Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini
TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Nicke Widyawati mengatakan pihaknya tengah berupaya merealisasikan skema penyaluran penyaluran BBM bersubsidi supaya tepat sasaran kepada para nelayan. Hal tersebut masuk dalam program pengendalian konsumsi BBM jenis Pertalite dan Solar untuk kendaraan darat.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini
Pengendalian penyaluran BBM bersubsi supaya tepat sasaran ini secara keseluruhan akan diatur dalam revisi Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak. Revisi Perpres itu masih digodok pemerintah meski sudah masuk tahap finalisasi.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini
"Kita sekarang ini ingin lebih tepat sasaran lagi. Kita pastikan langsung kepada nelayannya," kata Nicke saat rapat dengan Komisi VI di Gedung DPR, Jakarta, Kamis, 8 September 2022.
Skema pengaturan penyaluran BBM bersubsidi ini akan serupa dengan yang diterapkan melalui aplikasi MyPertamina. Sebab, para nelayan yang berhak mendapatkan BBM bersubsidi akan didata sebagaimana pengguna kendaraan roda 4 yang berhak mendapat BBM bersubsidi dan pembeliannya akan menggunakan QR Code.
Tapi, skema penyaluran Solar untuk nelayan akan ada tambahan sedikit, yaitu harus terdaftar juga di koperasi. Setelah terdaftar, para nelayan baru bisa membeli BBM di tempat khusus semacam Pertashop. Koperasi ini kata Nicke penting karena supaya pendataan nelayan yang berhak bisa benar-benar tepat sasaran.
"Jadi nanti by name by address itu adalah anggota dari koperasi tersebut. Sehingga kita bisa menghitung kuotanya. Itu sudah jelas by name by address, masing-masing punya QR Code," ucap Nicke.
Dalam tiga bulan ke depan, Nicke mengatakan, Pertamina akan mulai membangun berbagai pertashop yang akan dijadikan sebagai SPBU nya para nelayan. Dia mengatakan sudah ada beberapa lokasi yang telah dijadikan titik-titik priortas, namun dia belum bisa menjabarkannya.
Selanjutnya: 'Dengan QR Code, transaksi di Pertashop tiggal tap, kemudian dia berhak."
"Dengan QR Code itu sehingga transaksi di Pertashop tinggal taping lagi, dan kemudian dia berhak. Di luar itu, tidak bisa," ujar Nicke.
Kendati begitu, Nicke mengakui penyaluran dengan skema ini masih akan sulit tepat sasaran karena nelayan masih bisa mengisi BBM bersubsidi dengan jeriken atau alat penampung lainnya di SPBU. Regulasi saat ini hanya mengatur bahwa sepanjang nelayan memegang surat rekomendasi, maka BBM bisa diberikan.
"Ini yang agak sulit membedakan, apakah nelayan atau tidak, sepanjang sudah pegang surat rekomendasi, ini (BBM) harus diberikan. Karena regulasinya begitu. Nah, kita sekarang ini lebih tepat sasaran lagi," kata Nicke.
Pada kesempatan terpisah, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengatakan program penyaluran BBM berusbsidi untuk nelayan ini akan siap diimplementasikan di seluruh Indonesia paling lambat akhir 2022. Untuk tahap awal, program ini akan dimulai di Cilacap, Jawa Tengah.
Jika program bernama Solusi Nelayan ini sukses diterapkan di Cilacap, Erick mengatakan, layanannya akan diperluas di Lhoknga (Aceh), Deli Serdang (Sumatera Utara), Indramayu (Jawa Barat), Pekalongan dan Semarang (Jawa Tengah), Surabaya (Jawa Timur), dan Lombok Timur (Nusa Tenggara Barat) pada Oktober.
"Nanti dari Cilacap 1 bulan, kemudian yang 7 lokasi itu 1 bulan, kemudian ini sukses, baru di seluruh Indonesia. Kira-kira itu bulan Desember. Ini yang kita lakukan, sama juga kayak minyak makan merah," kata Erick menjelaskan program penyaluran BBM bersubsidi untuk nelayan tersebut, pada Senin lalu, 5 September 2022.
Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.
Foto 
