Airlangga Hartarto Beri Penjelasan di Balik RI Deflasi Lima Bulan Beruntun

TEMPO.CO, Jakarta -Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memberi penjelasan di balik tren deflasi lima bulan beruntun yang dialami Indonesia. Menurutnya, pemerintah sedang mengendalikan inflasi dan berupaya menjaga daya beli masyarakat. “Kita harus melihat secara keseluruhan,” kata Menko Perekonomian Airlangga Hartarto saat ditemui usai Rapat Koordinasi Tim Nasional OECD dan peluncuran Portal Aksesi OECD di gedung Kemenko Perekonomian, Jakarta Pusat pada Kamis, 3 Oktober 2024.

Airlangga mengatakan pemerintah sedang mengendalikan inflasi, dengan Kemenko Perekonomian sebagai tim pengendali inflasi pusat dan Kementerian Dalam Negeri sebagai tim pengendali inflasi daerah.
 
Ia juga menjelaskan, komponen inflasi terdiri dari inflasi inti atau core inflation dan komoditi pangan yang bergejolak, atau kerap disebut volatile food. Menurut dia, volatile food sedang ditekan turun, dan nantinya akan berdampak baik untuk masyarakat. Sementara, pertumbuhan ekonomi tercermin dalam inflasi inti yang kini tercatat naik. “Karena menjadi anomali kalau tumbuhnya naik, terus core inflation-nya turun. Jadi sekali lagi, yang dibandingkan bukan inflasi keseluruhan, tapi core inflation,” kata menteri itu.
 
Badan Pusat Statistik (BPS) baru-baru ini melaporkan perekonomian Indonesia kembali mengalami deflasi. Indeks Harga Konsumen (IHK) pada September 2024 tercatat sebesar minus 0,12 persen (MtM). Angka tersebut menunjukkan tren deflasi beruntun selama lima bulan terakhir sejak Mei 2024. Secara historis, deflasi kali ini merupakan yang terdalam dibanding bulan yang sama dalam lima tahun terakhir.
 
Deflasi merupakan fenomena penurunan harga yang ada di dalam suatu wilayah. Fenomena ini terjadi karena kekurangan jumlah uang beredar, yang menyebabkan daya beli masyarakat menjadi turun. “Daya beli masyarakat tentu kita jaga dengan beberapa program bantuan ekonomi,” ujar Airlangga.
 
Siasat pemerintah menjaganya adalah dengan Program Keluarga Harapan (PKH), bantuan pangan beras, dan Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP). Mengenai JKP, ia mengatakan bahwa pemerintah bakal menaikkan insentifnya, dengan anggaran total sebesar Rp1,2 – 1,3 triliun. “Dengan adanya revisi JKP nanti, kita berharap angka ini bisa naik. Kalau angka ini naik maka bantalan terhadap kelas menengah akan semakin kuat,” kata dia.

Pilihan editor: Harga Emas Antam Hari Ini naik lagi Rp2.000 jadi Rp1,471 juta per Gram