Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Arsip

Syariah Sampai Ujung

29 Agustus 2011 | 00.00 WIB

Image of Tempo
Perbesar

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

ADA demam syariah Islam sejak otonomi diberlakukan. Setiap daerah berlomba menerbitkan peraturan yang berbasis agama. Ini tak ada hubungannya dengan ideologi partai akibat pemilihan langsung kepala daerah. Para gubernur, bupati, dan wali kota membuat aturan syariah semata demi kepentingan politik. Faktanya, hanya satu bupati atau wali kota yang menerbitkan aturan syariah Islam berasal dari partai Islam, semacam Partai Kebangkitan Bangsa atau Partai Keadilan Sejahtera. Inilah antara lain sejumlah "perda syariah" itu.


NANGGROE ACEH DARUSSALAM
4 undang-undang
1 keputusan presiden
1 keputusan Ketua Mahkamah Agung
11 qanun
14 peraturan/instruksi gubernur

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh

  • Aceh diberi otonomi khusus dalam bentuk pemerintahan Aceh berlandaskan syariah Islam

    SUMATERA BARAT

    1. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Maksiat
    2. Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 3/2002 tentang Pemberantasan Tindak Asusila
    3. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 2/2004 tentang Pencegahan Maksiat
    4. Peraturan Daerah Padang Panjang Nomor 3/2004 tentang Pencegahan, Penindakan, dan Pemberantasan Penyakit Masyarakat
    5. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Panjang Nomor 7/2008 tentang Zakat
    6. Peraturan Daerah Kabupaten Bukittinggi Nomor 29/2004 tentang Zakat, Infaq, dan Sodaqoh
    7. Peraturan Daerah Kabupaten Bukittinggi Nomor 20/2003 tentang Pemberantasan Penyakit Masyarakat
    8. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8/2004 tentang Pandai Baca-Tulis Al-Quran
    9. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 4/2005 tentang Berpakaian Muslim dan Muslimah
    10. Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 6/2005 tentang Pakaian Muslim
    11. Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 5/2005 tentang Baca-Tulis Al-Quran
    12. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7/2005 tentang Baca-Tulis Al-Quran
    13. Imbauan Gubernur Sumatera Barat kepada instansi tentang kewajiban berpakaian muslim
    14. Instruksi Wali Kota Padang Nomor 451.422/Binsos III/2005 tentang Pelaksanaan Wirid Remaja Didikan Subuh dan Antitogel, dan Kewajiban Berpakaian Muslim/Muslimah
    15. Instruksi Wali Kota Padang tanggal 7 Maret 2005 tentang pakaian muslimah
    16. Peraturan Daerah Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung Nomor 19/2006 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Maksiat
    17. Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 3/2002 tentang Larangan Pelacuran
    18. Imbauan Bupati Tanah Datar Nomor 451.4/556/Kesra-2001 tentang Kewajiban Memakai Busana Muslim kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Tenaga Kerja
    19. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 21/2003 tentang Baca-Tulis Al-Quran
    20. Peraturan Daerah Kabupaten Limapuluh Kota Nomor 6/2003 tentang Baca-Tulis Al-Quran
    21. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8/2004 tentang Baca-Tulis Al-Quran

    RIAU

    1. Surat Edaran Gubernur Riau Nomor 003.1/UM/08.1/2006 tentang Membuat Pelang dengan Tulisan Arab-Melayu

    BENGKULU

    1. Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 24/2000 tentang Larangan Prostitusi
    2. Instruksi Wali Kota Bengkulu Nomor 03/2004 tentang Program Peningkatan Keimanan

    SUMATERA SELATAN

    1. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 13 Tahun 2004 tentang Pemberantasan Maksiat
    2. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 2/2004 tentang Pemberantasan Pelacuran
    3. Peraturan Daerah Ogan Ilir Nomor 35/2005 tentang Pengelolaan Zakat

    LAMPUNG

    1. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 07/2001 tentang Larangan Prostitusi
    2. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 15/2002 tentang Larangan Prostitusi
    3. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 04/2004 tentang Larangan Prostitusi, Perjudian, dan Kemaksiatan
    4. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 95/2004 tentang Produksi, Distribusi, dan Penjualan Minuman Keras

    BANTEN

    1. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 4/2004 tentang Zakat
    2. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 6/2002 tentang Zakat
    3. Surat Keputusan Bupati Pandeglang Nomor 09/2004 tentang Seragam Muslim di SD, SMP, SMA
    4. Surat Edaran Bupati Pandeglang Nomor 25/2002 tentang Penggunaan Pakaian Islami pada Saat Bekerja
    5. Peraturan Daerah Tangerang Nomor 7/2005 tentang Larangan Distribusi dan Penjualan Minuman Keras
    6. Peraturan Daerah Tangerang Nomor 8/2005 tentang Larangan Prostitusi
    7. Surat edaran Wali Kota Tangerang, Agustus 2008, tentang penutupan tempat hiburan selama Ramadan

    JAWA BARAT

    1. Peraturan Daerah Indramayu Nomor 7/1999 tentang Prostitusi
    2. Surat edaran Bupati Indramayu tahun 2001 tentang wajib busana muslim dan pandai baca Al-Quran bagi siswa sekolah
    3. Peraturan Daerah Garut Nomor 6/2000 tentang Kesusilaan
    4. Surat edaran Bupati Garut tahun 2000 tentang penggunaan jilbab bagi pegawai negeri di lingkungan pemerintah daerah
    5. SKB Pelarangan Ajaran Ahmadiyah di Kabupaten Garut tahun 2005
    6. Peraturan Daerah Tasikmalaya Nomor 28/2000 tentang Pemberantasan Pelacuran
    7. SKB Larangan Ajaran Ahmadiyah di Tasikmalaya tahun 2007
    8. Peraturan Daerah Majalengka soal prostitusi tanggal 14 Maret 2009
    9. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 10/2002 tentang Larangan Perbuatan Susila
    10. Surat Edaran Bupati Cianjur Nomor 025/3643/Org dan Surat Edaran Nomor 061.2/2896/Org tentang Jam Kerja dan Anjuran Pemakaian Seragam Kerja Muslim pada Hari Kerja
    11. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 15/2006 tentang Pakaian Dinas Harian Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cianjur
    12. SKB Larangan Ajaran Ahmadiyah di Kabupaten Cianjur tahun 2005
    13. Instruksi Bupati Sukabumi Nomor 4/2004 tentang Pakaian Busana Muslim bagi Siswa dan Mahasiswa di Kabupaten Sukabumi
    14. Surat Edaran Dinas Pendidikan Kabupaten Sukabumi Nomor 450/2198/TU tentang Pakaian Busana Muslim bagi Siswa Sekolah dan Mahasiswa
    15. SKB Larangan Aktivitas Jemaah Ahmadiyah di Kabupaten Sukabumi tahun 2006
    16. SKB Pelarangan Ahmadiyah di Kabupaten Kuningan pada 2004
    17. SKB Pelarangan Ajaran Ahmadiyah di Kabupaten Bogor 2005
    18. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 77/2004 tentang Pendidikan Madrasah Diniyah Awaliyah
    19. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 9/2005 tentang Zakat, Infaq, dan Sodaqoh

    JAWA TENGAH

    1. Surat Edaran Wali Kota Semarang Nomor 435/4687/2008 tentang Pembatasan Jam Buka Tempat Hiburan Malam

    JAWA TIMUR

    1. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 5/2005 tentang Pemberantasan Pelacuran
    2. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 8/2005 tentang Larangan Perbuatan Cabul
    3. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 4/2005 tentang Zakat, Infaq, Sodaqoh
    4. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 4/2006 tentang Aturan Membuka Rumah Makan di Bulan Ramadan
    5. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 5/2007 perihal Larangan Prostitusi
    6. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 7/2002 perihal Larangan Prostitusi
    7. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 14/2001 perihal Larangan Prostitusi
    8. Surat Edaran Bupati Pamekasan Nomor 450/2002 tentang Pemberlakuan Syariah Islam

    NUSA TENGGARA BARAT

    1. Surat Keputusan Bupati Dompu Nomor Kd.19.05/HM.00/1330/2004 tentang Kewajiban Membaca Al-Quran bagi Pegawai Pemda yang Akan Mengambil SK
    2. Surat Keputusan Bupati Dompu Nomor Kd.19/HM.00/527/2004 tentang Kewajiban Membaca Al-Quran bagi Tamu Bupati
    3. Peraturan Daerah Kabupaten Dompu Nomor 11/2004 tentang Keharusan Calon Kepala Desa dan Keluarga Mampu Membaca Al-Quran

    KALIMANTAN SELATAN

    1. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 31/2004 tentang Zakat
    2. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 5/2004 tentang Ramadan
    3. Surat Edaran Bupati Banjarmasin Nomor 065.2/00023/ORG tentang Jilbab untuk Pegawai Pemda
    4. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 8/2005 tentang Jumat Khusyuk
    5. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 4/2005 tentang Larangan Aktivitas di Bulan Ramadan

    GORONTALO

    1. Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 22/2005 tentang Wajib Baca-Tulis Al-Quran

    SULAWESI SELATAN

    1. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 16/2005 tentang Pakaian Muslim
    2. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 15/2005 tentang Pandai Baca Al-Quran
    3. Peraturan Daerah Kota Makassar 5/2006 tentang zakat
    4. Surat Edaran Humas Kabupaten Bone Nomor 44/1857/VIII tentang Larangan Hotel Menerima Pasangan Bukan Muhrim
    5. Peraturan Desa Padang, Bulukumba, Nomor 5/2006 tentang Pelaksanaan Hukuman Cambuk

    PAPUA BARAT

    1. Meski batal mengadopsi peraturan daerah, Manokwari ditahbiskan sebagai "kota Injil".

    Latar Belakang Politik Bupati/Wali Kota
    Golkar/Birokrat37
    PAN/PBB/PKS1
    PPP3
    Tentara/Polisi8
    Lain-lain14

    Sumber: Michael Buehler, 2011. Northern Illinois University
  • Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

    Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

    Image of Tempo
    Image of Tempo
    Berlangganan Tempo+ untuk membaca cerita lengkapnyaSudah Berlangganan? Masuk di sini
    • Akses edisi mingguan dari Tahun 1971
    • Akses penuh seluruh artikel Tempo+
    • Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan
    • Fitur baca cepat di edisi Mingguan
    • Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo
    Lihat Benefit Lainnya

    Image of Tempo

    Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

    Image of Tempo
    >
    Logo Tempo
    Unduh aplikasi Tempo
    download tempo from appstoredownload tempo from playstore
    Ikuti Media Sosial Kami
    © 2024 Tempo - Hak Cipta Dilindungi Hukum
    Beranda Harian Mingguan Tempo Plus