Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua DPRD DKI Muhammad Taufik mengatakan pembentukan panitia khusus atau Pansus Banjir bisa terus dilanjutkan. Penasihat Fraksi Gerindra DKI itu pun menyatakan partainya mendukung pembentukan panitia khusus banjir. Alasannya, Pansus diperlukan untuk mencari solusi masalah menahun di Ibu Kota.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
"Jangan dianggap menakutkan. Saya selalu bilang Pansus adalah mencari solusi atas kasus yang di-Pansus kan. Bukan mencari lain-lain," kata Taufik di DPRD DKI, Senin, 9 Maret 2020.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Sebelumnya, Fraksi PKS DPRD DKI menyatakan tidak akan mengirim nama anggotanya Pansus banjir Jakarta. PKS meminta Pansus tersebut dibentuk sesuai prosedur dewan.
"Kayaknya tidak akan mengirim," ujar Wakil Ketua DPRD dari PKS Andurahman Suhaimi pada Rabu, 4 Maret 2020.
Warga korban banjir beraktivitas saat mengungsi di dalam peti kemas kosong di Kampung Sepatan, Rorotan, Jakarta, Kamis 27 Februari 2020. Sebanyak 419 warga Kampung Sepatan mengungsi di dalam 20 peti kemas kosong dari Minggu (23/2/2020) dini hari setelah rumahnya tergenang banjir setinggi 1,5 meter. ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto
Suhaimi meminta agar DPRD DKI menggelar rapat Bamus kembali untuk membahas pembentukan Pansus Banjir. "Harus Bamus ulang," kata.
Suhaimi mengatakan, Pansus banjir dibentuk di luar kesepakatan dan agenda Badan Musyawarah DPRD. Dia masih ingat dalam Bamus 24 Februari lalu, tidak ada pembahasan panitia khusus banjir.
Namun kata Suhaimi, pimpinan DPRD DKI mengeluarkan surat pembentukan Pansus Banjir. Di tingkat pimpinan DPRD lanjut dia, juga tidak ada pembicaraan untuk membentuk Pansus.
Suhaimi menilai bahwa pembentukan Pansus tersebut cacat prosedur. "Cacat prosedur karena tidak ada kesepakatan," ujarnya.
Menurut Taufik, pansus banjir masih tetap bisa dibentuk. Terkait undangan Bamus DPRD DKI yang tidak mengagendakan pembentukan pansus tersebut, kata dia, hal itu hanya masalah penafsiran saja. "Memang di undangan Bamus enggak ada berkaitan Pansus Banjir, tapi kemudian pada saat di rapat Bamus muncul itu. Jadi soal tafsirannya saja," ujar dia.
Ketua Gerindra DKI itu mengatakan pansus menjadi sarana legislator untuk mencari solusi atas masalah yang dibentuk kepanitiaan khususnya. Menurut Taufik, banjir di DKI pun bukan salah Gubernur DKI Anies Baswedan.
Pemerintah Provinsi DKI, kata Taufik, telah maksimal berusaha menanggulangi banjir di Jakarta. Menurut dia, pihak yang menuding Pemprov DKI tidak kerja merupakan orang yang tidak paham apa yang telah dikerjakan pemerintah.
Gerindra bersama PKS sebagai partai pengusung Anies-Sandiaga Uno pada Pemilu Gubernur 2017 bakal terus mendukung kinerja mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu sampai 2022. "Saya bilang kalau fokus mencari solusi atas problem yang dipansuskan, ayo," ujarnya.
Foto 
