Yang Dikebut Setelah Putusan

WAKIL Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama melempar canda di ruang kerja Gubernur Joko Widodo, Balai Kota Jakarta, Jumat pagi pekan lalu. "Kalau lagi terbang pake pesawat kepresidenan, ajak saya. Kan, pesawatnya masih kinyis-kinyis," kata Ahok-panggilan Basuki-cengar-cengir. "Sekaliii… aja." Gubernur Jokowi hanya tersenyum.

Datang sekitar pukul 08.30, Ahok langsung menjabat tangan Jokowi. Ia mengucapkan selamat karena pada malam sebelumnya Mahkamah Konstitusi menolak gugatan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa untuk membatalkan kemenangan Jokowi-Jusuf Kalla dalam pemilihan presiden. Itu artinya Jokowi sah akan menjadi Presiden Republik Indonesia 2014-2019. "Salaman, sekarang sudah sah," ujar Ahok.

Jokowi terbahak seraya mengingatkan mantan Bupati Belitung Timur itu agar siap-siap pindah ruang kerja. Maksudnya, dari ruang wakil gubernur ke Kantor Gubernur-tetap di kompleks yang sama. Ahok kemudian "berpesan" agar Jokowi tidak melupakannya jika sudah menjadi presiden. "Sebelah Kantor Wapres masih ada saya," katanya, merujuk ke Balai Kota, yang berada di samping Kantor Wakil Presiden. Jokowi menjawab, "Pasti. Yang jelas, pekerjaan rumah nanti banyak sekali."

Wali Kota Solo, Jawa Tengah, 2005-2012 ini menuturkan banyak yang harus dikerjakan sebelum pelantikannya sebagai Presiden RI ke-7 pada 20 Oktober. Selain menyiapkan kabinet dan rancangan kerja pemerintahan di masa transisi, ia mesti memikirkan mekanisme pergantian dan pelantikan gubernur-yang akan dijabat Ahok.

Pekerjaan rumah lainnya adalah bertemu dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk membahas transisi pemerintahan. Tujuannya, pemerintah baru bisa langsung bekerja segera setelah dilantik. Pertemuan mereka dijadwalkan sepulang Presiden Yudhoyono dari kunjungan kerja ke Provinsi Papua dan melawat ke Timor Leste.

Deputi Tim Transisi Pemerintahan Hasto Kristiyanto mengatakan timnya akan terlibat dalam pertemuan dengan Presiden Yudhoyono. "Tim sudah siap," ujarnya Jumat pekan lalu. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Armida Salsiah Alisjahbana memastikan agenda pertemuan tersebut. Menurut dia, pemerintah Yudhoyono telah menyiapkan seluruh prosedur peralihan pemerintahan.

Yudhoyono tiba kembali di Tanah Air pada Rabu pekan ini. Pertemuan akan dilakukan segera, dengan bungkus resmi pengucapan selamat Presiden Yudhoyono kepada presiden terpilih. Padahal, menurut anggota Tim Transisi, mereka sebenarnya sering bertemu. Jokowi mengakui sering bertemu dengan Yudhoyono. "Beliau rela dan ingin membantu kami," ujarnya.

Ia menjelaskan, Tim Transisi menggodok rencana pemotongan subsidi bahan bakar minyak, arsitektur kabinet, dan postur kantor kepresidenan, serta menggalang koalisi partai penyokong pemerintah. Tim pun tancap gas untuk menyesuaikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2015 yang telah diajukan pemerintah Yudhoyono ke Dewan Perwakilan Rakyat pada 16 Agustus lalu.

Jokowi menyatakan tak akan merevisi anggaran yang disusun pemerintah Yudhoyono, tapi hanya mengubah nomenklaturnya. "Nominalnya sama," katanya. Ia mencontohkan, program Kartu Indonesia Pintar yang belum masuk Rancangan APBN 2015 tetap bisa dilaksanakan dengan menggunakan anggaran pendidikan. Perubahan baru akan dilakukan melalui pembahasan di Dewan pada 1 Januari tahun depan.

Adapun Jusuf Kalla memastikan penyusunan rancangan program kerja kabinet dikebut setelah putusan Mahkamah Konstitusi. Program kerja itu tak lepas dari visi-misi yang dipaparkan selama kampanye. "Sekaligus kami akan membicarakan calon menteri yang memiliki kemampuan, kepemimpinan, dan kejujuran," ujarnya.

Wakil presiden periode 2004-2009 ini menolak keras usul Tim Transisi yang dipimpin Rini Mariani Soemarno agar merampingkan jumlah kementerian dari 34 menjadi 27. Ia berkeras mempertahankan 34 kementerian. Menurut Kalla, Indonesia terlalu besar untuk diurus oleh sedikit kementerian. Perampingan kabinet, menurut dia, juga memakan waktu lama karena harus menyesuaikan awak dan kantor. Perampingan itu juga menuntut penggabungan beberapa kementerian, yang membuat jumlah pegawai pada satu kementerian lebih banyak. "Bagaimana pengawasannya? Kapan kerjanya?"

Perampingan yang dirancang Tim Transisi mendasarkan kajian pada kesederhanaan dan pemotongan biaya. "Opsi ini lebih efektif dan efisien, cocok dengan sembilan program nyata Jokowi-Kalla," kata Deputi Tim Transisi Andi Widjajanto. "Juga menghemat biaya sekitar Rp 2 triliun." Selain perampingan, pilihannya mempertahankan jumlah kementerian yang ada atau mengacu ke konsep Trisakti, yang membagi kementerian ke dalam kelompok politik, ekonomi, dan kebudayaan.

Jokowi-Kalla tak hanya menyiapkan program kerja pemerintahan baru. Menggalang dukungan partai-partai juga terus dilakukan, terutama partai yang bukan penyokong pasangan itu dalam pemilihan presiden lalu. Partai-partai pengusung adalah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai NasDem, Partai Kebangkitan Bangsa, dan Partai Hati Nurani Rakyat. Sedangkan partai penyokong lainnya, Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia, tak memiliki kursi di Dewan Perwakilan Rakyat.

Jokowi mengatakan ada dua partai yang semula mendukung Prabowo-Hatta akan segera bergabung. "Kemungkinan PAN dan Partai Demokrat," ucapnya Selasa pekan lalu. Sebelumnya, sejumlah tokoh Partai Persatuan Pembangunan sudah merapat ke Jokowi, bahkan sejak masa kampanye. Mereka antara lain Wakil Ketua Umum Suharso Monoarfa, Lukman Hakim Saifuddin, dan Emron Pangkapi.

Ketua PDIP Puan Maharani membenarkan adanya pembicaraan intens dengan mereka. "Kami membuka pintu seluas-luasnya bagi semua partai untuk bergabung," kata putri Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri itu.

PAN menanggapi dingin tawaran Jokowi. "PAN tetap dalam Koalisi Merah Putih," kata Sekretaris Jenderal PAN Taufiq Kurniawan, Kamis pekan lalu. Sedangkan Ketua Harian Demokrat Sjarifuddin Hasan meminta PDIP berbicara langsung dengan Yudhoyono sebagai Ketua Umum Demokrat. "Belum ada komitmen soal kursi menteri," ujar Sjarifuddin, yang juga Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.

Adapun Ketua PPP Dimyati Natakusumah menampik digaet untuk berkoalisi dengan kubu Jokowi. Menurut dia, partainya tetap memilih menjadi penyeimbang di luar pemerintah. Namun Suharso memastikan PPP akan bergabung dengan koalisi PDIP.

Suharso menjelaskan, dukungan resmi bergeser ke Jokowi setelah Ketua Umum Suryadharma Ali lengser menyusul penetapan status tersangka korupsi dana penyelenggaraan haji 2012-2013 oleh Komisi Pemberantasan Korupsi pada Mei lalu. "Saya sudah berkomunikasi dengan Pak Jokowi, Pak Kalla, dan Ibu Mega," ujarnya.

Jobpie Sugiharto, Tri Suharman, Hussein Abri, Jayadi Supriadin, Ira Guslina, Ananda Theresia, agustina widiarsih