Terpopuler: Perusahaan Yusril Ihza Disebut Masuk Daftar Calon Penambang Pasir Laut, Gaji hingga Berbagai Tunjangan Anggota DPR

Kelima berita ini paling banyak diakses pembaca kanal Ekonomi dan Bisnis Tempo.co. 

Berikut ringkasan lima berita yang trending tersebut:

Selanjutnya: 1. Perusahaan Yusril dan Anak Rokhmin Dahuri Disebut Masuk.... 

1. Perusahaan Yusril dan Anak Rokhmin Dahuri Disebut Masuk Daftar Calon Penambang Pasir Laut

Presiden Jokowi telah mengizinkan pelaksanaan ekspor pasir laut melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut. Kepala Negara mengatakan izin ekspor yang dibuka merupakan pasir hasil sedimentasi yang dianggap menyebabkan pendangkalan sehingga mengganggu aktivitas pelayaran. 

Pembukaan ekspor pasir laut berupa hasil sedimentasi ini merupakan kali pertama setelah selama 20 tahun ditutup. Oleh karena itu, untuk kembali menjalankan ekspor ini, pemerintah pun telah membuka pendaftaran bagi perusahaan yang berminat mengelola hasil sedimentasi laut pada 15-28 Maret 2024. 

Berdasarkan laporan Majalah Tempo berjudul “Pemburu Konsesi Penambangan Pasir Laut: Dari Hashim Djojohadikusumo sampai Yusril Ihza,” disebutkan bahwa terdapat 66 perusahaan yang mengajukan permohonan izin sebagai calon penambang pasir laut, dari yang semula 71 perusahaan.

Berita selengkapnya baca di sini.

2. 580 Anggota DPR Dilantik, Ini Gaji hingga Berbagai Tunjangan dan Fasilitas Mereka

Sebanyak 580 anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI periode 2024-2029 resmi dilantik pagi ini, Selasa, 1 Oktober 2024. Pelantikan yang berlangsung di Kompleks, Senayan, Jakarta Pusat tersebut dihadiri langsung oleh Presiden Jokowi. 

Lalu, berapa gaji dan tunjangan anggota DPR? Besarnya gaji pokok Ketua DPR adalah Rp 5.040.000 per bulan, Wakil Ketua DPR sebesar Rp 4.620.000 sebulan, dan Anggota DPR sebesar Rp 4.200.000 per bulan. 

Selain gaji, ada tunjangan kehormatan untuk ketua badan/komisi sebesar Rp 6.690.000, wakil ketua badan/komisi sebesar Rp 6.450.000, dan anggota sebesar Rp 5.580.000. Kemudian, tunjangan komunikasi intensif bagi ketua badan/komisi sebesar Rp 16.468.000, wakil ketua badan/komisi sebesar Rp 16.009.000, dan anggota sebesar Rp 15.554.000. 

Berita selengkapnya baca di sini.

Selanjutnya: 3. RI Alami Deflasi Lima Bulan Beruntun, Ekonom Indef....

3. RI Alami Deflasi Lima Bulan Beruntun, Ekonom Indef: Jadi Tantangan Awal Perekonomian Era Prabowo

Ekonom sekaligus pendiri Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Didik Rachbini mengatakan deflasi yang terjadi secara berturut-turut bakal menjadi tantangan di awal kepemimpinan presiden terpilih, Prabowo Subianto. Adanya transisi pemerintahan membuat proses pemulihan ekonomi bakal menjadi lebih lambat dan berat.

Rektor Universitas Paramadina itu mengatakan deflasi beruntun bisa berdampak serius pada perekonomian, terutama jika berlarut-larut. “Deflasi bisa menjadi tantangan serius, karena pemerintahan baru akan dihadapkan pada situasi ekonomi yang rentan,” kata dia saat dihubungi, Senin, 1 Oktober 2024.

Sebelumnya, Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan perekonomian Indonesia kembali mengalami deflasi 0,12 persen secara bulanan pada September 2024. Dalam pemaparan Berita Resmi Statistik disebutkan deflasi telah terjadi lima bulan beruntun sejak Mei. Secara historis, deflasi kali ini merupakan yang terdalam dibanding bulan yang sama dalam lima tahun terakhir.

Berita selengkapnya baca di sini.

4. Rencana Bansos untuk Kelas Menengah, Ekonom: Harus Tepat Sasaran dan Pengawasan Ketat

Ekonom sekaligus Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira setuju dengan rencana pemerintah memperluas bantuan sosial atau bansos untuk kelas menengah.

Menurut Bhima, perlindungan sosial ini akan lebih bermanfaat. Apalagi data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan penurunan jumlah kelas menengah ke kelas lebih rendah, yakni dari 57,33 juta orang pada 2019 menjadi 47,85 juta orang pada 2024. 

“Saya mendukung bansos untuk kelas menengah rentan dibanding insentif yang belum tentu jelas, seperti pengampunan pajak untuk orang kaya,” kata Bhima kepada Tempo, Selasa, 1 Oktober 2024. Justru, menurut dia, insentif untuk orang kaya sebenarnya adalah penyaluran bansos yang tidak tepat sasaran.

Berita selengkapnya baca di sini.

Selanjutnya: 5. Belum Ada Pembatasan BBM Bersubsidi, Pertamina Sebut....

5. Belum Ada Pembatasan BBM Bersubsidi, Pertamina Sebut Masih Layani Pembelian Pertalite Tanpa QR Code

Pemerintah membatalkan rencana pembatasan pembelian bahan bakar minyak atau BBM bersubsidi mulai 1 Oktober 2024. Corporate Secretary PT Pertamina Patra Niaga, Heppy Wulansari, menyatakan stasiun pengisian bahan bakar umum atau SPBU masih melayani konsumen Pertalite yang belum memiliki QR Code. Namun, ia mengimbau masyarakat yang belum memiliki QR Code segera mendaftarkan diri.

“Pendaftaran konsumen bisa dilakukan secara cepat dan dapat dibantu oleh pihak SPBU,” ujar Heppy melalui aplikasi perpesanan kepada Tempo, Senin, 30 September 2024. 

Menurut Heppy, per September 2024, konsumen yang sudah terverifikasi Pertamina sebagai penerima BBM bersubsidi ada 5,45 juta. Pertamina Patra Niaga, kata dia, bakal terus berupaya mendorong kesadaran masyarakat penggguna Pertalite untuk melakukan pendaftaran pada program subsidi tepat ini.

Berita selengkapnya baca di sini.

Pilihan Editor: Tiket Pesawat Mahal, Menhub Budi Karya: Gara-gara Ada yang Melindungi Monopoli Avtur