Alasan Pemerintah Bentuk Koperasi Desa Merah Putih, Budi Arie: 9.400 Desa Tidak Punya Lembaga Ekonomi

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi menyebut ribuan desa di Indonesia masih belum memiliki lembaga ekonomi seperti koperasi atau Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Kondisi itu, kata Budi, menjadi salah satu alasan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto membentuk 70 ribu Koperasi Desa Merah Putih di desa-desa seluruh Indonesia. "9.400 desa tidak punya lembaga ekonomi sama sekali. Enggak punya semuanya, enggak punya koperasi, enggak punya BUMDes," kata Budi Arie seusai rapat pembentukan Satuan Tugas Kopdes Merah Putih di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Jakarta pada Senin, 17 Maret 2025.

Rapat tersebut juga dihadiri Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Wakil Menteri Pertanian Sudaryono, hingga Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi. Selain itu, kata Budi, ada desa yang memiliki koperasi namun tidak punya BUMDes. Dia menyebut jumlahnya mencapai 27 ribu desa. Kekurangan itu juga dia bahas dalam rapat pembentukan Satgas Kopdes Merah Putih hari ini.

Budi mengatakan pemerintah ingin membentuk Koperasi Desa Merah Putih secepatnya. Dia berujar Satgas akan bertugas mengharmonisasi keterlibatan setiap kementerian/lembaga dalam inisiatif koperasi tersebut. Nantinya, Budi menyampaikan Presiden Prabowo Subianto bakal menerbitkan instruksi presiden (Inpres) untuk pembentukannya.

Budi berujar pemerintah menargetkan 70 ribu Kopdes Merah Putih sudah mulai beroperasi dalam enam bulan sejak pembentukan Satgas. Namun, dia mengklaim pemerintah tidak terburu-buru membentuk koperasi tersebut. "Karena dia bukan hanya sekedar membangun fisik, tapi juga membangun orang dan sistemnya," ucap Budi.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan atau Zulhas berujar Kopdes Merah Putih akan memiliki sejumlah tugas. Di antaranya untuk membantu pengadaan pupuk, penyerapan gabah, hingga mengelola tempat penyimpanan hasil tani di desa-desa. Satgas akan menentukan tugas, fungsi, dan wewenang koperasi tersebut. "Karena nanti ada juga prosedurnya," ucap Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) itu.