<font size=2 color=#FF0000>Gubernur Bank Indonesia</font><br />Mengikat Darmin Lewat Century

PERLENGKAPAN voting sudah rapi. Kotak suara mini dan spidol menghiasi meja di tengah ruang Komisi Ke uangan dan Perbankan Dewan Perwakilan Rakyat. Juga papan tulis dengan kolom: setuju, tidak setuju, abstain. Kamis malam pekan lalu, 54 anggota Dewan siap melakukan vo ting pemilihan Gubernur Bank Indonesia dengan seorang calon tunggal: Darmin Nasution.

Pukul setengah sembilan pagi, rapat dibuka. Tak dinyana, bukan proses vo ting yang terjadi. Emir Moeis, pemimpin sidang, mengatakan bahwa jajaran pimpinan fraksi telah sampai pada kesepakatan bulat, yakni memilih Darmin untuk menduduki kursi BI-1. ”Dengan sederet catatan yang mengikat kepu tusan ini,” kata Wakil Ketua Komisi Ke uangan dan Perbankan dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan itu.

Sejenak peserta sidang geger. Sejumlah anggota Dewan bersitatap tak mengerti. Celingak-celinguk. Rupanya, para pemimpin fraksi belum menyampaikan hasil kesepakatan mereka kepada semua anggota. Sidang pun di skors lima belas menit untuk konsoli dasi semua fraksi.

Rapat dibuka kembali. Para anggota sudah mafhum bahwa semua ketua fraksi mendukung Darmin. Tak ada suara berbeda. Setiap fraksi diberi kesempatan melampirkan poin-poin catatan dalam keputusan. Lagi, rapat di skors. Fraksi-fraksi perlu konsolidasi.

Senayan malam itu menghantarkan Darmin Nasution secara aklamasi. Hanya Partai Hati Nurani Rakyat alias Hanura yang awalnya ngotot melakukan voting, meski akhirnya melunak. Tak ada drama yang menegangkan malam itu. ”Saya berjanji menciptakan standar dan praktek keuangan yang lebih baik,” begitu kata Darmin seusai proses pemilihan.

Darmin mengisi kursi di pucuk bank sentral yang kosong sejak ditinggalkan Boediono pada Mei 2009. Pada saat Boediono melaju sebagai kandidat Wakil Presiden RI, dan akhirnya terpilih mendampingi Presiden Yudhoyo no, Darmin ditunjuk sebagai Pejabat sementara Gubernur BI. Awal Juni lalu, Presiden resmi mencalonkan mantan Direktur Jenderal Pajak itu sebagai kandidat tunggal Gubernur BI. Surat pencalonan disampaikan ke DPR.

Calon tunggal juga pernah diajukan Presiden Yudhoyono. Waktu itu, April 2008, SBY memilih Boediono sebagai kandidat tunggal nakhoda Bank Indonesia. Undang-Undang Bank Indonesia memang tak melarang pengajuan calon tunggal. Yang diatur adalah jumlah calon, yakni maksimal tiga orang.

Pertanda Darmin sukses melenggang menuju BI-1 sudah terbaca sejak jauh hari. Partai-partai koalisi memberikan isyarat dukungan. Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar Priyo Budi Santoso pernah mengatakan bahwa proses Darmin di DPR bakal mulus.

Apalagi Darmin tidak pasif. Sumber Tempo berbisik, Darmin rajin bersafari menyambangi para elite partai politik. Atas saran seorang anggota Dewan, Darmin menemui para ketua partai secara bergantian. ”Perlu kulonuwun (minta restu dan dukungan) karena penentu kebijakan Senayan adalah ketua partai,” kata sumber ini.

Langkah itu terbukti jitu. Dalam proses uji kelayakan dan kepatutan, Rabu dan Kamis pekan lalu, dukungan me ngalir dari anggota Dewan dari partai koalisi. Pertanyaan yang diajukan para politikus Senayan aman-aman saja. Laurens Bahang Dama dari Fraksi Partai Amanat Nasional, misalnya, hanya mempersoalkan maraknya bank asing di Indonesia. Muhammad Hatta, rekan satu partai Laurens, menanyakan keberpihakan BI pada sektor riil.

Andi Rahmat, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, mempermasalahkan draf Otoritas Jasa Keuangan yang dia nilai proliberalisme. Rekan Andi, Ecky Awal Muharam, meminta bank sentral lebih berpihak pada bank perkreditan rakyat dan bank syariah. Machmud Yunus dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan malah memuji paparan Darmin. Ia juga menanyakan keberpihakan terhadap perekonomian rakyat. Iskandar Syaichu, juga dari Fraksi PPP, menanyakan upaya bank sentral menurunkan suku bunga.

Pertanyaan pedas datang dari partai yang berseberangan dengan pemerintah. Misalnya anggota Fraksi PDI Perjuangan, Dolfie, yang mengungkit peran Darmin dalam kasus penyelamatan Bank Century. Ketika itu Darmin menjadi komisaris Lembaga Penjamin Simpanan. Muradi Darmansjah dari Fraksi Hanura juga menyoal kasus Century.

Golkar, yang berada di perahu koalisi, ternyata ”menghajar” Darmin. Fayakhun Andriadi, misalnya, mengungkit kasus pajak Tumewu, Halliburton, dan Gayus Tambunan, yang terjadi di era Darmin. Edwin Kawilarang mempertanyakan minimnya kasus yang dimenangkan pemerintah dalam pengadilan pajak. Tak sampai 20 persen dari 2.771 kasus pajak yang dimenangkan pemerintah. Nusron Wahid juga tak kalah galak. Dia menggugat kegagalan bank sentral mengendalikan inflasi dan dana pembangunan yang hanya diparkir di BI.

Kondisi berubah rada panas menjelang rapat pengambilan keputusan. Diawali dengan lobi antarpemimpin fraksi di ruang tamu Komisi. Pertemuan dua puluh menit itu, menurut Andi Rahmat, membahas mekanisme pemilihan: musyawarah atau voting. Hanya Hanura yang menginginkan pemungutan suara. Fraksi lain sepakat memilih Darmin secara aklamasi dengan berbagai catatan yang mengikat. Salah satunya Darmin harus mundur dari jabatan Gubernur BI bila secara hukum ditetapkan sebagai terdakwa kasus Century.

Menurut Priyo, sikap kritis Golkar bertujuan memastikan kinerja Darmin. ”Sejak awal posisi Golkar memang mendukung,” katanya. Darmin dinilai cakap menduduki kursi Gubernur BI. Karena itu, Golkar memilih jalur musyawarah atau aklamasi. Jalur pemungutan suara dianggap terlalu riskan. ”Kalau voting, peluang menang tipis,” kata Priyo, Jumat pekan lalu. Harry Azhar Aziz, wakil ketua komisi dari Partai Golkar, menambahkan bahwa kesepahaman tercapai dalam rapat konsolidasi fraksi, Kamis sore. Mereka sepakat aklamasi memilih Darmin agar bisa memasukkan daftar catatan.

Malam itu Golkar memang terlihat paling siap. Ketika ketua sidang meminta fraksi membacakan catatan, hanya partai ini yang menampilkan dalam bentuk slide. Bandingkan dengan fraksi lain yang hanya menyerahkan catatan tertulis, itu pun dengan coretan di sana-sini.

Fraksi PDI Perjuangan lain lagi. Menurut sumber Tempo, sebelum proses uji kelayakan digelar, pesan dari pimpinan cukup jelas. ”Gasnya ditekan pol, dikencengin,” kata sumber. Itulah sebabnya, pertanyaan Fraksi Banteng saat uji kelayakan dan kepatutan untuk Darmin lumayan gencar.

Angin berubah pada Kamis sore pekan lalu. Dalam rapat konsolidasi fraksi, suara terbelah. Malamnya instruksi datang melalui pesan pendek. Pengi rimnya Emir Moeis. Isinya, Emir menyebutkan bahwa Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri meminta anggota fraksinya mendukung Darmin. Kabarnya, Emir juga yang sebelumnya memfasilitasi pertemuan Darmin dengan Megawati. Benarkah? Emir menolak dimintai konfirmasi. Ia hanya bilang bahwa sejak awal fraksi nya tak pernah bersikap keras ataupun lunak terhadap Darmin.

Dari kandang Beringin ada info menarik. Priyo Budi membenarkan bahwa pencalonan Darmin memang dibicarakan dalam rapat di Sekretariat Gabung an Partai Koalisi. Koalisi propemerintah ini dipimpin Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat Susilo Bambang Yu dhoyono dan ketua hariannya dijabat Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie. Adakah imbalan atas sikap partai ini? Priyo tertawa. ”Golkar tidak dalam posisi meminta tambahan kursi kabinet,” katanya. ”Itu hak prerogatif Presiden.”

Retno Sulistyowati, Iqbal Muhtarom