Yang Penting Kelancaran Lalu Lintas

MASALAH parkir di Jakarta, tampaknya belum beres-beres juga. Meski pengelolanya sudah berganti. Misalnya dulu PT Parkir Jaya, kini Badan Otorita Pengelolaan Parkir. Lalu setelah tak berhasil mengotak-atik jalan-jalan raya sebagai medan tempat menjejerkan kendaraan bermotor roda empat yang makin membengkak jumlahnya, kini timbul gagasan menjadikan kali Ciliwung sebagai arena perparkiran. Direncanakan di sungai yang membentang antara Jalan Veteran dan ir. Juanda dan Hayam Wuruk dan Gajah Mada itu, akan dibangun pelataran parkir bertingkat dua, berkapasitas 1300 kendaraan dan melahap biaya Rp 2 milyar. Gagasan tersebut tampaknya sudah merupakan prograun utama itu badan tadi. Apa lagi Gubernur DKI Tjokropranolo, dalam kesempatan meninjau kantor Badan Otorita itu minggu terakhir bulan lalu. sudah pula mengamankannya. Meski dengan catatan, "penelitian pelaksanaannya harus diajukan dulu kepada staf ahli Pemda DKI untuk dipelajari lebih jauh." Agar proyek tersebut, "dapat berjalan lancar dengan mengurangi seminimal mungkin efek negatif baik di bidang sosial lingkungan dan ekonomi-keuangan." Kenapa itu Badan bentukan Ali Sadikin di masa-masa menjelang berakhir jabatannya itu begitu bernasu mewujudkan gagasannya? Dan seakan ia tak mau ambil pusing masalah tarif yang masih jadi pembicaraan? "Saya ini kan sebagai badan otorita yang dibentuk Pemerintah. Saudara mestinya bertanya apa yang jadi latar belakan timbulnya gagasan itu," tukas Partomuan Harahap Kepala Badan Otorita tersebut. Bagi Partomuan yang jadi pemikirannya ialah masalah perparkiran dalam hubungannya dengan kelancaran lalu-lintas. Sebab soal perparkiran dan pembangunan tempat-tempat parkir memang sudah ditetapkan sebagai program Pemda dalam Pelita II. "Masalah parkir bukan lagi masalah pendekatan pendapatan atau pemasukan uang, tapi masalah traffic approach," ucapnya. Tujuan kita, katanya lagi, kelancaran lalu lintas. Menurut Partomuan, bekas Kepala DLLAJR DKI itu sekarang jumlah kendaraan sudah mencapai 500.000 buah. Lima tahun lagi diperkirakannya akan berjumlah 1 juta. "Dapat dibayangkan bagaimana menumpuknya di jalan-jalan. Sementara jalan-raya juga dijadikan tempat parkir. Partomuan menuding jalan Gajah Mada dan Hayam Wuruk. Kedua jalan raya tersebut sudah dilebarkan, toh masih terjadi kemacetan karena dijadikan tempat parkir. Bukan 1 - 2 jam, tapi berjam-jam. Juga terkadang dijadikan tempat montir. Karena itu, katanya, harus dihentikan. Dengan cara memurlgut retribusi yang progresif (yakni memungut biaya yang makin lama makin besar). Juga dengan membangun tempat parkir dengan mengikut-sertakan masyarakat berpartisipasi. (Kepada perusahaan di kiri kanan Gajah Mada/Hayam Wuruk akan dipungut Rp l000 perhari untuk tiap 10 M (3 kendaraan) atau Rp 5 ribu sebulan). Rencana tersebut agaknya akan cepat terwujud karena masalah pemasukan uang ke kas DKI dari parkir tampaknya sudah tak jadi begitu diutamakan. Otorita itu sejak berdirinya bulan Juni dalam tempo 6 bulan mampu menangguk retribusi Rp 810 juta. Bahkan Juli dan Agustus berhasil menarik Rp 20 juta. Jumlah jumlah ini bisa diraihnya karena badan itu berhasil menjadikan kawasan Blok M Kebayoran Baru, Majestik, Glodok dan Pasar Baru sebagai "taman parkir". Menurut Ny. Masyrafah Z.A. Noeh, Wakil Ketua DPRD DKI kepada DS Karma dari TEMPO, taman parkir itu "tak boleh ditarnbah jumlal1nya karena di hari hari sesudah lebaran akan dibahas oleh DPRD-DKI. Juga masalah tarif yang belum diatur Perda. Tapi apakah pembahasan itu akan merobah keadaan atau tidak, sulit ditebak. Yang terang Mendagri Amirmachmud waktu ditanya TEMPO menyatakan bahwa ia tak pernah menegur Gubernur Tjokropranolo soal tarif parkir Dan bahwa langkah Badan Otorita Parkir sesuai dengan perkembangan dan dinamika kota Jakarta. "Pemda DKI Jakarta kan sudah punya program-program sendiri," ucap Amirmachmud.