Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) menyayangkan masuknya nama beberapa kader Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dalam struktur pengurus Forestry and Other Land Use atau FOLU Net Sink 2030.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Manajer Kampanye Hutan dan Kebun Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Uli Arta Siagian mengatakan seharusnya dalam struktur pengurus FOLU Net Sink 2030 merupakan orang-orang yang punya pengalaman dan pengetahuan terkait dengan kehutanan dan pengetahuan tentang iklim.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
"Pengetahuan itu baik adaptasi maupun mitigasi dan situasi global iklim dan problemnya," kata Uli kepada Tempo, Selasa, 11 Maret 2025.
Menurut Uli, nama-nama kader PSI yang masuk dalam pengurus FOLU Net Sink 2030 tidak punya latar belakang untuk mengerjakan kerja-kerja yang berkaitan dengan kehutanan.
Selain itu, kata Uli, mereka tidak punya pengalaman kerja berkaitan dengan adaptasi dan mitigasi iklim. "Jadi, kami tidak bisa membayangkan mereka bisa bekerja secara maksimal karena tidak punya kompetensi berdasarkan pengetahuan dan pengalaman," ucapnya.
Uli juga menyoroti pengunaan anggaran dari hibah pemerintah Norwegia untuk implementasi FOLU Net Sink 2030, tapi dipakai untuk membiayai orang-orang yang tidak kompeten dan tidak punya kapabilitas.
Seharusnya, kata dia, dana hibah dari Pemerintah Norwegia bisa dialokasikan untuk kerja-kerja perlindungan kawasan hutan, pemulihan hutan, dan kerja pengorganisasian mayarakat. "Upaya mengorganisir tersebut mendorong masyarakat mendapat hak dan mereka bisa berkontribusi dalam perlindungan kawasan hutan," ungkapnya.
Apalagi, kata Uli, Kementerian Kehutanan masuk dalam daftar kebijakan efisiensi Presiden Prabowo Subianto sehingga mendapat pemotongan anggaran operasional. "Seharusnya benefit dari hibah negara asing itu bisa dipakai untuk menutupi anggaran yang dipotong itu sehingga Kementerian Kehutanan bisa bekerja secara maksimal," kata dia.
Sebelumnya, Dewan Pimpinan Pusat PSI membenarkan beberapa kadernya bergabung di OMO Folu Net Sink 2030. Juru Bicara DPP PSI Agus Mulyono Herlambang mengatakan sesuai pernyataan resmi Kementerian Perhutanan bahwa struktur OMO FOLU Net Sink 2030 terdiri dari ASN, pensiunan ASN, dan pihak eksternal Kementerian Kehutanan.
Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengeluarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 32 tentang Penetapan Struktur Organisasi Operation Management Office (OMO) Indonesia Forestry and Other Land Use (FOLU) Net Sink 2030 pada 31 Januari 2025. Dalam keputusan tersebut, Raja Juli memasukkan sejumlah kader PSI ke dalam struktur. Raja Juli sendiri merupakan Sekretaris Jenderal PSI.
Sejumlah kader PSI tercatat masuk dalam tim pengurus FOLU Net Sink 2030 berdasarkan Keputusan Menteri Nomor 32 Tahun 2025. Mereka antara lain Andy Budiman sebagai dewan penasihat ahli, Endika Fitra Wijaya sebagai staf kesekretariatan bidang pengelolaan hutan lestari.
Selanjutnya ada nama Sigit Widodo tercantum dalam daftar anggota bidang peningkatan cadangan karbon, Furqan Amini Chaniago sebagai anggota bidang konservasi, dan Suci Mayang Sari sebagai anggota bidang penegakan hukum dan peningkatan kapasitas. Sementara Raja Juli menjabat sebagai penanggung jawab atau pengarah FOLU Net Sink 2030.
Masing-masing pengurus mendapat honor. Dalam beleid itu disebutkan honor untuk penanggung jawab atau pengarah sebesar Rp 50 juta setiap bulan, untuk anggota bidang Rp 20 juta setiap bulan, sedangkan bagi staf Rp 8 juta per bulannya.
