Pemerintah Targetkan Normalisasi Sungai Ciliwung Rampung Tahun Depan

TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah menargetkan normalisasi Sungai Ciliwung selesai pada 2026. Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengatakan target ini disepakati dalam rapat bersama Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid dan Gubernur Jakarta Pramono Anung. "Fokus utama kita adalah percepatan pembebasan lahan sehingga pengerjaan bisa dilakukan bertahap mulai tahun ini hingga tahun depan,” kata Dody pada Kamis, 13 Maret 2025, dikutip dari keterangan resmi. Ia juga mengatakan sudah ada anggaran yang disiapkan untuk program tersebut.

Lebih lanjut, Dody berujar normalisasi Sungai Ciliwung menjadi bagian dari strategi jangka menengah dalam pengendalian banjir Jakarta. Menurut dia, 40 persen potensi banjir di Jakarta bisa tertangani secara efektif melalui langkah ini. Tak cuma mengurangi risiko banjir, ia mengklaim normalisasi Sungai Ciliwung bisa meningkatkan kapasitas sungai dalam menampung dan mengalirkan air secara optimal.

Adapun saat ini, normalisasi Sungai Ciliwung sepanjang 33,69 kilometer telah terselesaikan sepanjang 17,14 kilometer. Artinya, masih ada 16,55 kilometer yang belum dikerjakan. "Kami membutuhkan total lahan seluas 35,94 hektare dengan jumlah bidang sebanyak 5.353 bidang. Ini menjadi prioritas kami dalam waktu dekat,” ujarnya.

Sementara itu, Nusron Wahid menyebut Kementerian ATR/BPN sudah menetapkan skema pembebasan lahan di sepanjang Sungai Ciliwung di seg, khususnya di segmen antara Pengadegan hingga Rawajati. Adapun lahan yang akan dibebaskan, yakni seluas 11 hektare dengan panjang 16 kilometer. Politikus Partai Golkar ini menargetkan pembebasan lahan bisa selesai akhir  Mei 2025, setelah penetapan lokasi pada bulan ini. "Dengan begitu, pembangunan fisik bisa segera dimulai pada Juli 2025,” kata Nusron.

Lebih lanjut ihwal penanganan warga terdampak, Gubernur Jakarta Pramono Anung menyatakan akan mengutamakan pendekatan manusiawi. Pemprov Jakarta bersama pemerintah pusat pun akan menyiapkan skema relokasi dan kompensasi yang layak. “Normalisasi ini penting untuk Jakarta, tapi kita juga harus memastikan masyarakat yang terkena dampaknya mendapatkan solusi yang adil," kata Pramono.

Pilihan editor: Kasus Kredit Fiktif Rp 2 Miliar oleh Manajer BRI Lumajang Terungkap Lewat Investigasi Internal