Reaksi Cepat Korban Birokrasi

MENCARI jalan aspal berlubang seharusnya bukan pekerjaan sulit. Tapi di Kota Bandung justru begitulah adanya. Tomi Riyadi, 42 tahun, warga Ujungberung, membenarkan hal ini. Jalan aspal rusak atau berlubang menjadi langka di ibu kota Provinsi Jawa Barat itu. Apalagi, di tengah kota, mayoritas jalan boleh dikata mulus.

Bukan berarti tidak ada sama sekali. Menurut Tomi, jalan rusak bisa ditemukan di pinggir-pinggir kota yang kerap dilanda banjir, seperti Jalan Pungkur, Pagarsih, serta di perbatasan Kota Bandung dan Kabupaten Bandung sebelah selatan dan timur. "Jalan di pinggiran kota masih belum bagus," katanya Sabtu dua pekan lalu. Tomi mengaku puas atas kinerja Wali Kota Bandung Ridwan Kamil.

Kepuasan warga semacam itu merupakan hasil kerja keras Unit Reaksi Cepat Tambal Jalan. Tim khusus ini dibentuk Emil-sapaan Ridwan Kamil-untuk menanggapi laporan warga tentang jalan rusak lewat Facebook dan Twitter. "Dalam 1 x 24 jam jalan rusak yang dilaporkan harus segera ditambal," katanya kepada Tempo, Sabtu dua pekan lalu.

Untuk laporan dari pinggiran kota atau perbatasan, Emil mengakui tim reaksi cepat membutuhkan waktu untuk memverifikasi apakah jalan yang dilaporkan masuk atau di luar wilayah Kota Bandung. Verifikasi ini diperlukan karena beberapa laporan dari perbatasan ternyata bukan masuk wilayah Kota Bandung. Demi membantu warga mengenal batasan Kota Bandung dan wilayah tetangga, Emil gencar membangun gerbang bertulisan "Selamat Datang di Kota Bandung" sebagai tanda batas wilayah.

Kinerja kinclong pemeliharaan jalan merupakan salah satu prestasi Emil. Pria lulusan University of California, Berkeley, Amerika Serikat, ini mengklaim ada beberapa terobosan yang tak kalah bagus. Dalam penganggaran, Emil menerapkan e-budgeting untuk menghindari anggaran siluman. Menurut dia, penerapan sistem digital ini bisa menghemat anggaran hingga Rp 1 triliun.

Emil juga membanggakan pencapaian kinerja pegawai Pemerintah Kota Bandung dalam penerapan open government yang diamanahkan undang-undang. Open government adalah gerakan mewujudkan keterbukaan pemerintah dan pelayanan publik yang lebih baik. Emil berhasil membawa Kota Bandung dari peringkat ke-50 menjadi 10 besar.

Kunci meroketnya peringkat Kota Bandung adalah upaya Emil dalam mendorong warga ikut berpartisipasi mengawasi kinerja pegawai pemerintah. Caranya, ia membuatkan 400 aplikasi digital berbasis telepon seluler. Aplikasi ini bertujuan mengurangi kontak langsung warga dengan pegawai dalam pelayanan publik. Emil menilai kontak langsung memicu terjadinya pungutan liar dan suap sehingga perlu dihindari.

Emil membuat terobosan itu agar warga merasa mudah dan murah mengurus perizinan, terutama di sektor usaha mikro, kecil, dan menengah. Menurut dia, seretnya pertumbuhan calon pengusaha terjadi karena perizinan birokrasi bertele-tele. Emil yakin betul terhadap kendala birokrasi ini karena pernah menjadi korban. "Mumpung menjadi wali kota, pengalaman buruk sebagai warga saya jadikan refleksi untuk melakukan reformasi," katanya.

Merespons kinerja Emil, Kantor Ombudsman RI Perwakilan Jawa Barat menggelar survei kepatuhan Pemerintah Kota Bandung terhadap pemenuhan standar pelayanan publik tahun lalu. Haneda Sri Lastoto, Kepala Kantor Ombudsman RI Perwakilan Jawa Barat, mengatakan hasil survei menunjukkan Pemerintah Kota Bandung berapor hijau, yang berarti sangat baik.

Meski begitu, menurut Haneda, laporan dan keluhan warga masih cukup tinggi di Kota Bandung. Derasnya laporan terjadi pada Juni-Juli, saat proses penerimaan siswa baru. Haneda menilai banyaknya laporan bukan berarti Pemerintah Kota Bandung berkinerja buruk. Sebaliknya, ini menunjukkan partisipasi warga yang lebih aktif. "Di Australia, Swedia, dan Belanda, ombudsman juga menerima laporan lebih banyak," ucapnya.