Yang Pindah Dan Enggan

SEKITAR 3.000 orang pedagang kaki lima dan bermodal lemah sedang memperebutkan 2.000 buah kios. Yaitu tempat berjualan di Pusat Perdagangan (pasar Inpres) Senen Blok V dan VI, Jakarta. Para pedagang kecil itu terdiri dari mereka yang selama ini secara berserakan beualan di wilayah-wilayah Jakarta Pusat. Yaitu di sekitar Senen sendiri, Jalan Kwini, Lapangan Banteng, Kramat, Kalibaru. Pasar Senen Blok V dan VI ini justeru disediakan untuk menertibkan pedagang kaki lima atau yang berjualan di tempat-tempat yang tak sedap dipandang mata. Tapi persoalannya segera muncul, tatkala diketahui hanya sebagian kecil saja pedagang-pedagang itu yang memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) Jakarta Pusat. Padahal Pasar Inpres tadi dikhususkan bagi pedagang warga wilayah itu. Dan dari pihak lain tak sedikit pula pedagang yang enggan beranjak dari tempat mereka selama ini. Alasan mereka, di tempat yang sekarang mereka sudah msmiliki langganan. Seperti warung-warung nasi atau minuman di sekitar lapangan Bateng, tak mau putus hubungan dengan orang-orang yang selalu berlalu-lalang naik turun di terminal pusat bis kota itu. "Mereka akan disaring," ucap drs MA Pandjaitan, Kepala Penerangan Kota Jakarta Pusat. Maksudnya, tentu yang pertarna dipilih adalah mereka yang ber-KTP Jakarta Pusat. Lalu, apakah benar-benar murni sebagai pedagang di wilayah ini. Artinya bukan pindahan dari luar wilayah ini dan apakah mereka musiman atau menetap, yaitu berjualan hanya sewaktu-waktu saja. Tim peneliti yang terdiri dari Staf Walikota Jakarta Pusat, Inspektorat DKI, PD Pasar Jaya pihak kecamatan maupun kelurahan, mendapati kenyataan: begitu soal Pasar Inpres Senen banyak terdengar pedagang dari luar Jakarta Pusat pindah ke wilayah mi. Yang bukan kaki lima turun ke jalan dan berlagak sebagai pedagang bermodal lemah. Melihat hal-hal serupa itu, menurut Pandjaitan, sekarang sedang diusulkan kepada Gubernur Tjokropranolo agar "yang tidak ber-KTP Jakarta Pusat pun dapat masuk ke pasar itu, asal mereka memang benar-benar pedagang kaki lima atau bermodal lemah." Tapi terhadap mereka yang benar-benar memenuhi syarat tapi menolak kesempatan mendapat tempat berjualan di Blok V dan VI Senen itu, akan dipaksa untuk meninggalkan kaki lima di mana mereka berjualan sekarang. Kata B. Harahap, Kepala Humas DKI, "mereka harus masuk, kaki lima mesti ditertibkan. Alasan tak laku di tempat baru, adalah rasa-rasaan mereka saja." Namun pihak Pemda DKI tampaknya hendak berhati-hati menghadapi kemungkinan terjadinya keributan. Warga ibukota ini masih ingat keributan di Pasar Waru Tanjung Priok yang diresmikan Gubernur DKI September tahun lalu. Yaitu gara-gara membengkaknya jumlah pedagang dari yang telah didaftar semula. Lain lagi di Pasar Inpres Cempaka Putih yang sampai sekarang masih banyak kosong, gara-gara para pedagang enggan masuk dengan alasan "tak akan laku berjualan di sana." Dan memang, di kawasan Cempaka Putih, pedagang kaki lima tampak berkembang terus. Pasar Inpres di Blok V dan VI Pusat Perdagangan Senen itu akan diresmikan bulan April nanti. Dari 37 buah Pasar Inpres yang direncanakan Pemda DKI dalam tahun anggaran 1976/1977 lalu, baru 12 buah selesai--satu di antaranya di Senen itu. Dan sementara sisanya masih belum digarap, untuk tahun 1977/1978 DKI memperoleh lagi jatah Pasar Inpres sebanyak 36 buah dengan biaya Rp 6,5 milyar. Semuanya dimaksudkan untuk menampung pedagang kaki lima dan bermodal lemah yang jumlahnya tak kurang dari 40.000 orang di seluruh lakarta Raya ini.