Tanah, Di Lapangan & Di Anggaran

RENCANA APBD DKI Jakarta baru disahkan Sabtu pekan lalu. Tak seperti kebanyakan daerah yang umumnya mengesahkan anggaran lebih cepat, hampir sudah menjadi kebiasaan di DKI pengesahan itu tertunda beberapa bulan. Hal ini dimungkinkan oleh Undang-undang No. 5/1974 tentang pokok-pokok pemerintahan di daerah yang memberi kelonggaran waktu 3 bulan bagi suatu daerah untuk mengesahkan RAPBD-nya setelah pengundangan APBN (1 April). Dalam RAPBD DKI 1979/1980 itu ditetapkan sebesar Rp 120 milyar lebih -- satu kenaikan hampir 11% dibanding anggaran tahun sebelumnya. Membagi-bagi angka anggaran itu tampaknya tak begitu banyak menarik kalangan fraksi di DPRD DKI menjelang pengesahannya. Sebab pada umumnya pembahasan mereka lebih banyak menyinggung masalah pengadaan tanah yang semakin langka di DKI dalam beberapa tahun belakangan ini. Berbagai persengketaan tanah juga tak lupa disinggung. Khususnya yang berkaitan dengan tata guna dan sistim pemilikan tanah. Malahan Fraksi ABRI meminta sikap lebih terbuka dari pihak eksekutif akan masalah planologi kota yang dikatakannya berkaitan erat dengan peruntukan tanah. Fraksi Karya menyinggung masalah tanah partikelir. Di Jakarta, seperti di kawasan Cempaka Putih, Sentiong dan Tanah Abang, tak sedikit tanah negara yang dipakai oleh swasta. Tahun 1980 tak sedikit di antara tanah-tanah tersebut yang harus dikembalikan kepada negara, yaitu Pemda DKI. Fraksi Karya meminta agar segera dilakukan inventarisasi tanah-tanah partikelir serupa itu untuk dimanfaatkan. Usul itu tentu saja bertolak dari pengalanlan selama ini bahwa kesulitan mendapatkan tanah telah menghambat beberapa proyek pembangunan di DKI. Seperti disinggung beberapa fraksi, selama Triwulan III tahun anggaran 1978/1979 tidak seluruh anggaran terserap karena kesulitan mendapatkan tanah untuk lokasi pembangunan. Yang dimaksud tentulah tertunda atau batalnya pembangunan beberapa Pasar Inpres atau gedung sekolah karena belum tersedianya tanah untuk itu. Karena itu Fraksi PDI meminta perencanaan yang matang dengan survai dan penelitian mendalam sebelum suatu rencana pembangunan dimajukan. Pihak Pemda DKI Jakarta rupanya mengakui keadaan itu. "Kesulitan-kesulitan di lapangan selalu saja ditemukan, karena masalahnya memang menyangkut berbagai segi kemasyarakatan, terutama di daerah padat," kata Gubernur Tjokropranolo dalam jawabannya. Sedang Diproses Meskipun RAPBD DKI 1979/1980 sudah disahkan, namun dalam keterangannya Gubernur Tjokro masih meminta waktu untuk mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran tahun sebelumnya. "Sedang diproses," katanya. Seperti diketahui RAPBD DKI tahun lalu berjumlah Rp 113 milyar lebih. Sekitar Rp 57,6 milyar di antaranya untuk anggaran pembangunan. Mengingat kesulitan mendapatkan lokasi beberapa sektor pembangunan, kalangan DPRD-DKI memperkirakan tak seluruh anggaran pembangunan 1978/1979 itu terpakai. Bahkan disebut-sebut, anggaran pembangunan tahun lalu sampai Triwulan III hanya terpakai sekitar Rp 17,06 milyar. Ini terlihat pada Triwulan I terpakai Rp 1,6 milyar, Triwulan II Rp 7,28 milyar dan Triwulan III sebanyak Rp 8,18 milyar -- belum didapat angka untuk Triwulan IV. Tapi dengan berbagai saran untuk mengatasi kerumitan mendapatkan tanah dari fraksi-fraksi DPRD DKI, tampaknya penggunaan anggaran tahun ini akan lebih galak. Lebih-lebih karena Gubernur Tjokropranolo sendiri mempunyai minat besar untuk membereskan berbagai urusan yang menyangkut masalah tanah ini.