekosongan itu mengakibatkan penyerapan anggaran di Kementerian Desa masih rendah. Akibatnya, program di Kementerian Desa pun tak berjalan maksimal.

Syarif mencontohkan terjadi kekosongan di posisi Direktur Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan serta Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. “Padahal dua pos itu penting karena mengurus dana desa dan pendamping desa,” ucap politikus Partai NasDem ini. Honor bagi pendamping desa tahun ini sempat mengalami keterlambatan selama tiga bulan.

Menteri Abdul Halim mengakui perubahan struktur organisasi dan tata kerja mempengaruhi sejumlah program kementerian. Namun dia mengklaim penyerapan dana di kementeriannya lebih tinggi dibanding bulan yang sama pada 2020. Ia mencontohkan, hingga awal April lalu penyerapan dana desa mencapai 12 persen secara nasional. Menurut Halim, angka-angka itu dilaporkannya secara periodik kepada Presiden Jokowi. Salah satunya pada rapat terbatas soal dana transfer daerah di Istana Presiden, Rabu, 24 Maret lalu.

Dua pejabat pemerintah yang mengetahui isi pertemuan itu bercerita, dalam rapat tersebut Presiden justru menegur Halim. Penyebabnya, angka penyerapan dana desa dinilai masih rendah. Padahal dana itu diperlukan untuk menanggulangi dampak pandemi Covid-19 di daerah. Namun Halim menampik dimarahi oleh Jokowi. Presiden, kata Halim, memintanya meningkatkan penyerapan dana desa.

Seusai rapat itu, Halim mengadakan rapat koordinasi Kementerian Desa di salah satu hotel di Cisarua, Bogor, Jawa Barat. Dia membentuk tim untuk mempercepat penyerapan dana desa. Sejumlah pejabat pun ditugasi khusus mengawal penyerapan dana desa di setiap daerah. Adapun juru bicara presiden, Fadjroel Rachman, enggan berkomentar mengenai kinerja Kementerian Desa yang dibahas dalam rapat di Istana. “Bisa tanya ke Menteri Desa atau Wakil Menteri Desa.”

HUSSEIN ABRI DONGORAN, DEVY ERNIS, BUDIARTI UTAMI PUTRI