Transparansi Anggaran Lewat Festival

Malam Jumat Kliwon tak selalu identik dengan hal berbau mistik. Di Batang, Jawa Tengah, Bupati Yoyok Riyo Sudibyo justru menggelar pertemuan dengan rakyat di rumah dinasnya setiap malam tersebut. Ribuan orang meriung di rumah yang berada di kompleks Kantor Sekretariat Daerah itu. ¡±Untuk memecahkan beragam persoalan di tempat saya,¡± kata Yoyok, Selasa pekan lalu.

Yoyok membangun komunikasi dengan warganya sejak ia dilantik sebagai bupati pada 13 Februari 2012. Ia ingin masyarakat mengetahui semua penggunaan anggaran dan kebijakan yang ia terapkan. Saban 13 Februari pula selama empat tahun terakhir ini Yoyok melaporkan kinerja dan pertanggungjawaban pemerintahannya kepada publik.

Lulusan Akademi Militer 1994 ini juga membagikan selebaran data Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang meski kemudian ia merasa kecewa. ¡±Saya berharap selebaran itu ditempel di musala atau masjid, tapi ternyata buat duduk atau diuwel-uwel (diremas-remas)," ujarnya.

Yoyok tak kapok. Ia pun mengumpulkan tokoh masyarakat untuk menjelaskan penggunaan anggaran, tapi responsnya sama saja. Dengan bantuan sejumlah lembaga, seperti Transparency International Indonesia dan Indonesia Corruption Watch, ia mengusulkan festival anggaran. Festival dua tahunan itu sudah digelar dua kali, yakni pada 2014 dan 2016. Festival berlangsung tiga hari tiga malam di alun-alun dan terbuka untuk publik.

Dalam festival itu, pemerintah memamerkan program 60 satuan kerja perangkat daerah (SKPD) untuk transparansi kegiatan dan penggunaan dana. "Termasuk memamerkan kegagalan proyek yang tak terserap," kata Asisten I Bidang Pemerintahan dan Birokrasi Batang Retno Dwi Iryanto. Festival ini dianggap efektif, bahkan dijadikan percontohan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi serta Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Retno juga anggota Tim Pelayanan Kualitas Publik (TPKP) Batang. Ia satu-satunya birokrat di antara empat anggota TPKP, yang dibentuk Bupati Yoyok pada 2013. "Lembaga ini satu-satunya di Jawa Tengah, lho," ujarnya.

Lembaga ini menjadi tempat pengaduan warga dan pelayanan publik. Warga boleh mengadu melalui pesan pendek, surat elektronik, media sosial, atau datang langsung ke Kantor Sekretariat Daerah. "Setiap bulan kami bisa menerima 160 pengaduan," katanya. Langkah selanjutnya adalah pembenahan pelayanan dan melanjutkan pengaduan ke inspektorat.

Kepala Dinas Perumahan Rakyat Ari Yudianto mengatakan, begitu menjabat bupati, Yoyok mendeklarasikan pemerintahan yang bersih dan transparan. Bupati yang pernah menjadi Komandan Komando Rayon Militer Tanjung Priok, Jakarta Utara, itu juga menyatakan tak akan meminta proyek atas nama pribadi, keluarga, dan tim suksesnya.

Komitmen yang disebarkan di tiap SKPD itu, kata Ari, menghasilkan lelang proyek tanpa intervensi pihak mana pun. Yoyok pun menyurati para pemenang lelang agar menjalankan proyek tepat waktu dan sasaran dengan kualitas bagus. Menurut Ari, Yoyok melibatkan perguruan tinggi agar pemerintah dapat menguji hasil proyek melalui laboratorium perguruan tinggi yang independen. "Untuk mempersempit penyelewengan," ujar Ari.

Transparansi dan efektivitas anggaran itu membuat Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Batang terserap lebih dari 90 persen. APBD Batang 2016 pun meningkat menjadi Rp 1,7 triliun. Pada tahun pertama Yoyok memimpin Batang, APBD kabupaten itu hanya Rp 800 miliar. Pendapatan asli daerah juga terus terdongkrak, dari Rp 75,1 miliar pada 2012 menjadi Rp 112,3 miliar (2013), Rp 149,1 miliar (2014), Rp 168,6 miliar (2015), dan Rp 197 miliar tahun lalu.